[HOAKS atau FAKTA] : KTP Elektronik Dipasangi GPS untuk Pantau Keberadaan Rakyat

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA] : KTP Elektronik Dipasangi GPS untuk Pantau Keberadaan Rakyat

Dok Turn Back Hoaks (Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - BEREDAR informasi di media sosial yang menyebut KTP elektronik dipasangi global positioning system (GPS). Akun Instagram '1273alam' menyebut pemasangan GPS bertujuan memantau keberadaan masyarakat penggunanya.

Akun itu mengunggah video, isinya menunjukkan KTP-el yang disinari cahaya. Terlihat ada cip yang diklaim sebagai GPS untuk memantau keberadaan masyarakat.



NARASI

'Di antara fungsi KTP Elektronik. Baru tahu kalau selama ini sudah dipasang GPS buat memantau keberadaan kita. Untuk itu, berusaha semaksimal agar berbuat yang terbaik, baik untuk diri sendiri maupun untuk lingkungan sekitar. Jadi gerak-gerik kita gampang untuk dipantau'.

Berdasarkan pengamatan Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax), klaim serupa juga dibagikan pengguna akun TikTok yudii_prasetyo pada Sabtu (20/9/2025).

Sampai dengan Senin (29/9/2025), unggahan Instagram 1273alam sudah ditonton lebih dari 1.000 kali. Unggahan akun TikTok yudii_prasetyo memicu hampir 7.000 tanda suka dan 675 komentar.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Sulitnya Investasi, Shell Resmi Tutup dan Hengkang dari Indonesia Tahun 2026



FAKTA


Ternyata informasi yang beredar tersebut hoaks. TurnBackHoax memasukkan kata kunci 'GPS dalam KTP' ke kolom pencarian Google. Hasil penelusuran teratas mengarah ke pemberitaan Liputan6.com 'Cek Fakta: Chip di E-KTP Dipasangi GPS yang Bisa Melacak Posisi Pemiliknya? Simak Faktanya' tayang pada Mei 2022.

Pakar Keamanan Siber Pratama Persadha dalam pemberitaan itu menyebut cip dalam KTP-el tidak bisa memancarkan sinyal jauh untuk melacak keberadaan pemiliknya.

Ia menjelaskan kapasitas penyimpanan cip tersebut hanya 8 kb sehingga tidak mampu menyimpan data dengan kapasitas besar.

Mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri (saat itu Zudan Arif Fakrullah) menjelaskan cip dalam KTP-el berisikan data kependudukan yang bisa dilihat datanya dengan card reader yang bekerja sama dengan Dukcapil.

Data tersebut tidak bisa terbuka tanpa adanya kerja sama antara pengguna card reader dengan Dukcapil.



KESIMPULAN


Dirjen Dukcapil menegaskan cip dalam KTP-el berisi data kependudukan. Pakar keamanan siber memandang cip tersebut tidak bisa memancarkan sinyal jauh untuk melacak keberadaan pemiliknya.

Video berisi klaim 'KTP-el terdapat GPS untuk pantau keberadaan masyarakat' merupakan konten yang menyesatkan.(knu)




Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Pramono Lantik Istrinya Jadi Pejabat Pembantu di Balai Kota

##HOAKS/FAKTA #Mikrocip #KTP EL
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Beredar informasi yang menyebut Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah. Cek Kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Kemendikbud Larang Guru Punya Barang Mewah karena Tak Pantas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut Wapres Gibran Rakabuming Raka meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.
Frengky Aruan - Senin, 28 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gibran Minta MBG Dihentikan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Beredar isu di media sosial, eks Menkeu Purbaya dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pasca Tak Jadi Menkeu, Purbaya Kini Jabat Dirjen Bea Cukai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Beredar unggahan yang menyebut tarif parkir mobil di Jakarta kini menjadi Rp 60 ribu per jam. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Aturan Baru, Tarif Parkir di Jakarta Rp 60 Ribu Per Jam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Hasil pencarian hanya memberitakan jika pembangunan IKN hanya sekali dilaporkan berhenti sementara, yakni pada 10 Agustus 2024 lalu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembangunan IKN Dihentikan, Anggaran Dialihkan Buat MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Video yang dibagikan merupakan video petugas penertiban PPKM yang bersitegang dengan pemilik warung kopi di Bandar Lampung pada Juli 2021.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Toko Harian yang Dekat dengan Kopdes Merah Putih Dipaksa Ditutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Klasifikasi resmi World Bank sendiri menempatkan Indonesia di kelompok negara berpenghasilan menengah-atas, bukan negara paling miskin.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Dunia Tempatkan Indonesia Jadi Negara Termiskin 2026
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Narasi itu merujuk pada peristiwa yang terjadi hampir tiga bulan sebelumnya, yakni aksi demonstrasi mahasiswa di Kota Malang pada Senin (15/6).
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Kota Malang Resmi Tolak MBG
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Pemerintah Enggan Keluarkan Anggaran untuk Tangani Karhutla Kalimantan karena Efisiensi
Beredar informasi yang menyebut pemerintah enggan mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla di Kalimantan. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Pemerintah Enggan Keluarkan Anggaran untuk Tangani Karhutla Kalimantan karena Efisiensi
Bagikan