Warga Jakarta cukup membawa KTP dan Kartu Keluarga (KK) saat melakukan penggantian KTP DKI menjadi DKJ ke kantor Dukcapil terdekat.

Meskipun tujuan penertiban NIK tersebut guna menyinkronkan dan menyatukan semua data kependudukan

Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan syarat penting sebagai pemilih pada Pemilu 2014. Hal itu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2022.

Saat ini, kelangkaan blanko E-KTP menjadi salah satu kendala sehingga para siswa di SMA/sederajat.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah kebut rekam data e-KTP sebanyak 8.737 warga berusia 16 tahun. Hal itu dilakukan seiring dengan pelaksanaan Pemilu 2024.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta heran dengan Pemprov yang baru menemukan 194 ribu warga Jakarta yang tidak tinggal di ibu kota.

Sejauh ini sudah menemukan 194.000 warga dengan NIK Jakarta tetapi tidak lagi berdomisili di DKI Jakarta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan sejauh ini sudah menemukan 194.000 warga dengan NIK Jakarta tetapi tidak lagi berdomisili di DKI Jakarta.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta bakal menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak tinggal di Jakarta.

Pemerintah lewat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) digital sebagai pengganti KTP elektronik.

Persediaan blanko KTP elektronik selama ini didistribusikan langsung dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Sudin Dukcapil) Kota Administrasi Jakarta Pusat pun langsung jemput bola melakukan penyesuaian dokumen kependudukan bagi warga yang mengalami penggantian nama jalan di wilayah RT11/RW 04 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Senin (4/7).

Ada empat lokasi pengurusan dokumen kependudukan yang dilakukan pada hari ini Senin, 4 Juli 2022.

Program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024.