Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi pada kuartal IV 2025.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Asan, menegaskan fraksinya akan mengawal pelaksanaan stimulus tersebut agar tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Stimulus harus tepat sasaran. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan,” kata Marwan dalam keterangannya, Rabu (8/10).

Ia menilai, tantangan utama dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi bukan terletak pada niat atau besaran anggaran, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Dalam konteks tersebut, Marwan menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR. Ia juga mengingatkan agar bantuan pangan dan insentif tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak, apalagi tumpang tindih dengan program serupa dari kementerian lain.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat integrasi data lintas program, seperti PKH, BPUM, dan data kemiskinan ekstrem, agar verifikasi penerima manfaat berbasis data aktual, bukan sekadar administratif.

“Transparansi dalam pendataan dan pelaporan publik harus dijaga, karena kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah lahir dari keterbukaan dan akurasi data,” ujarnya.

Baca juga:

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5 Yang Diklaim Bakal Serap Tenaga Kerja dan Beri Jaminan Kontrak Kerja

Marwan menekankan bahwa kecepatan eksekusi menjadi kunci keberhasilan paket stimulus kuartal IV 2025. Jika bantuan baru terealisasi menjelang akhir tahun, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi bisa berkurang signifikan.

Anggota Badan Anggaran DPR RI itu meminta pemerintah segera mengambil langkah korektif dan mengalihkan program kementerian yang belum siap dijalankan ke program lain agar manfaatnya cepat dirasakan masyarakat.

“Stimulus konsumtif harus diimbangi dengan stimulus produktif. Bantuan sosial tidak boleh berhenti pada tujuan jangka pendek menjaga konsumsi, tetapi juga harus mendorong peningkatan produktivitas masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, bantuan seharusnya menjadi ‘investasi sosial’ yang memperkuat kemandirian rakyat, bukan sekadar ‘bantuan hidup’ sementara.

Marwan mencontohkan, penempatan dana di bank-bank Himbara harus benar-benar diarahkan untuk memperluas kredit bagi sektor mikro, kecil, dan padat karya. Kredit produktif inilah yang menurutnya akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu juga menekankan pentingnya antisipasi risiko inflasi dan ketimpangan antarwilayah.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan daya beli akibat stimulus bisa memicu lonjakan harga barang kebutuhan pokok jika pasokan tidak terjaga. Di wilayah terpencil, tantangan logistik sering kali memperparah disparitas harga.

Karena itu, Marwan menilai distribusi bantuan harus mempertimbangkan kondisi geografis dan kapasitas pasokan daerah, agar stimulus menjangkau seluruh pelosok negeri, bukan hanya terpusat di perkotaan atau Pulau Jawa.

Baca juga:

Diskon Tarif Listrik Dibatalkan, Pemerintah Akui Paket Stimulus Lain lebih Berdampak ke Perputaran Ekonomi

Marwan menegaskan, paket stimulus kuartal IV 2025 bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan ujian bagi kemampuan negara dalam mengelola harapan rakyat.

“Bila dijalankan dengan integritas, presisi, dan kecepatan, stimulus ini akan menjadi energi penggerak bagi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya.

“Namun bila pelaksanaannya lalai dan pengawasannya lemah, kebijakan ini berisiko kehilangan maknanya, sekadar menjadi angka di atas laporan keuangan negara tanpa jejak nyata di kehidupan masyarakat,” lanjutnya.

Marwan menambahkan, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung langkah pemerintah dalam pelaksanaan paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025, namun akan mengawal secara seksama demi kepentingan rakyat.

“Mengawal stimulus agar tepat sasaran dan berkelanjutan berarti memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjadi jembatan menuju kesejahteraan yang lebih merata,” tutup Marwan.

Adapun paket stimulus ekonomi untuk kuartal IV 2025 terdiri atas delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, dan lima program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja (8+4+5). (Pon)

#Stimulus Ekonomi #Ekonomi #Komisi XI DPR #Partai Demokrat
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
BPS Rekrut 190 Ribu Orang Buat Sensus Ekonomi 10 Tahunan
Indonesia
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Koperasi harus kembali kepada khitahnya yakni menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. ?
Dwi Astarini - Rabu, 19 November 2025
PKB Dukung Langkah Prabowo Perkuat Ekosistem Koperasi, Bentuk Nyata Wujudkan Pasal 33
Indonesia
Komisi XI DPR Kawal RUU Redenominasi, Pastikan Tak Bebani Rakyat
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun minta pemerintah hati-hati dalam rencana redenominasi Rupiah. Ia menekankan pentingnya edukasi publik dan uji coba sebelum diterapkan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 12 November 2025
Komisi XI DPR Kawal RUU Redenominasi, Pastikan Tak Bebani Rakyat
Indonesia
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru melaksanakan redenominasi rupiah karena berisiko memicu inflasi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Tak Tergesa Laksanakan Redenominasi Rupiah
Indonesia
Dukung Langkah Purbaya, DPR: Pengusaha Rokok Rumahan Dirangkul, Bukan Dipukul
Komisi XI DPR RI mendukung langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang ingin membina pelaku usaha rokok rumahan.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Dukung Langkah Purbaya, DPR: Pengusaha Rokok Rumahan Dirangkul, Bukan Dipukul
Indonesia
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
Kebijakan Ini Diyakini Airlangga Pada Kuartal VI 2025 Jadi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Indonesia
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Bantuan hukum pro bono dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu harus diperluas, agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi cita-cita moral, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Menko Yusril Akui Ada Penegakan Hukum Perparah Ketidakadilan Ekonomi
Indonesia
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
OJK sebelumnya menyebut nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi menembus Rp 4.500 triliun pada tahun 2030, dengan peluang besar menjadi pusat pertumbuhan digital di ASEAN.
Frengky Aruan - Senin, 03 November 2025
OJK Sebut Indonesia Pemain Utama Ekonomi Digital ASEAN, DPR: Jangan Berpuas Diri
Bagikan