Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - MEDIA sosial riuh dengan sorotan terhadap Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan ribuan kapal nelayan menumpuk dan saling menghambat pergerakan ketika kapal akan keluar. Kondisi antrean kapal yang tidak tertata itu mengakibatkan kapal sulit keluar dan masuk pelabuhan secara lancar sehingga aktivitas nelayan terganggu.
Data dari pemerintah pusat menunjukkan terdapat lebih dari 2.500 kapal yang terdaftar berpangkalan di Muara Angke, jauh melampaui kapasitas kolam pelabuhan yang tersedia. Kapal-kapal tersebut tidak hanya kapal yang aktif bongkar muat, tetapi juga yang singgah untuk administrasi dan pengisian logistik. Akibatnya, ruang pelabuhan menjadi penuh sesak.
Dalam menyikapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku bakal menambah kapasitas pelabuhan, Muara Angke, Jakarta Utara, agar kapal nelayan yang semrawut dapat teratasi. Saat ini, kapasitas pelabuhan sudah jauh tertinggal jika dibandingkan dengan jumlah kapal yang berpangkalan.
Pramono mengatakan perluasan itu diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dekat sebagai solusi jangka menengah atas persoalan kepadatan di Muara Angke. "Pemerintah DKI Jakarta segera akan memperluas pelabuhan yang ada di tempat itu dengan menambah kapasitas. Mudah-mudahan akan bisa kita bangun dalam waktu dekat ini untuk menambah sampai dengan 500 atau 600 kapal. Itu sudah maksimum," kata Pramono di Jakarta, Kamis (29/1).
Baca juga:
Gubernur Pramono Siapkan Parkir Sandar Gratis Rumah Sakit Apung di Pelabuhan Muara Angke
Ia menjelaskan, saat ini daya tampung Pelabuhan Muara Angke hanya berkisar 400 hingga 500 kapal. Namun, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat banyak kapal nelayan tidak melaut dan akhirnya bersandar bersamaan di pelabuhan.
"Sekarang ini karena kondisi cuaca, banyak kapal yang tidak melaut. Sebagian besar kemudian diparkir di tempat itu," ujar dia.
Masalah menjadi semakin rumit karena jumlah kapal yang mendapat izin berpangkalan jauh melampaui kapasitas pelabuhan. Pramono menyebut izin kapal yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mencapai lebih dari 2.500 unit.
Eks Sekjen PDI Perjuangan ini pun meminta agar tidak ada penambahan izin kapal baru yang berpangkalan di Muara Angke.
"Saya menyampaikan dan memohon untuk tidak ada penambahan baru kapal sebab kalau kemudian izin kapalnya ditambah terus lebih dari, sekarang ini sudah 2.500, itu pasti akan menjadi beban bagi Muara Angke," tutur Pramono.(Asp)
Baca juga:
Pembangunan Tanggul Rob Muara Angke Dimulai, Pramono Tolak Kedatangan Warga Baru
