Ketua DPRD Sebut Formula E Jadi Beban Gubernur Setelah Anies


Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta diminta memikir ulang kembali untuk menggelar mobil balap Formula E. Sebab, penganggaran event mobil listrik itu bisa menjadi beban Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.
Apalagi, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyelenggaraan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional ini berpotensi menimbulkan kerugian APBD DKI.
"Ini harus dipikir ulang. Bukan apa-apa, kalau gubernurnya masih beliau (Anies) alhamdulillah masih diteruskan, tapi kalau enggak kan jadi beban gubernur berikutnya," ucap Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).
Baca Juga:
PDIP dan PSI Resmi Gulirkan Hak Interpelasi, Formula E Dianggap Bebani DKI
Hingga akhirnya, Prasetyo mendukung usulan hak interpelasi 33 anggota DPRD DKI terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E pada 2022 mendatang.
Ia juga turut memberikan tanda tangan bersama dengan 32 anggota DPRD DKI lainnya untuk menggunakan hak interpelasi.

Mereka yang mengajukan hak interpelasi yakni 25 anggota Fraksi PDIP dan 8 orang lainnya dari PSI.
"Hari ini Fraksi PDIP dan PSI menyerahkan tanda tangan (pengajuan usulan interpelasi). Ini saya juga tanda tangan," ucap Prasetyo.
Baca Juga:
Jakpro tak Permasalahkan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Selain itu, kata Prasetyo, kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini menjadi alasan dirinya mendukung interpelasi Formula E, dan berpotensi menimbulkan kerumunan yang bisa memicu naiknya penyebaran virus corona.
"Ini harus diantisipasi, apalagi kalau ada kerumunan massa karena Formula E. Takutnya pandemi ini akan naik lagi," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
PDIP Lobi Fraksi Lain Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

3 Kecelakaan Bus TransJakarta Terjadi di September 2025, DPRD DKI Soroti Pengawasan hingga Rekrutmen Sopir

Bapemperda DKI Bergerak Cepat, Gandeng Perguruan Tinggi Demi Selesaikan 15 Raperda Kekhususan Jakarta Tepat Waktu

Transjakarta Alami 3 Kecelakaan dalam Sebulan, DPRD DKI Bakal Panggil Pihak Manajemen

Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
