Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 04 Mei 2023
Tekan Golput Jadi Alasan Pemprov Nonaktifan NIK Warga yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta

Ilustrasi - Petugas menunjukkan KTP Elektronik. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta bakal menonaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak tinggal di Jakarta.

Pasalnya, Disdukcapil temukan banyak warga yang sudah pindah ke daerah lain, namun masih tercatat sebagai warga Jakarta.

Baca Juga:

Disdukcapil DKI Bantah Nonaktifan KTP Warga yang Tidak Tinggal di Jakarta pada Juni 2023

Setidaknya Disdukcapil mencatat telah ditemukan 194.777 penduduk nonaktif di wilayah DKI Jakarta.

Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI, Budi Awaluddin menjelaskan, penonaktifan NIK bagi warga DKI itu bertujuan agar masyarakat tertib administrasi.

Sehingga, penonaktifan NIK nantinya dapat mengurangi angka golongan putih (golput) dalam pemilihan umum (Pemilu).

"Dampaknya tertib administrasi kependudukan dong, jadi tertib administrasi kependudukan ya nanti pemilih mengurangi golput juga karena mereka sudah sesuai dengan tempat tinggal mereka kan jadi mereka gak perlu migrasi kesini untuk melakukan seperti itu," kata Budi di Jakarta, (4/5).

Menurut dia, pembenahan administrasi data penduduk itu penting, sehingga nantinya tidak salah sasaran ketika akan memberikan subsidi ke masyarkat.

Baca Juga:

Warga Binaan Lapas Banceuy Dapat KTP Elektronik Biar Bisa Memilih

Sementara, Budi mengungkapkan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat yang ber-KTP non DKI ke Jakarta dengan alasan sudah mendapat kerja dan tempat tinggal di Jakarta.

"Ya itu tentunya kalau mereka kerja di sini dan tinggal di sini ya terserah mereka mereka mau menetap, mereka juga punya pekerjaan sudah punya tempat tinggal atau mereka mau menjadi penduduk non permanen its ok," ucap Budi.

Budi menjelaskan, menonaktifkan NIK Sebenarnya sudah ada. Sebab ketika masyarakat mengurus sesuatu tidak terlihat pada saat ingin melakukan pelayanan. Maka mereka harus mengkonfirmasi kepada Dukcapil.

"Sebenarnya menonaktifkan itu tetap ada tetapi mereka disaaat mereka menggunakan KTP untuk BPJS untuk pelayanan perbankan samsat datanya tidak terlihat nah mereka harus menghubungi dukcapil," tuturnya. (Asp)

Baca Juga:

Mendag Tegaskan Pembelian MinyaKita Tak Perlu KTP

#KTP EL #Golput Pilpres #Pemilu #DKI Jakarta #Heru Budi Hartono
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
Diduga ada dua orang pelaku pemukulan yakni yang memukul menggunakan helm dan melakukan pemukulan kepada petugas di lampu merah CSW.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Satpol PP DKI Terluka dan Alami 6 Jahitan, Polisi Cari Pelaku
City Property
Jakarta Langganan Kebakaran, Gubernur Pramono Minta Warga tak Buang Putung Rokok Sembarangan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memprioritaskan berbagai upaya preventif terhadap potensi kebakaran.
Dwi Astarini - Senin, 12 Oktober 2026
Jakarta Langganan Kebakaran, Gubernur Pramono Minta Warga tak Buang Putung Rokok Sembarangan
Indonesia
Permukiman Padat di Kramat Pulo, Jakpus, Terbakar, Gulkarmat Kerahkan 30 Mobil Pemadam
Objek yang terbakar rumah tinggal dengan kategori bangunan rendah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Permukiman Padat di Kramat Pulo, Jakpus, Terbakar, Gulkarmat Kerahkan 30 Mobil Pemadam
Indonesia
Disdik DKI Beri Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Guru SMKN 27
Pendampingan dilakukan untuk memastikan kejadian tersebut tidak berdampak lebih jauh terhadap kondisi psikis para siswa.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Disdik DKI Beri Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Guru SMKN 27
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Bagikan