Disdukcapil Temukan 194 Ribu NIK Warga Tidak Berdomisili di Jakarta


Ilustrasi KTP (Foto: MerahPutih/Alfi Rahmadhani)
MerahPutih.com - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan sejauh ini sudah menemukan 194.000 warga dengan NIK Jakarta tetapi tidak lagi berdomisili di DKI Jakarta.
"Data awal kita saat ini 194.000, ini tetap data valid, tinggal diverifikasi lagi. Namun, kita terus melakukan sosialisasi, data ini bisa berkurang atau bertambah nantinya," kata Budi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis.
Baca Juga:
Disdukcapil DKI Bantah Nonaktifan KTP Warga yang Tidak Tinggal di Jakarta pada Juni 2023
Budi menuturkan akan berkoordinasi dengan RT dan RW untuk memverifikasi data warga yang tinggal di Ibu Kota.
"Kita udah kerja sama dengan RT dan RW untuk melakukan verifikasi," ucap Budi.
Adapun penonaktifan NIK KTP bagi warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta guna menertibkan administrasi kependudukan.
"Untuk tertib administrasi kependudukan dan supaya data akurat, perumusan kebijakan akan lebih akurat, nantinya kita tidak salah sasaran untuk memberikan subsidi ke masyarakat," jelas Budi.
Baca Juga:
Tanpa Operasi Yustisi, Disdukcapil DKI Data Pendatang Baru
Rencananya, Disdukcapil akan menonaktifkan nomor induk kependudukan (NIK) KTP warga DKI Jakarta bagi warga yang tidak lagi berdomisili di Ibu Kota pada Maret 2024.
"Penonaktifkan sementara NIK-nya, dampaknya apa nih? saat melakukan transaksi misalnya perbankan, samsat, bayar pajak, bayar BPJS nanti akan ada semacam notifikasi bahwa anda harus ke Dinas Dukcapil jadi seperti itu," kata Budi.
Meskipun NIK KTP dinonaktifkan, kata Budi, data warga masih akan tersimpan. Warga harus menghubungi Dukcapil jika ingin mengaktifkan kembali NIK-nya. (*)
Baca Juga:
Disdukcapil DKI Siap Terbitkan Adminduk Warga Pendatang Baru setelah Lebaran
Bagikan
Mula Akmal
Berita Terkait
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit

Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)

Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028

Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
