Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah mempercepat pemulihan lahan pertanian dan penguatan ketahanan pangan pascabencana di Sumatera. Langkah ini dilakukan untuk menopang program swasembada pangan, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.
Fokus percepatan diarahkan pada produksi pangan yang layak secara ekologis, pengembangan kawasan pertanian sesuai karakteristik lahan, serta mendorong diversifikasi komoditas pangan melalui sistem produksi yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap pemulihan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran saat meninjau rehabilitasi lahan di Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (8/6).
Ia menekankan pentingnya langkah cepat seluruh pemangku kepentingan agar lahan yang rusak dapat segera kembali produktif.
Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran, mulai dari menteri, gubernur, hingga bupati dan wali kota, agar penanganan lahan pertanian terdampak bencana di tiga provinsi berjalan maksimal,
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.
Amran mengatakan pemerintah telah mengalokasikan bantuan lebih dari Rp 1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga wilayah terdampak. Anggaran tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian hingga dukungan sarana produksi bagi petani.
Baca juga:
DPR Dorong Percepat Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Aceh, Pemerintah Diminta Segera Bergerak
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sebagai langkah jangka panjang, program pemulihan telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.
Skema yang disusun berorientasi pada peningkatan nilai tambah hasil pertanian, diversifikasi pangan, pengembangan pertanian berkelanjutan, penguatan koperasi, serta perluasan akses pasar yang inklusif.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan Renduk akan menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal seluruh proses pemulihan permanen, baik fisik maupun nonfisik, selama tiga tahun ke depan atau periode 2026-2028.
"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga. Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," ujar Tito seusai rapat kerja bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).
Baca juga:
Rapat Koordinasi Pimpinan DPR dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera
Realisasi Bantuan Capai Rp 877 Miliar
Sebagai tahap awal implementasi program, Satgas PRR terus mempercepat penyaluran bantuan pertanian di tiga daerah terdampak.
Data Satgas PRR hingga akhir Mei 2026 menunjukkan realisasi bantuan pertanian telah mencapai Rp877,126 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk program rehabilitasi sawah, optimalisasi lahan, serta pembangunan jaringan irigasi.
Pada periode yang sama, capaian pemulihan lahan juga terus bertambah. Sebanyak 9.931 hektare sawah telah selesai direhabilitasi dari total target 42.702 hektare lahan terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi lahan pertanian dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. (Asp)
