Prabowo: Gaji Guru dan ASN Kecil karena Kekayaan RI Banyak Mengalir ke Luar Negeri

MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto menyinggung persoalan kesejahteraan guru dan aparatur sipil negara (ASN) saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).

Dalam pemaparannya, Prabowo menampilkan data mengenai neraca ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir yang menunjukkan besarnya aliran dana keluar dari dalam negeri.

Paparan Data Arus Dana Keluar

Prabowo menjelaskan total keuntungan dagang Indonesia dalam 22 tahun terakhir mencapai USD 436 miliar.

Namun, menurut dia, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai USD 343 miliar sehingga terjadi kondisi yang disebut sebagai net outflow.

Yang terjadi adalah keuntungan kita yang selama 22 tahun adalah 436 miliar dolar, yang keluar adalah 343 miliar dolar,

jelas Prabowo.

Menurutnya, jika dihitung secara keseluruhan, Indonesia hanya menyisakan sekitar USD 93 miliar dari total keuntungan tersebut.

Baca juga:

Prabowo Bakal Paksa Jurang Pemisah Si Kaya dan Si Miskin Menyempit, Targetkan Indeks Kesejahteraan Meroket Tinggi

Prabowo menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan negara dalam membiayai berbagai sektor, termasuk kesejahteraan guru, ASN, dan aparat penegak hukum.

Ini sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil, ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya,

ungkapnya.

Ia menegaskan Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan besar dan seharusnya tidak mengalami persoalan ekonomi apabila pengelolaan sumber daya berjalan optimal.

Soroti Praktik Export Under-Invoicing

Prabowo juga menyinggung praktik export under-invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun.

Menurut dia, jika ditarik sejak 1991 atau sekitar 34 tahun terakhir, praktik tersebut menyebabkan potensi kerugian besar bagi negara.

Baca juga:

Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tentang KEM PPKF RAPBN 2027

Export under-invoicing merupakan praktik penipuan atau fraud dengan cara tidak melaporkan nilai transaksi ekspor secara jujur.

Itu adalah penipuan di atas kertas, ada lagi penyeludupan,

ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Prabowo menegaskan pemerintah harus berani menyampaikan kondisi sebenarnya kepada publik.

Ia juga memastikan akan melakukan pembenahan terhadap lembaga-lembaga pemerintah secara menyeluruh agar tata kelola ekonomi nasional menjadi lebih baik.

Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita,

tandasnya.

(Knu)