Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi pada kuartal IV 2025.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan fraksinya akan mengawal pelaksanaan stimulus tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” kata Marwan dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Ia menilai, tantangan utama dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi bukan terletak pada niat atau besaran anggaran, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Marwan menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR. Ia juga mengingatkan agar bantuan pangan dan insentif tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, apalagi tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat integrasi data lintas program, seperti PKH, BPUM, dan data kemiskinan ekstrem, agar verifikasi penerima manfaat berbasis data aktual, bukan sekadar administratif.

“Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data,” ujarnya.

Baca juga:

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja

Marwan menekankan bahwa kecepatan eksekusi menjadi kunci keberhasilan paket stimulus kuartal IV 2025. Jika bantuan baru terealisasi menjelang akhir tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berkurang signifikan.

Anggota Badan Anggaran DPR RI itu meminta pemerintah segera mengambil langkah korektif dan mengalihkan program kementerian yang belum siap dijalankan ke program lain agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

“Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan seharusnya menjadi ‘investasi sosial’ yang memperkuat kemandirian rakyat, bukan sekadar ‘bantuan hidup’ sementara.

Marwan mencontohkan, penempatan dana di bank-bank Himbara harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya. Kredit produktif inilah yang menurutnya akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menekankan pentingnya antisipasi risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga. Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga.

Karena itu, Marwan menilai distribusi bantuan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas pasokan daerah, agar stimulus menjangkau seluruh pelosok negeri, bukan hanya terpusat di perkotaan atau Pulau Jawa.

Baca juga:

Diskon Tarif Listrik Dibatalkan, Pemerintah Akui Paket Stimulus Lain lebih Berdampak ke Perputaran Ekonomi

Marwan menegaskan, paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola harapan rakyat.

“Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

“Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025, namun akan mengawal secara seksama demi kepentingan rakyat.

“Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,” tutup Marwan.

Adapun paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025 terdiri atas delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5). (Pon)

#Stimulus Ekonomi #Ekonomi #Komisi XI DPR #Partai Demokrat
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Prospek tersebut berkaitan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang dinilainya tetap kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Presiden Prabowo Bicara Ambisi Ekonomi RI, Target Masuk 4 Besar Dunia pada 2050
Indonesia
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas meminta Menkeu Suahasil Nazara mempercepat penyerapan anggaran dan mendorong sektor riil.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 15 September 2026
Bukan Sekadar Rapi di Atas Kertas, Ini Tantangan Suahasil Nazara di Kementerian Keuangan
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
DPR RI menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Aida S. Budiman dan Solikin M. Juhro juga ditetapkan sebagai Deputi BI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 September 2026
Destry Damayanti Resmi Jadi Gubernur BI, DPR RI Tetapkan 2 Deputi untuk Periode Baru
Berita Foto
Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test Calon Gubernur BI di Komisi XI DPR
Calon Gubernur BI, Destry Damayanti berjabat tangan dengan Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun sebelum Fit and Proper Tes di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Destry Damayanti Jalani Fit and Proper Test Calon Gubernur BI di Komisi XI DPR
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Bagikan