Dituduh Anak Buah Menangkan Jokowi, Ini Jawaban Kapolres Garut
Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna. (Law-Justice.co/Ist)
MerahPutih.com - Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantah keras tudingan miring telah mengumpulkan semua kapolsek di bawahnya untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Tudingan yang disampaikan mantan anak buahnya eks Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Azis itu dianggap mengada-ada.
"Dasarnya apa gitu. Mungkin karena kesal atau gimana saya enggak tahu," kata Kapolres Budi, kepada wartawan saat dikonfirmasi, kemarin.
Budi mengaku tak pernah mengintruksikan Kapolsek di wilayahnya untuk mendukung salah satu paslon dalam kontestasi Pilpres 2019. Menurut dia, pemanggilan seluruh kapolsek saat itu membahas pemetaan kerawanan pemilu di Garut.
"Adapun kaitannya dengan Kapolsek kumpul di Polres itu kan sudah menjadi tanggungjawab Kapolres untuk meng-anev (analisa evaluasi) tujuan operasional, setiap bulan dilaksanakan," tutur perwira polisi berpangkat melati dua itu.
Terkait mutasi Sulman, Kapolres menjelaskan proses yang wajar karena yang bersangkutan sudah dua tahun menjabat sebagai Kapolsel Pasirwangi. "Kalau masalah dicopot itu kan hal yang wajar mutasi wajar, beliau itu sudah hampir dua tahun jadi Kapolsek. Dan mutasinya bukan mutasi sendiri," tutup Budi.
Sebelumnya, eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Azis menyatakan atasannya Kapolres Garut Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna mengumpulkan para kapolsek di bawah jajarannya beberapa waktu lalu.
Tak hanya memerintahkan semua kapolsek untuk memenangkan pasangan petahana, Budi disebut juga mengancam akan memutasi kapolsek yang wilayahnya dimenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.
"Kita diperintahkan mendukung paslon 01, dan ada ancaman juga kalau seandainya paslon 01 kalah di wilayah masing-masing," kata AKP Sulman dalam kesempatan sebelumnya. (Knu)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang