Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumumkan sembilan rencana aksi nasional untuk mewujudkan kebijakan zero over dimension over loading (ODOL), menyusul mandeknya pengaturan terkait selama 16 tahun.
Kebijakan zero ODOL pertama kali direncanakan sejak 2009, tetapi terus tertunda akibat berbagai keberatan dari pelaku usaha dan pengemudi. Meski sempat kembali disepakati untuk diterapkan pada 2023, kebijakan zero ODOL tetap belum bisa berjalan optimal.
Baca juga:
Padahal, larangan kendaraan kelebihan dimensi dan muatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Ada sembilan rencana aksi nasional. Yang jelas kita ingin menuju zero ODOL, karena saya dengar ini sudah belasan tahun tidak tuntas-tuntas,” kata AHY, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait implementasi kebijakan ODOL di Jakarta, Senin (6/10).
Sebagai Menko Infrastruktur, AHY membawahi lima kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.
Baca juga:
Jaga Keselamatan dan Jalan, DPR RI Desak Pemerintah Segera Persiapkan Zero ODOL 2027
9 Rencana Nasional Wujudkan Zero ODOL
AHY menegaskan rencana 9 aksi tersebut telah dirumuskan dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang saat ini tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan ditargetkan rampung pada Oktober 2025. Berikut dilansir Antara, kesembilan rencana aksi AHY itu meliputi:
- Integrasi pendataan angkutan barang melalui sistem elektronik.
- Pengawasan, pencatatan, dan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang.
- Penetapan kelas jalan provinsi dan kabupaten/kota serta penguatan jalan khusus logistik.
- Peningkatan daya saing distribusi logistik melalui moda angkutan barang yang beragam.
- Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha angkutan barang dan kawasan industri.
- Kajian dampak kebijakan zero ODOL terhadap ekonomi, biaya logistik, dan inflasi.
- Penguatan aspek ketenagakerjaan bagi pengemudi, termasuk upah, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
- Deregulasi dan harmonisasi peraturan untuk efektivitas penegakan kebijakan.
- Pembentukan komite kerja lintas sektor sebagai delivery unit pengembangan konektivitas nasional.
(*)
