Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Ketua MPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan pendaftaran calon kepala daerah pada Pilkada 2020 tanpa pengerahan massa. Hal ini untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.
Ia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU memperhatikan penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran peserta.
Baca Juga:
Massa Pendukung Ery-Armuji Abaikan Protokol Kesehatan di KPU Surabaya
"Agar dalam proses pendaftaran bakal calon peserta pilkada dan partai pengusung tidak perlu datang secara berombongan," kata Bambang melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (4/9).
Ia menyebut, semua harus disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19, khususnya untuk menghindari kerumunan massa.
Bamsoet juga meminta Kemendagri dan KPU memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Sanksi bisa berupa sanksi ringan seperti teguran hingga sanksi yang lebih berat lainnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh bakal calon peserta pilkada bahwa mereka adalah panutan bagi pendukungnya dan masyarakat sekitar.
Dengan demikian, bakal calon juga menjadi contoh dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara disiplin.
"Kami juga mendorong Kemendagri dan KPU, memastikan bakal calon peserta Pilkada yang akan mengikuti tahapan pendaftaran peserta Pilkada 2020 agar mengikuti seluruh protokol kesehatan," ujar Bambang.
"Serta Kemendagri dan KPU harus memastikan fasilitas di tempat pendaftaran juga memadai untuk dilakukan protokol covid-19, seperti tersedianya tempat cuci tangan, sabun, handsanitizer, dan penyemprotan disinfektan," ucap politisi Partai Golkar itu.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan sejumlah kerawanan yang bisa terjadi terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi corona.
Tito mengungkap sejumlah kerawanan bisa terjadi dari semenjak pendaftaran paslon hingga 71 hari masa kampanye.
"Dari tahapan-tahapan yang ada, kita perhatikan ada beberapa tahapan yang rawan terjadinya potensi konflik, terutama konflik anarkis atau aksi anarkis. Harus diwaspadai dua itu, aksi anarkis dan penularan COVID-19," kata Tito.
Baca Juga:
Bupati Halmahera Timur Meninggal Seusai Daftar Pilkada di KPU
Tito mengatakan, potensi kerawanan awalnya muncul pada saat tahapan pembentukan panitia penyelenggaraan Pilkada 2020 pada 15 Juni yang lalu.
Kemudian potensi kritis lainnya juga ditemukan pada saat verifikasi aktual pada 24 Juni hingga 12 Juli dan verifikasi data pemilih pada 15 Juli-13 Agustus.
"Kita sudah lalui dan kita tidak dengar kasus signifikan terjadi ledakan penularan karena kegiatan KPU dan Bawaslu," ucapnya.
Selanjutnya tahapan pemilu saat ini yang menurutnya agak rawan adalah masa pendaftaran paslon mulai 4-6 September.
Tito menyebut saat inilah banyak terjadi interaksi massa, seperti arak-arakan hingga konvoi yang perlu diwaspadai oleh aparat. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu Minta Perhatikan Beberapa Titik Kerawanan Pilkada Serentak 2020
