Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 04 Mei 2023
Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta

Ilustrasi - Petugas menunjukkan KTP Elektronik. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta bakal menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak tinggal di Jakarta.

Pasalnya, Disdukcapil temukan banyak warga yang sudah pindah ke daerah lain, namun masih tercatat sebagai warga Jakarta.

Baca Juga:

Disdukcapil DKI Bantah Nonaktifan KTP Warga yang Tidak Tinggal di Jakarta pada Juni 2023

Setidaknya Disdukcapil mencatat telah ditemukan 194.777 penduduk nonaktif di wilayah DKI Jakarta.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI, Budi Awaluddin menjelaskan, penonaktifan NIK bagi warga DKI itu bertujuan agar masyarakat tertib administrasi.

Sehingga, penonaktifan NIK nantinya dapat mengurangi angka golongan putih (golput) dalam pemilihan umum (Pemilu).

"Dampaknya tertib administrasi kependudukan dong, jadi tertib administrasi kependudukan ya nanti pemilih mengurangi golput juga karena mereka sudah sesuai dengan tempat tinggal mereka kan jadi mereka gak perlu migrasi kesini untuk melakukan seperti itu," kata Budi di Jakarta, (4/5).

Menurut dia, pembenahan administrasi data penduduk itu penting, sehingga nantinya tidak salah sasaran ketika akan memberikan subsidi ke masyarkat.

Baca Juga:

Warga Binaan Lapas Banceuy Dapat KTP Elektronik Biar Bisa Memilih

Sementara, Budi mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat yang ber-KTP non DKI ke Jakarta dengan alasan sudah mendapat kerja dan tempat tinggal di Jakarta.

"Ya itu tentunya kalau mereka kerja di sini dan tinggal di sini ya terserah mereka mereka mau menetap, mereka juga punya pekerjaan sudah punya tempat tinggal atau mereka mau menjadi penduduk non permanen its ok," ucap Budi.

Budi menjelaskan, menonaktifkan NIK Sebenarnya sudah ada. Sebab ketika masyarakat mengurus sesuatu tidak terlihat pada saat ingin melakukan pelayanan. Maka mereka harus mengkonfirmasi kepada Dukcapil.

"Sebenarnya menonaktifkan itu tetap ada tetapi mereka disaaat mereka menggunakan KTP untuk BPJS untuk pelayanan perbankan samsat datanya tidak terlihat nah mereka harus menghubungi dukcapil," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Mendag Tegaskan Pembelian MinyaKita Tak Perlu KTP

#KTP EL #Golput Pilpres #Pemilu #DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukang tapping tiket pintu keluar di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 24 Agustus 2026
Gubernur DKI Pramono Tinjau Stasiun LRT Manggarai Jelang Peresmian, Pastikan Tarif Rp5.000
Indonesia
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Sebanyak 110 personel gabungan dikerahkan untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang beraktivitas di trotoar dan badan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Gubernur Pramono Perintahkan Pedagang Induk Kramat Jati Pindah Jualan di Dalam Pasar
Indonesia
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama untuk membantu masyarakat NTT yang tengah menghadapi dampak bencana gempa bumi.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
BUMD DKI Galang Bantuan Korban Terdampak Gempa NTT
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Tarif transportasi laut memiliki struktur biaya yang berbeda.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Komisi B DPRD DKI Minta Kajian Matang Rencana Transjakarta, jangan Muncul Persepsi Tarif Rp 3.500
Indonesia
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Pramono Anung mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) belum dapat dilakukan untuk membantu mengatasi kondisi udara di Ibu Kota.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
Pramono Anung Beberkan Alasan Modifikasi Cuaca di Jakarta Belum Bisa Dilakukan
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada kategori tidak sehat pada Senin (17/8) pagi WIB.
Yusuf Abdillah - Senin, 17 Agustus 2026
Kualitas Udara Jakarta Tidak Sehat pada HUT RI, Warga Disarankan Pakai Masker
Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Bagikan