Pemilu 2019

Mendagri Geram, Isu KTP-el WNA Sengaja Disebar Jelang Pemilu 2019

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 02 Maret 2019
 Mendagri Geram, Isu KTP-el WNA Sengaja Disebar Jelang Pemilu 2019

Mendagri Tjahjo Kumolo (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Heboh warga negara asing memiliki KTP elektronik menohok Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan, isu KTP-el WNA di Cianjur, Jawa Barat benar-benar membuat Tjahjo geram.

Pasalnya, Tjahjo Kumolo menilai isu tersebut sengaja dilemparkan pihak tertentu menjelang Pemilu 2019. Tak ayal, Mendagri menganggap hal itu sebagai kesengajaan.

"Ada unsur kesengajaan untuk melempar (isu) yang tidak benar," kata Tjahjo seusai penutupan Rapat Koordinasi Kepala BPSDM Provinsi se-Indonesia di Yogyakarta, Sabtu (2/3).

Ilustrasi KTP-el
Ilustrasi KTP-el (Foto: MP/Ist)

Sesuai dengan hasil pengecekan Komisi Pemilihan Umum (KPU), nomor induk kependudukan (NIK) yang disebut milik WNA asal Cina di Cianjur ternyata setelah dilakukan pengecekan ternyata merupakan NIK milik WNI asal Cianjur bernama Bahar.

"Setelah kemarin dicek KPU yang namanya warga negara asing itu NIK-nya beda, NIK-nya namanya Bahar," katanya.

Apabila memenuhi peraturan tertentu, kata Tjahjo, WNA memang bisa memiliki KTP elektronik. Meskipun demikian, melalui KTP yang dimiliki itu, mereka tetap tidak bisa menggunakan hak pilih. "Boleh mengajukan untuk tinggal tetap sesuai dengan Undang-Undang (UU) Imigrasi dan ada surat rekomendasi dari Imigrasi. Akan tetapi, mereka tetap tidak boleh menggunakan hak pilihnya," terang Mendagri Tjahjo.

Menurut Tjahjo Kumolo sebagaimana dilansir Antara, WNA yang memiliki KTP elektronik di Indonesia selama ini hanya berada di Sumatera, Jawa, dan Bali dengan total mencapai seribuan.

Namun, semenjak muncul polemik mengenai KTP elektronik milik WNA, Kemendagri untuk sementara menutup akses pengurusan KTP untuk WNA.

"Daripada sekarang ribut-ribut kemarin Ditjen Dukcapil kami setop dululah," pungkas Mendagri Tjahjo Kumolo.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kasus Kebakaran Puluhan Kapal di Muara Baru, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka

#Tjahjo Kumolo #Menteri Dalam Negeri #Mendagri Tjahjo Kumolo #Pemilu 2019 #KTP EL
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Tito menyoroti tidak ada transparansi, modal yang kurang serta profesionalisme dalam mendirikan perusahaan daerah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
300 BUMD Merugi Rp 5,5 Triliun, Tito: Banyak Diisi Orang Tak Profesional dan Tim Sukses
Indonesia
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Hal ini seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
Frengky Aruan - Rabu, 02 Juli 2025
Pemerintah Kaji Putusan MK yang Pisahkan Pemilu Nasional dan Daerah, Termasuk Dampak Negatifnya
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Mendagri Sebut Kop Des Merah Putih Solusi Serap Hasil Pertanian Lokal dan Jaga Ketahanan Pangan Desa
Tito menekankan bahwa harga yang terjangkau ini tidak boleh turun terlalu rendah karena dapat menyebabkan inflasi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 Maret 2025
Mendagri Sebut Kop Des Merah Putih Solusi Serap Hasil Pertanian Lokal dan Jaga Ketahanan Pangan Desa
Indonesia
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Salah satunya meminta melakukan uji KIR berkala terhadap bus kendaraan antarkota guna memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan, kelayakan teknis, dan tidak melebihi kapasitas angkut.
Frengky Aruan - Selasa, 04 Maret 2025
Mendagri Terbitkan Surat Edaran, Dorong Pemda Siap Siaga Dukung Kelancaran Arus Mudik 2025
Indonesia
Ingatkan Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Menyesal, Mendagri: Partai Itu Hanya ‘Kendaraan’
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan dari 97 kepala daerah yang merupakan kader PDIP, hanya 51 orang yang hadir.
Frengky Aruan - Senin, 24 Februari 2025
Ingatkan Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Bakal Menyesal, Mendagri: Partai Itu Hanya ‘Kendaraan’
Indonesia
47 Kepala Daerah Bolos Retret, Mendagri Tito: Mungkin Kebijakan Partai
Mendagri sampaikan kegiatan retret bukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan untuk kepala daerah di masing-masing wilayah.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 Februari 2025
47 Kepala Daerah Bolos Retret, Mendagri Tito: Mungkin Kebijakan Partai
Indonesia
Mendagri Sebut Ada 3 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024
Pelantikan akan dilakukan terhadap kepala daerah yang telah mendapat putusan ketetapan dismissal sengketa MK.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 22 Januari 2025
Mendagri Sebut Ada 3 Opsi Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada 2024
Indonesia
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Adapun terkait SOP pencetakan KTP maksimal 15 menit yang diterapkan Disdukcapil ini mendapat apresiasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2024
Blangko Tak Lagi langka, Cetak KTP Kini Hanya 10-15 Menit
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Keppres untuk Cetak 8,3 Juta KTP DKJ
Warga Jakarta cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat melakukan penggantian KTP DKI menjadi DKJ ke kantor Dukcapil terdekat.
Mula Akmal - Minggu, 21 Juli 2024
Pemprov DKI Tunggu Keppres untuk Cetak 8,3 Juta KTP DKJ
Bagikan