Banjir Bali Disebabkan Kerusakan Lingkungan, AHY Khawatirkan Sektor Pariwisata Jadi Terganggu

MerahPutih.com - Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), angkat suara terkait banjir bandang yang terjadi di Bali.

AHY menyebutkan, bencana alam yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah geografis.

Menurut AHY, letak geografis Indonesia cukup menantang dalam kaitannya dengan bencana alam. Lalu, ditambah pendangkalan sungai yang terjadi.

“Curah hujan yang begitu ekstrem, misalnya akan segera membuat air meluber dan akan mengenang ke berbagai sudut kota. Dan ini akan merusak dan membahayakan bagi manusia," kata AHY kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/9).

Baca juga:

Drainase Diduga Jadi Penyebab Banjir di Bali, DPR: Jika Dibiarkan Bisa Rugikan Masyarakat

Ia juga menekankan pentingnya penanganan serius terhadap sampah yang menghambat aliran sungai.

AHY mengingatkan, pencegahan bencana jauh lebih baik dan murah dibanding menanggulangi.

Pada kesempatan itu, AHY juga menegaskan, perlu adanya kepastian soal kemungkinan penyalahgunaan tata ruang.

Pengembangan industri yang mengabaikan aturan tata ruang bisa berujung pada bencana alam.

Baca juga:

Korban Banjir Bali Terus Bertambah, 14 Meninggal Dunia dan 562 Jiwa Mengungsi

"Nah inilah yang seringkali juga menjadi sumber malapetaka.," tutur AHY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat ini.

AHY juga menambahkan, daerah pariwisata yang alamnya bagus akan menarik wisatawan datang. Namun, jika masalah lingkungan terjadi, maka daya tarik terhadap daerah itu akan berkurang.

"Ketika ada masalah-masalah lingkungan, ada masalah-masalah yang membuat tidak nyaman, maka akan mengganggu juga sekaligus mengurangi daya tarik sektor pariwisata di sana," tutupnya

Baca juga:

Ekskavator Dikerahkan, Kementerian PU Gerak Cepat Bersihkan Sampah Banjir Bali dari Badung hingga Denpasar

Ia pun mengungkapkan, penanganan cepat harus dilakukan dalam mengatasi banjir di Bali.

Semua harus bekerja baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi juga dukungan dari pemerintah pusat.

“Semua bekerja, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, tapi juga dukungan dari pemerintah pusat,” tutup AHY. (knu)