Kritik Kenaikan Iuran BPJS, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 15 Mei 2020
  Kritik Kenaikan Iuran BPJS, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga

Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat DIY di Jogja Expo Centre (JEC), Senin (9/4). Foto: MP/Teresa Ika

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menjelaskan, masyarakat sebenarnya didera banyak kesusahan ditengah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan.

Baca Juga:

Menko Perekonomian Jelaskan Alasan Kenaikan Iuran BPJS

"Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” ujar AHY dalam keteranganya, Kamis (14/5).

Menurut AHY, seharusnya pemerintah tidak mengambil opsi sesensitif ini. Bahkan seharusnya kata AHY, pemerintah lebih mengutamakan sektor kesehatan rakyat di situasi bencana non-alam itu.

Ketum Partai Demokrat AHY
AHY saat diwawancarai awak media di Surabaya (MP/Budi Lentera)

“Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih memprioritaskan kesehatan rakyat saat ini,” tutur mantan Cagub DKI ini.

AHY menyatakan bahwa pihaknya sangat paham, bahwa saat ini BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.

Kenaikan iuran hanya salah satu cara untuk mengurangi defisit. Namun dikatakan AHY, bahwa cara tersebut bukan satu-satunya.

AHY mengingatkan kepada pemerintah, bahwa BPJS Kesehatan adalah instrumen negara untuk menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dalam mengakses layanan kesehatan yang terjangkau.

“BPJS Kesehatan dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi saat ini,” jelas purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona

AHY menerangkan bahwa Demokrat memahami jika BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Namun, kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasinya.

"Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan manfaatnya," terang AHY.

Maka di tengah wabah Covid-19 dan krisis ekonomi Pemerintah harus memprioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat.(Knu)

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #BPJS #BPJS Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Viral Nakes Merundung Pasien, Psikolog: . Setiap Unggahan Mencerminkan Karakter
Etika profesional tidak berhenti ketika jam kerja selesai, tetapi juga perlu tercermin dalam perilaku tenaga kesehatan di ruang digital.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Viral Nakes Merundung Pasien, Psikolog: . Setiap Unggahan Mencerminkan Karakter
Indonesia
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Kemenkes membenahi sistem komunikasi pelayanan pasien menyusul kasus Yurizal Tri Chaerawan yang viral.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Kasus Pasien BPJS Yurizal Viral, DPR Tegur Kemenkes Benahi Pola Gaya Komunikasi Nakes
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Jakarta sangat besar sehingga pengawasan terhadap etika pelayanan harus diperkuat.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Dinkes Tindak Tegas Nakes yang Cibir Pasien BPJS
Indonesia
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
"Saya rasa semua profesi yang melayani masyarakat, terutama nakes, enggak boleh ada yang nirempati seperti itu," ujar Budi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Agustus 2026
Viral Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Menkes: Nakes Tidak Boleh Nirempati
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Profesi tenaga kesehatan merupakan profesi mulia yang menuntut standar etik tinggi, termasuk dalam berkomunikasi di ruang digital.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Nakes yang Diduga Hina Pasien BPJS Diperiksa dan Disanksi
Indonesia
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
BPJS Kesehatan menegaskan tidak ada kebijakan penggantian atau reimburse biaya transportasi pasien rujukan. Simak klarifikasi resmi terkait informasi viral di Threads.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Juli 2026
BPJS Kesehatan Bantah Isu Reimburse Biaya Transportasi Pasien Rujukan, Sebut Informasi Viral di Threads Hoaks
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Bagikan