Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Masudi, terkait rencana penyelenggaraan mobil balap Formula E.
Mereka yang menyerahkan dari dua Fraksi di legislator Kebon Sirih yakni PSI dan PDI Perjuangan. PDIP sebanyak 25 anggota dan PSI ada 8 orang yang membubuhkan tanda tangan persetujuan hak interpelasi.
"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada Saudara Gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).
Baca Juga:
Jakpro tak Permasalahkan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Rasyidi menuturkan, Formula E menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19.
Sehingga, lanjutnya, gelaran mobil balap berenergi listrik ini sangat membebani anggaran DKI. Sebab anggaran yang dimiliki DKI sekarang mengalami defisit.
"Dari hasil LHP BPK, itu kalau dilakukan Formula E itu bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian," paparnya.
Sementara itu, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dokumen dan berkas hak interpelasi yang sudah ditandatangani ini akan ditindaklanjuti dan akan dilakukan rapat paripurna.
"Di sini saya terima hak anggota dan ini akan dirumuskan dilanjutkan dalam rapat paripurna," jelasnya.
Menurutnya, hak interpelasi merupakan hak anggota dewan. Apalagi yang jadi persoalan dari pemeriksaan BPK pagelaran Formula E merugikan anggaran DKI. Yang lebih diperparah saat ini, anggaran Jakarta mengalami defisit.
Baca Juga:
Terlebih adanya temuan audit BPK Gubernur Anies Baswedan harus berpikir ulang kembali untuk menggelar mobil balap berenergi listrik tersebut.
"Aturan di tahun zaman ini dan jabatan beliau sebelum 5 tahun ini tidak boleh mempunyai perencanaan seperti ini. Dampaknya nanti kalau gubernurnya masih beliau, itu alhamdulillah bisa diteruskan, kalau engga ini jadi beban gubernur seterusnya," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Wagub Riza Samakan Penyelenggaraan Formula E dengan Olimpiade Tokyo
