Kajian Dampak Zero ODOL BPS Rampung Desember 2025, AHY Ungkap Potensi Positif Ekonomi dan Keselamatan

Merahputih.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa kajian Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai dampak kebijakan nihil kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap biaya logistik dan perekonomian nasional akan selesai pada Desember 2025.

Kajian ini merupakan landasan krusial untuk menentukan strategi yang tepat, memastikan kebijakan zero ODOL tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu menciptakan solusi ekonomi yang berkesinambungan dan adil. AHY menjelaskan hal ini dalam jumpa pers di Jakarta setelah Rapat Koordinasi Tingkat Menteri tentang Implementasi Rencana Aksi Nasional Penanganan ODOL.

"Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025," kata AHY.

Baca juga:

Zero ODOL Berlaku 2027, Komisi V DPR Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Masif

Menurut AHY, proses penyusunan kajian dilakukan dengan teliti dan hati-hati untuk mengintegrasikan seluruh aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga keselamatan publik, dalam kebijakan penertiban kendaraan over dimension overload. Ia menegaskan, "Oleh karena itu, kami tidak ingin sembrono, tidak ingin grusa-grusu, BPS tadi sudah memaparkan dengan gamblang, walaupun studi dan analisanya masih terus dilakukan, masih perlu waktu untuk menuntaskan."

Kajian BPS mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar, yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang secara kolektif menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia.

Hasil awal kajian menunjukkan bahwa kebijakan zero ODOL berpotensi memberikan dampak positif terhadap efisiensi transportasi logistik jika diimplementasikan secara konsisten dan didukung penuh oleh lintas kementerian dan lembaga.

AHY mengungkapkan bahwa ada potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui penataan kendaraan barang, sehingga persepsi publik yang menyebut kebijakan ini akan memicu inflasi dan kenaikan biaya logistik tidak sepenuhnya benar.

Kebijakan yang tepat sasaran, menurut AHY, justru akan mendorong reinvestasi di sektor transportasi dan industri domestik, yang pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja baru serta memperkuat ekonomi nasional.

Selain manfaat ekonomi, kebijakan zero ODOL juga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan publik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang seringkali diakibatkan oleh kendaraan bermuatan berlebih.

Baca juga:

Rp47,43 Triliun Melayang Setiap Tahun Akibat Truk ODOL, Pemerintah Diminta Bertindak Cepat

Pemerintah juga sedang merancang skema insentif dan disinsentif untuk menjaga keseimbangan antara edukasi dan penegakan hukum di lapangan. AHY menekankan bahwa penegakan hukum (law enforcement) adalah langkah terakhir, yang baru dilakukan setelah sosialisasi dan edukasi menyeluruh agar seluruh pelaku usaha memahami manfaat komprehensif dari kebijakan zero ODOL.

Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027. AHY berharap kebijakan zero ODOL yang dipersiapkan secara matang ini dapat menciptakan sistem logistik nasional yang lebih efisien, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif. Secara sosial juga demikian, kita berharap ini juga bisa menghadirkan sesuatu yang positif, karena sekali lagi kita tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya," kata AHY.