Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 28 Desember 2025
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi kinerja perekonomian nasional yang dinilai tetap resilien dan stabil di tengah tingginya ketidakpastian global. Ia menilai, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.

Puteri menjelaskan, sejak triwulan I hingga triwulan III 2025, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencatatkan pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,87 persen, 5,12 persen, dan 5,04 persen.

Kinerja tersebut, kata dia, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor yang masih terjaga.

“Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi kita cukup solid,” ujar Puteri dalam keterangannya, Minggu (28/12).

Ia juga menyoroti keputusan Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen pada 2025. Revisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif yang semakin memperkuat optimisme Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca juga:

Jateng Bisa Jadi Wilayah Pendukung Swasembada Gula, DPR Dukung Hentikan Impor

Menurut politisi Golkar itu, capaian ketahanan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran berbagai paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah bersama otoritas terkait. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan efektivitas stimulus, khususnya yang berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat.

“Penguatan daya beli menjadi kunci untuk menjaga momentum konsumsi sekaligus mencegah penurunan kelas menengah,” kata alumnus Universitas Melbourne ini.

Di sisi lain, Puteri menilai pengelolaan belanja pemerintah perlu dilakukan secara lebih terukur dan konsisten agar penyerapan anggaran optimal serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah dan regulator untuk terus meningkatkan penyaluran kredit, terutama kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Puteri menekankan perlunya memastikan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan penempatan dana agar benar-benar mendorong sektor riil.

“Dengan penguatan stimulus, pengelolaan fiskal yang tepat, serta dorongan kredit yang efektif, saya optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada APBN 2026 dapat dikejar,” pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Ekonomi #Komisi XI DPR #Ekonomi Nasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Indonesia
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Transjakarta menyesuaikan rute perjalanan imbas demo DPR, Selasa (29/9). Berikut daftar rute yang dialihkan sementara.
Soffi Amira - Selasa, 29 September 2026
Transjakarta Rekayasa Sejumlah Rute Imbas Demo DPR 29 September 2026, ini Daftarnya
Indonesia
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
DPR menyoroti fasilitas mewah di Lapas Cibinong yang disebut digunakan warga binaan. Ombudsman dan Ditjenpas akan dipanggil untuk klarifikasi.
Frengky Aruan - Minggu, 27 September 2026
Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Bikin Heboh, DPR Bongkar Siapa yang Bertanggung Jawab
Indonesia
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Kasus temuan hunian mewah di Lapas Cibinong menuai sorotan. DPR meminta adanya audit anggaran hingga aset di lapas tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
DPR Minta Polri Usut Temuan Hunian Mewah di Lapas Cibinong, Audit Anggaran hingga Aset
Bagikan