Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Januari 2023
Lukas Enembe jadi Tahanan KPK, AHY Harap Penegakan Hukum tidak Tebang Pilih

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. ANTARA/Kornelis Kaha/nym

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) angkat suara soal penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku prihatin dengan penangkapan salah satu kadernya tersebut.

"Kami tentu prihatin dan sekaligus memberikan doa dan support," kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1).

Baca Juga

Harta Kekayaan Lukas Enembe, Gubernur Papua yang Ditangkap KPK

Suami Annisa Pohan ini mengharapkan Lukas Enembe dapat diberikan kesehatan sehingga dapat menjalani proses hukum dengan baik. Menurutnya, Lukas Enembe juga perlu diberikan ruang untuk memulihkan kesehatannya.

"Setelah itu bisa menjalani segala hal, termasuk proses hukum yang tengah dijalankan," kata AHY yang mengenakan kemeja biru lengan pendek ini.

Dia berharap proses hukum terhadap Enembe berjalan dengan baik. Artinya, kata dia, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan menjunjung tinggi prinsip keadilan.

“Kita tidak perlu berspekulasi yang lain-lain, kita berharap penegakan hukum dan keadilan di negeri ini bisa ditegakkan dengan baik, artinya tidak tebang pilih,” jelas putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Menurut AHY, sebagai negara hukum, Indonesia mesti menjalankan proses hukum berasaskan kepastian hukum. Ia berharap seluruh pihak memberikan ruang seluas-luasnya terhadap proses hukum ini.

Baca Juga

Polri Selidiki Hubungan Lukas Enembe dengan Anton Gobay

Di sisi lain, AHY menyebut partai Demokrat tetap mengawasi proses hukum terhadap Enembe. Menurut dia, tidak boleh ada kelompok atau golongan tertentu yang “diamankan”, namun ada juga kelompok lain yang selalu dijadikan sasaran tembak.

“Kita ingin sekali lagi semuanya diperlakukan secara adil di negeri kita,” ujar purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Sekedar informasi, Lukas ditangkap saat hendak berpergian ke Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Penangkapan tersebut bermula pada 10 Januari 2023 lalu pukul 12.30 WIT.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan tim penyidik juga mendapat informasi Lukas Enembe hendak melarikan diri. Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK mengamati gerak-gerik Lukas Enembe selama beberapa waktu terakhir.

Lukas Enembe secara resmi ditetapkan tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap dan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di Papua.

Sejauh ini KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam perkara tersebut, yaitu Lukas Enembe dan Rijanto Lakka.

Lukas Enembe diduga KPK menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari Rijanto Lakka untuk memenangkan tender tiga buah proyek jangka panjang dengan total nilai proyek Rp 41 miliar.

Lukas dan sejumlah pejabat Pemprov Papua yang lain juga disebut-sebut mendapat bagian 14 persen dari proyek tersebut setelah dipotong dengan pajak.

Selain itu, KPK juga menduga Lukas telah menerima sejumlah gratifikasi senilai Rp 10 miliar dalam perkara tersebut. (Knu)

Baca Juga

Polisi Pulangkan Belasan Pendukung Lukas Enembe yang Sempat Berbuat Rusuh

#Partai Demokrat #Agus Harimurti Yudhoyono #Gubernur Papua Lukas Enembe # Lukas Enembe
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Sinyal tersebut muncul ketika kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Bagikan