Kritik Kenaikan Iuran BPJS, AHY Sebut Rakyat Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
Agus Harimurti Yudhoyono dalam acara pengukuhan pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat DIY di Jogja Expo Centre (JEC), Senin (9/4). Foto: MP/Teresa Ika
MerahPutih.Com - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut menjelaskan, masyarakat sebenarnya didera banyak kesusahan ditengah peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan.
Baca Juga:
"Masyarakat ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula,” ujar AHY dalam keteranganya, Kamis (14/5).
Menurut AHY, seharusnya pemerintah tidak mengambil opsi sesensitif ini. Bahkan seharusnya kata AHY, pemerintah lebih mengutamakan sektor kesehatan rakyat di situasi bencana non-alam itu.
“Jika selama ini proyek infrastruktur bisa ditalangi lebih dahulu, negara pastinya bisa lebih memprioritaskan kesehatan rakyat saat ini,” tutur mantan Cagub DKI ini.
AHY menyatakan bahwa pihaknya sangat paham, bahwa saat ini BPJS Kesehatan terus mengalami defisit.
Kenaikan iuran hanya salah satu cara untuk mengurangi defisit. Namun dikatakan AHY, bahwa cara tersebut bukan satu-satunya.
AHY mengingatkan kepada pemerintah, bahwa BPJS Kesehatan adalah instrumen negara untuk menghadirkan keberpihakan kepada rakyat dalam mengakses layanan kesehatan yang terjangkau.
“BPJS Kesehatan dibuat agar negara hadir dalam menjaga kualitas kesehatan rakyat. Terutama di tengah krisis kesehatan dan tekanan ekonomi saat ini,” jelas purnawirawan TNI berpangkat Mayor ini.
Baca Juga:
Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona
AHY menerangkan bahwa Demokrat memahami jika BPJS Kesehatan terus mengalami defisit. Namun, kenaikan iuran bukan satu-satunya cara mengatasinya.
"Ada cara lain: tata kelola BPJS Kesehatan menjadi kunci. Audit peserta BPJS perlu dievaluasi agar masyarakat yang paling membutuhkan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan manfaatnya," terang AHY.
Maka di tengah wabah Covid-19 dan krisis ekonomi Pemerintah harus memprioritaskan jaminan kesehatan untuk masyarakat.(Knu)
Baca Juga:
Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat
Bagikan
Berita Terkait
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi Ada Syaratnya
Menkeu Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Buat Putihkan Tunggakan BPJS Kesehatan, Syaratnya Perbaiki Tata Kelola