Andika Pratama
MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta siap menerbitkan administrasi kependudukan (adminduk) untuk warga pendatang setelah mudik Lebaran 2023.
“Tiap warga pendatang diharapkan untuk bisa langsung lapor kepada RT/RW setempat. Kami juga mengimbau agar pendatang mempunyai kepastian jaminan tempat tinggal, tempat kerja, serta keahlian dan keterampilan," ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin di Jakarta, Jumat (14/4).
Baca Juga
Budi menambahkan, mudik Lebaran berimplikasi pada potensi bertambahnya jumlah pendatang yang berlipat dari jumlah pergerakan warga keluar Jakarta.
Tercatat, terjadi tren peningkatan jumlah pendatang di Jakarta tiap tahunnya, seperti dalam tiga tahun terakhir, dengan rincian pada tahun 2020 sejumlah 113.814 orang, tahun 2021 sejumlah 139.740 orang, dan tahun 2022 sejumlah 151.752 orang.
Berdasarkan data penduduk pada Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2022, jumlah warga Jakarta sebanyak 11.317.271.
Baca JugaPj DKI 1 Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran Terkendali
Dari tren para pendatang tiga tahun terakhir ini, latar belakang pendidikannya beragam. Untuk yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) ke bawah jumlahnya meningkat, yaitu sebesar 78,04 persen tahun 2020, 78,25 persen tahun 2021, dan 78,49 persen tahun 2022.
"Sedangkan, yang berpenghasilan rendah cenderung fluktuatif, yakni sebesar 40,93 persen tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 47,61% tahun 2021, dan menurun menjadi 45,64 persen tahun 2022," terangnya.
Hal ini perlu diantisipasi lantaran berpotensi meningkatnya kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga masalah kriminalitas. Ditambah lagi, untuk Lebaran 2023, diprediksi jumlah pendatang baru pasca-Lebaran akan bertambah sebanyak 20%-30 persen atau sekitar 36.000-40.000 pendatang.
Pemprov DKI Jakarta akan lebih menertibkan adminduk, sehingga bisa memetakan potensi permasalahan dan dapat segera mengatasinya.
"Apalagi, ke depannya Jakarta akan menjadi Kota Global. Untuk itu, penataan perkotaan di berbagai lini sektor, termasuk sektor kependudukan, perlu ditingkatkan dan semakin tertib guna mengantisipasi dampak yang mungkin muncul," pungkasnya. (Asp).
Baca Juga
