Kritik Kenaikan Iuran BPJS, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Mei 2020
  Kritik Kenaikan Iuran BPJS, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat DIY di Jogja Expo Centre (JEC), Senin (9/4). Foto: MP/Teresa Ika

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menjelaskan, masyarakat sebenarnya didera banyak kesusahan ditengah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan.

Baca Juga:

Menko Perekonomian Jelaskan Alasan Kenaikan Iuran BPJS

"Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” ujar AHY dalam keteranganya, Kamis (14/5).

Menurut AHY, seharusnya pemerintah tidak mengambil opsi sesensitif ini. Bahkan seharusnya kata AHY, pemerintah lebih mengutamakan sektor kesehatan rakyat di situasi bencana non-alam itu.

Ketum Partai Demokrat AHY
AHY saat diwawancarai awak media di Surabaya (MP/Budi Lentera)

“Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih memprioritaskan kesehatan rakyat saat ini,” tutur mantan Cagub DKI ini.

AHY menyatakan bahwa pihaknya sangat paham, bahwa saat ini BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.

Kenaikan iuran hanya salah satu cara untuk mengurangi defisit. Namun dikatakan AHY, bahwa cara tersebut bukan satu-satunya.

AHY mengingatkan kepada pemerintah, bahwa BPJS Kesehatan adalah instrumen negara untuk menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dalam mengakses layanan kesehatan yang terjangkau.

“BPJS Kesehatan dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi saat ini,” jelas purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

AHY menerangkan bahwa Demokrat memahami jika BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Namun, kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasinya.

"Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan manfaatnya," terang AHY.

Maka di tengah wabah Covid-19 dan krisis ekonomi Pemerintah harus memprioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat.(Knu)

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #BPJS #BPJS Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penunjukan AHY sendiri tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Mei 2026
Presiden Prabowo Tunjuk Menko AHY Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
AHY menegaskan lonjakan harga tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak dunia harus tetap dalam batas kewajaran. P
Wisnu Cipto - Minggu, 17 Mei 2026
Harga Tiket Pesawat Melonjak, Menko AHY Pesan Jangan Sampai Lewati Batas Wajar
Indonesia
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
BPJS Ketenagakerjaan akan bergerak aktif menghubungi perusahaan untuk memastikan hak pekerja dapat segera diproses apabila PHK terjadi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
PHK Meningkat, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Pekerja Dapat JKP Selama 6 Bulan
Indonesia
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
Wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Efek Berantai Tekanan Ekonomi Jika Iuran BPJS Kesehatan Jadi Dinaikkan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dikabarkan akan memangkas anggaran gaji anggota DPR untuk dialihkan ke program sekolah gratis dan BPJS.
Frengky Aruan - Jumat, 24 April 2026
[HOAKS atau FAKTA ]: Menkeu Purbaya Pangkas Gaji DPR untuk Dialihkan ke Program BPJS dan Sekolah Gratis
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Sesuai hasil rapat konsultasi, negara wajib membayarkan iuran bagi 11 juta warga tersebut untuk semua jenis layanan kesehatan, termasuk penyakit kronis
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 April 2026
Menkes Budi Gunadi Jamin Pasien PBI BPJS Kesehatan Tetap Dilayani, Jangan Takut Ditolak Rumah Sakit
Bagikan