Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

47 Kepala Daerah Bolos Retret, Mendagri Tito: Mungkin Kebijakan Partai

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Sabtu, 22 Februari 2025
47 Kepala Daerah Bolos Retret, Mendagri Tito: Mungkin Kebijakan Partai

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: MerahPutih.com/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dilaporkan ada 47 kepala daerah yang tidak ikut dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menduga, kemungkinan kepala daerah yang tak datang acara retret karena terbentur kebijakan partai.

"Yang belum hadir ini, belum ada keterangan. Ya mungkin bisa masalah gangguan perjalanan. Mungkin masalah kebijakan partainya," ujar Tito yang dikutip Sabtu (22/2).

Baca juga:

Retret Kepala Daerah Jadi Ironi di Tengah Efisiensi Anggaran Pemerintah

Lebih lanjut Tito menyampaikan, jika kegiatan retret bukanlah kepentingan pemerintah pusat. Melainkan untuk kepentingan kepala daerah di masing-masing wilayahnya.

Menurut dia, banyak keuntungan mengikuti program Presiden Prabowo Subianto retret, salah satunya bisa mengenal satu sama lain kepala daerah. Lanjut dia, kegiatan retret ini bukan kepentingan pemerintah tapi para kepala daerah.

"Mereka punya waktu untuk bertemu kepala daerah daerah lainnya. Ini baru satu setengah hari. Sudah cair, mereka saling mengenal, satu kamar, tapi daerah," papar dia.

Baca juga:

47 Kepala Daerah Absen Retret Tanpa Alesan, Wamendagri: Panitia akan Tarus Menghubungi yang Belum Hadir

Mantan Kapolri ini menuturkan, partai merupakan kendaraan saat bertarung pemili. Maka ketika kepala daerah itu menang maka tanggung jawab mereka tak lagi ke partai tapi ke masyarakat.

"Partai hanya kendaraan mereka. Ketika dia terpilih, dia tanggung jawab nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu tanggungjawabnya kepada rakyat," tutupnya. (Asp)

#Tito Karnavian #Menteri Dalam Negeri #Mendagri Tito Karnavian #Retret Kepala Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Banyak Bupati Kena OTT, Mendagri Ungkit Gaji Kepala Daerah 26 Tahun Tidak Berubah
Mendagri Tito Karnavian janji revisi aturan gaji kepala daerah yang masih diatur PP 109/2000 yang sudah berumur 26 tahun
Wisnu Cipto - Kamis, 30 Juli 2026
Banyak Bupati Kena OTT, Mendagri Ungkit Gaji Kepala Daerah 26 Tahun Tidak Berubah
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Siapa?
Mantan Kapolri itu menilai pilkada langsung belum tentu menjamin terpilihnya sosok pemimpin yang memiliki kualitas baik dan integritas tinggi.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Marak Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Mendagri: Yang Milih Siapa?
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Indonesia
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Anggota Komisi II DPR menilai maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah menunjukkan kegagalan pembinaan integritas pejabat publik dan meminta evaluasi program retreat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 Maret 2026
DPR Nilai Maraknya OTT KPK terhadap Kepala Daerah Bukti Gagalnya Pembinaan Integritas
Bagikan