Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi pada kuartal IV 2025.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan fraksinya akan mengawal pelaksanaan stimulus tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” kata Marwan dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Ia menilai, tantangan utama dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi bukan terletak pada niat atau besaran anggaran, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Marwan menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR. Ia juga mengingatkan agar bantuan pangan dan insentif tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, apalagi tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat integrasi data lintas program, seperti PKH, BPUM, dan data kemiskinan ekstrem, agar verifikasi penerima manfaat berbasis data aktual, bukan sekadar administratif.

“Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data,” ujarnya.

Baca juga:

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja

Marwan menekankan bahwa kecepatan eksekusi menjadi kunci keberhasilan paket stimulus kuartal IV 2025. Jika bantuan baru terealisasi menjelang akhir tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berkurang signifikan.

Anggota Badan Anggaran DPR RI itu meminta pemerintah segera mengambil langkah korektif dan mengalihkan program kementerian yang belum siap dijalankan ke program lain agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

“Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan seharusnya menjadi ‘investasi sosial’ yang memperkuat kemandirian rakyat, bukan sekadar ‘bantuan hidup’ sementara.

Marwan mencontohkan, penempatan dana di bank-bank Himbara harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya. Kredit produktif inilah yang menurutnya akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menekankan pentingnya antisipasi risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga. Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga.

Karena itu, Marwan menilai distribusi bantuan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas pasokan daerah, agar stimulus menjangkau seluruh pelosok negeri, bukan hanya terpusat di perkotaan atau Pulau Jawa.

Baca juga:

Diskon Tarif Listrik Dibatalkan, Pemerintah Akui Paket Stimulus Lain lebih Berdampak ke Perputaran Ekonomi

Marwan menegaskan, paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola harapan rakyat.

“Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

“Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025, namun akan mengawal secara seksama demi kepentingan rakyat.

“Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,” tutup Marwan.

Adapun paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025 terdiri atas delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5). (Pon)

#Stimulus Ekonomi #Ekonomi #Komisi XI DPR #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
BKPM Bentuk EU Investment Desk, DPR: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
EU Investment Desk ini menjadi platform kerja sama untuk percepatan realisasi investasi dari Uni Eropa ke Indonesia seiring dengan selesainya proses negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dengan Uni Eropa (IEU-CEPA).
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
BKPM Bentuk EU Investment Desk, DPR: Jadikan Momentum Pengembangan EBET di Indonesia
Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang jika Mau Ekonomi Maju
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meminta rakyat sumbang uang jika ingin ekonomi maju.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Menkeu Purbaya Minta Rakyat Sumbang Uang jika Mau Ekonomi Maju
Dunia
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Banyak layanan publik dari pendidikan hingga lingkungan terganggu, tapi agenda deportasi disebut tetap berjalan penuh.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Shutdown Pemerintah AS Ancam Ratusan Ribu Pekerja, Ekonomi Berisiko Terguncang
Indonesia
Koperasi Merah Putih Dapat Kemudahan Dapat Stimulus Ekonomi
Khusus Kementerian Koperasi sudah diputuskan tentang percepatan pembiayaan bagi kegiatan operasional pendirian gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Koperasi Merah Putih Dapat Kemudahan Dapat Stimulus Ekonomi
Indonesia
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Penundaan pajak dinilai memberi perlindungan pelaku UMKM agar tidak terbebani di tengah proses pemulihan ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Tunda Penerapan Pajak E-Commerce, DPR: Beri Ruang UMKM untuk Bernapas
Indonesia
Program Magang Nasional Siap Kerja Diluncurkan Pada 15 Oktober 2025, Peserta Wajib Buka Rekening Bank Himbara
Pemerintah mendorong agar peserta membuka akun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memudahkan proses pencairan honor untuk mereka yang magang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
Program Magang Nasional Siap Kerja Diluncurkan Pada 15 Oktober 2025, Peserta Wajib Buka Rekening Bank Himbara
Indonesia
Kuasa Hukum Kreditur Tekankan Kurator Harus Jamin Hak Tagihan PT SBAT
PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. (SBAT) dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 September 2025
Kuasa Hukum Kreditur Tekankan Kurator Harus Jamin Hak Tagihan PT SBAT
Bagikan