Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Januari 2023
Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. ANTARA/Kornelis Kaha/nym

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara soal penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku prihatin dengan penangkapan salah satu kadernya tersebut.

"Kami tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Baca Juga

Harta Kekayaan Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Ditangkap KPK

Suami Annisa Pohan ini mengharapkan Lukas Enembe dapat diberikan kesehatan sehingga dapat menjalani proses hukum dengan baik. Menurutnya, Lukas Enembe juga perlu diberikan ruang untuk memulihkan kesehatannya.

"Setelah itu bisa menjalani segala hal, termasuk proses hukum yang tengah dijalankan," kata AHY yang mengenakan kemeja biru lengan pendek ini.

Dia berharap proses hukum terhadap Enembe berjalan dengan baik. Artinya, kata dia, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Kita tidak perlu berspekulasi yang lain-lain, kita berharap penegakan hukum dan keadilan di negeri ini bisa ditegakkan dengan baik, artinya tidak tebang pilih,” jelas putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Menurut AHY, sebagai negara hukum, Indonesia mesti menjalankan proses hukum berasaskan kepastian hukum. Ia berharap seluruh pihak memberikan ruang seluas-luasnya terhadap proses hukum ini.

Baca Juga

Polri Selidiki Hubungan Lukas Enembe dengan Anton Gobay

Di sisi lain, AHY menyebut partai Demokrat tetap mengawasi proses hukum terhadap Enembe. Menurut dia, tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang “diamankan”, namun ada juga kelompok lain yang selalu dijadikan sasaran tembak.

“Kita ingin sekali lagi semuanya diperlakukan secara adil di negeri kita,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Sekedar informasi, Lukas ditangkap saat hendak berpergian ke Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Penangkapan tersebut bermula pada 10 Januari 2023 lalu pukul 12.30 WIT.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penyidik juga mendapat informasi Lukas Enembe hendak melarikan diri. Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK mengamati gerak-gerik Lukas Enembe selama beberapa waktu terakhir.

Lukas Enembe secara resmi ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Sejauh ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Lukas Enembe dan Rijanto Lakka.

Lukas Enembe diduga KPK menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijanto Lakka untuk memenangkan tender tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai proyek Rp 41 miliar.

Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua yang lain juga disebut-sebut mendapat bagian 14 persen dari proyek tersebut setelah dipotong dengan pajak.

Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima sejumlah gratifikasi senilai Rp 10 miliar dalam perkara tersebut. (Knu)

Baca Juga

Polisi Pulangkan Belasan Pendukung Lukas Enembe yang Sempat Berbuat Rusuh

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Gubernur Papua Lukas Enembe # Lukas Enembe
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
KPK mendalami kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan era Gubernur Lukas Enembe.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Telusuri Jejak Uang Rp 1,2 Triliun di Kasus Lukas Enembe, Pramugari hingga Pengusaha Diperiksa
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
9 Jurus Menko AHY Pecahkan Kebuntuan Aturan Zero ODOL yang Mandek 16 Tahun
Bagikan