DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola

Pengendara melintas di samping gunungan sampah yang ada di Jalan Raya Otista, Cimanggis, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (6/1/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/sgd

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, melontarkan kritik keras terhadap capaian penanganan bencana dan kerusakan lingkungan sepanjang tahun 2025.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, Senin (26/1), Rokhmat menegaskan bahwa bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman mematikan yang menghantui Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa Barat.

“Persoalan bangsa Indonesia ini salah satunya adalah masalah bencana. Hidrometeorologi dan bencana ini sangat cukup berat dirasakan karena memakan korban jiwa dan merusak ekonomi,” ujar Rokhmat secara lugas kepada Parlementaria.

Baca juga:

Update Bencana Longsor Cisarua Bandung Barat: 6 Korban Tewas Berhasil Diidentifikasi

Kembalikan Fungsi Hutan, Usir Alih Fungsi Lahan

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menengarai alih fungsi lahan sebagai biang kerok utama rentetan bencana longsor dan banjir. Ia mendukung penuh langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut 28 izin perusahaan di Sumatera demi memulihkan ekosistem.

Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi.

“Kami ingin mengembalikan fungsi hutan yang semestinya, agar hutan itu tidak diganggu. Kita harus menanam tanaman endemik dan pohon natif yang pengakarannya sangat kuat untuk menahan tanah,” tegas Rokhmat.

Bom Waktu 105 Ribu Ton Sampah Per Hari

Selain isu kehutanan, Rokhmat menyoroti rapor merah pengelolaan sampah nasional. Ia membeberkan fakta mencengangkan bahwa Indonesia memproduksi sekitar 105 ribu ton sampah setiap harinya, namun daya serap penanganannya masih sangat rendah.

Baca juga:

Penanganan Sampah Diperkuat, DLH DKI Dorong Pengurangan Risiko Banjir

Kondisi ini dianggap sebagai bom waktu jika tidak segera ditangani dengan teknologi mutakhir.

“Sampah yang terserap baru 25 persen, padahal setiap hari ada kurang lebih 105 ribu ton sampah. Ini butuh terobosan teknologi dan kesadaran publik yang luar biasa,” pungkasnya.

#DPR #DPR RI #Bencana Alam #Bencana Nasional #Bencana Hidrometeorologi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Alasan Komisi XI DPR memilih Thomas Thomas karena figur yang bisa diterima semua partai politik
Wisnu Cipto - Senin, 26 Januari 2026
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
Indonesia
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Mewakili institusi Polri, dia pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap dua mendiang anggota tersebut setelah menjalani tugasnya selama ini.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
2 Bhabinkamtibmas Meninggal Saat Hendak Menolong Korban Longsor Cisarua, Kapolri Berduka
Indonesia
Pemerintah Janji Evaluasi Bencana dari Hulu Sampai Hilir, Bakal Bikin Tim Penanggulangan
embentukan tim ini tidak dilakukan dari nol, mengingat beberapa kementerian telah memiliki rancangan dan desain penanganan banjir yang saling melengkapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Pemerintah Janji Evaluasi Bencana dari Hulu Sampai Hilir, Bakal Bikin Tim Penanggulangan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Kesulitan Akses Alat Berat, Masih Ada Puluhan Korban Tertimbun Longsor di Cisarua Bandung
Tim SAR gabungan menyebut telah mengevakuasi 29 jenazah korban longsor Cisarua dan menyerahkannya kepada tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Januari 2026
Kesulitan Akses Alat Berat, Masih Ada Puluhan Korban Tertimbun Longsor di Cisarua Bandung
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Bagikan