Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi

Frengky AruanFrengky Aruan - 2 jam, 2 menit lalu
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengapresiasi kinerja perekonomian nasional yang dinilai tetap resilien dan stabil di tengah tingginya ketidakpastian global. Ia menilai, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.

Puteri menjelaskan, sejak triwulan I hingga triwulan III 2025, produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencatatkan pertumbuhan berturut-turut sebesar 4,87 persen, 5,12 persen, dan 5,04 persen.

Kinerja tersebut, kata dia, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta kinerja ekspor yang masih terjaga.

“Di tengah dinamika global yang penuh tantangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap terjaga. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi kita cukup solid,” ujar Puteri dalam keterangannya, Minggu (28/12).

Ia juga menyoroti keputusan Dana Moneter Internasional (IMF) yang merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,2 persen pada 2025. Revisi tersebut dinilai menjadi sinyal positif yang semakin memperkuat optimisme Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Baca juga:

Jateng Bisa Jadi Wilayah Pendukung Swasembada Gula, DPR Dukung Hentikan Impor

Menurut politisi Golkar itu, capaian ketahanan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran berbagai paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah bersama otoritas terkait. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan dan efektivitas stimulus, khususnya yang berorientasi pada penguatan daya beli masyarakat.

“Penguatan daya beli menjadi kunci untuk menjaga momentum konsumsi sekaligus mencegah penurunan kelas menengah,” kata alumnus Universitas Melbourne ini.

Di sisi lain, Puteri menilai pengelolaan belanja pemerintah perlu dilakukan secara lebih terukur dan konsisten agar penyerapan anggaran optimal serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah dan regulator untuk terus meningkatkan penyaluran kredit, terutama kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Puteri menekankan perlunya memastikan efektivitas transmisi kebijakan suku bunga dan penempatan dana agar benar-benar mendorong sektor riil.

“Dengan penguatan stimulus, pengelolaan fiskal yang tepat, serta dorongan kredit yang efektif, saya optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada APBN 2026 dapat dikejar,” pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Ekonomi #Komisi XI DPR #Ekonomi Nasional
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 menunjukkan fondasi ekonomi domestik yang kuat.
Frengky Aruan - 2 jam, 2 menit lalu
Anggota Komisi IX DPR Nilai Ekonomi RI Tetap Resilien meski Tekanan Global Tinggi
Indonesia
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia diusulkan menjadi Presiden Dewan HAM PBB. DPR RI pun mengatakan, bahwa kepercayaan dunia kepada Indonesia akan meningkat.
Soffi Amira - 2 jam, 4 menit lalu
Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, DPR: Kepercayaan Dunia terhadap Indonesia akan Meningkat
Indonesia
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Nilai TKA matematika dan bahasa Inggris rendah, DPR pun meminta evaluasi total. Sebab, capaian nilai keduanya berada di level yang mengkhawatirkan.
Soffi Amira - Rabu, 24 Desember 2025
Nilai TKA Matematika dan Bahasa Inggris Rendah, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Anggota Komisi I DPR juga mendorong Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk melakukan langkah diplomasi secara tepat dan terukur agar kasus tersebut dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Inggris.
Frengky Aruan - Selasa, 23 Desember 2025
Dukung Langkah KBRI Laporkan Bonnie Blue, DPR: Melecehkan Simbol Negara Khususnya Merah Putih Tidak Bisa Ditoleransi
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Kasus OTT terhadap jaksa ini menjadi momentum penting untuk mengkaji secara mendalam akar persoalan yang masih memicu praktik korupsi.
Frengky Aruan - Senin, 22 Desember 2025
Sesalkan OTT Jaksa, Komisi III DPR Minta Akar Masalah Penegakan Hukum Diusut
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Bagikan