Luapan Emosi AKP Sulman Azis Saat Minta Maaf Tuduh Polri Tidak Netral

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 02 April 2019
Luapan Emosi AKP Sulman Azis Saat Minta Maaf Tuduh Polri Tidak Netral

AKP Sulman Aziz (kiri) dan Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konfrensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4/2019). (Antaranews/Bagus Ahmad

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Ajiz mengakui tuduhan Polri tidak netral dalam pemilu 2019 dilatarbelakangi emosi. Ditambah lagi, saat itu ia tengah mempunyai masalah pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam Pilpres 2019 ini," kata Sulman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin (1/4).

Sulman menjelaskan sedang emosi saat menyampaikan mengenai netralitas Polri yang bermasalah. Lantaran ia tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

BACA JUGA:

AKP Sulman Azis Mengaku Diperintah Kapolres Garut Menangkan Jokowi-Ma'ruf

Tuduh Atasan Condong ke Jokowi, AKP Sulman Pernah Foto Bareng Timses Prabowo

Menurut Sulman, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena ia kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabow-Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai Kapolsek, dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," katanya.

AKP Sulman Aziz
Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

Perbedaan sikap dan pernyataannya pun ditunjukkan saat ia menjelaskan bahwa pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan.

Namun, agenda perkumpulan tersebut untuk melakukan pemetaan atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.

Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, saat ia menggelar konferensi pers dengan Lokataru bersama Haris Azhar di Jakarta pada Minggu (31/3), ia mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon.

Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya. Sulman menegaskan kehadirannya di Mapolda Jabar bukan karena penangkapan.

BACA JUGA:

Dituduh Anak Buah Menangkan Jokowi, Ini Jawaban Kapolres Garut

AKP Sulman Tiba-Tiba Cabut Pernyataan Terkait Menangkan Jokowi dan Minta Maaf

Dia datang bersama anak istrinya untuk menghadap kepada pimpinan berkaitan tugas barunya sebagai Kanit I Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

"Saya hadir di polda ini, saya bukan ditangkap. Saya hadir bersama anak dan istri saya, karena hari ini adalah waktunya saya menghadap ke Polda Jawa Barat setelah saya dimutasikan dari Polsek Pasirwangi ke Polda Jawa Barat," katanya. (*)

#Pemilu 2019 #Polri #Pilpres 2019
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bagikan