Tanpa Operasi Yustisi, Disdukcapil DKI Data Pendatang Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 30 April 2023
Tanpa Operasi Yustisi, Disdukcapil DKI Data Pendatang Baru

Petugas Disdukcapil DKI Jakarta memantau dan mendata pendatang baru setelah Lebaran . (Foto: Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pendatang baru di Jakarta terprediksi akan meningkat 20 hingga 30 persen pada tahun 2023. Gelombang migrasi terbesar kerap terjadi pada momentum setelah Lebaran.

Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) siap memantau dan mendata pendatang baru di Jakarta, baik yang sifatnya migrasi permanen maupun non-permanen.

Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awalludin menyampaikan, untuk saat ini, pendataan tidak dengan operasi yustisi kependudukan, melainkan melalui pendataan nomor induk kependudukan.

Baca Juga:

DPRD DKI Minta Pemprov Lakukan Pendataan Detail terhadap Pendatang Baru

Pendatang baru wajib lapor secara mandiri ke loket Disdukcapil di kelurahan terdekat. Dalam proses kontrol sosial, Budi menyebut, pihaknya bekerja sama dengan pengurus RT/RW dan kader Dasawisma.

"Kami bersama dengan pengurus RT/RW dan kader Dasawisma menyosialisasikan kepada warga, semisal ada pendatang baru di lingkungan tersebut, maka diwajibkan melapor ke loket Dukcapil di kelurahan. Pengurus RT/RW dan kader Dasawisma akan memantau langsung. Bagi pendatang yang tidak lapor, maka akan ditegur dan diminta lapor diri segera ke kelurahan," jelas Budi, di Jakarta, pada Sabtu (29/4).

Ia pun mengimbau, bagi pendatang baru untuk mempersiapkan persyaratan jaminan tempat tinggal serta memastikan memiliki jaminan pekerjaan untuk dapat tinggal secara layak di Jakarta. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Jakarta.

Baca Juga:

Pemkot Bandung Data Warga Pendatang Saat Arus Balik

Berdasarkan data Disdukcapil DKI Jakarta, pada 26-28 April 2023, total pendatang baru yang telah tercatat sebanyak 865 orang, dengan rincian 848 orang migrasi permanen dan 17 orang migrasi non-permanen.

Pendataan pendatang baru ini merupakan bagian dari program nasional untuk pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
Penyusunan kebijakan ini juga berdasarkan data (data driven policy) yang selaras dengan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data.

"Kota ini ke depannya akan bertransformasi menjadi kota global, layaknya kota-kota maju lainnya di dunia. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta menjadi pusat ekonomi-bisnis, sosial dan budaya. Karena itu, pastikan sudah memiliki pekerjaan pasti dan/atau keahlian, agar tidak menjadi PMKS di Kota Jakarta," tegasnya.

Disdukcapil DKI Jakarta akan terus memantau perkembangan arus migrasi pendatang baru serta berkoordinasi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta dan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta untuk menjaga Jakarta menjadi kota yang layak huni, aman, dan nyaman bagi warganya. (Asp)

Baca Juga:

Disdukcapil DKI Siap Terbitkan Adminduk Warga Pendatang Baru setelah Lebaran

#Pendatang Baru #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Anggaran SDA untuk Menanggulangi Banjir
Pramono mengatakan normalisasi sungai yang lama tidak dilakukan kini kembali dikerjakan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Gubernur Pramono Pastikan tak Ada Pemotongan Anggaran SDA untuk Menanggulangi Banjir
Indonesia
9 Rute Transjakarta di Jakpus Dialihkan, Kamis (29/10)
Sebanyak empat rute mengalami perpendekan dan lima rute mengalami pengalihan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
9 Rute Transjakarta di Jakpus Dialihkan, Kamis (29/10)
Indonesia
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Kawasan Mampang dan sekitarnya menjadi salah satu wilayah rawan banjir karena kondisi geografisnya yang berupa cekungan.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Antisipasi Banjir, Gubernur Pramono Kebut Normalisasi Kali Mampang Segmen Poncol
Indonesia
JakPro Janji Bereskan Tata Kelola Fasilitas JIS setelah Dikritik Rumput Lapangan Buruk
Evaluasi kondisi lapangan secara berkala menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas rumput tetap terjaga sesuai standar teknis yang berlaku.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
JakPro Janji Bereskan Tata Kelola Fasilitas JIS setelah Dikritik Rumput Lapangan Buruk
Indonesia
Jakarta dan Tokyo Perkuat Kemitraan Sister City, Bahas Kebudayaan hingga Komunitas Kreatif
Jakarta terus mendorong revitalisasi kawasan Kota Tua dengan tetap menjaga nilai sejarah dan budayanya.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jakarta dan Tokyo Perkuat Kemitraan Sister City, Bahas Kebudayaan hingga Komunitas Kreatif
Indonesia
Kampung Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, dari 445 Jadi 211 Lokasi di 2026
Penurunan lebih dari 52 persen itu ditopang pemanfaatan infrastruktur sosial di tingkat masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Kampung Kumuh di Jakarta Turun 52 Persen, dari 445 Jadi 211 Lokasi di 2026
Indonesia
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Informasi resmi dan pembaruan data dapat diakses melalui website Dinas Sosial DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Cair, Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Oktober 2026 untuk 219.252 Penerima
Indonesia
Gubernur Pramono 'Sentil' Wali Kota Bekasi tak Kunjung Bangun Halte Transjabodetabek
Pramono mengaku menerima keluhan dari pengguna Transjabodetabek, terutama warga Bekasi.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Gubernur Pramono 'Sentil' Wali Kota Bekasi tak Kunjung Bangun Halte Transjabodetabek
Indonesia
Pasar Taman Puring Jadi Taman Setara, PSI Protes Keras ke Gubernur Pramono
menegaskan ini merupakan bentuk pengingkaran Pemerintah DKI terhadap komitmennya untuk memperbaiki pasar tersebut setelah terbakar pada Juli 2025 lalu.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Pasar Taman Puring Jadi Taman Setara, PSI Protes Keras ke Gubernur Pramono
Indonesia
Jakarta dan Bekasi Kerja Sama Bereskan Masalah Sampah di Bantargebang
Kedua pemerintahan itu memperpanjang kerja sama untuk lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Jakarta dan Bekasi Kerja Sama Bereskan Masalah Sampah di Bantargebang
Bagikan