PDIP Lobi Fraksi Lain Gulirkan Hak Interpelasi Formula E


Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Foto: MP
MerahPutih.com - Sejumlah anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP tengah melobi fraksi lain untuk bersama-sama menggunakan Hak Interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan penyelenggaraan Formula E.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan, sejauh ini ada 5 anggotanya yang sudah menandatangani pengguliran Hak Interpelasi balap mobil berenergi listrik tersebut. Kini semuanya tengah bejuang cari dukungan anggota lain.
Baca Juga
Ketua DPRD DKI Terima Usulan Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
"Jadi lima orang ini kan inisiator. Sekarang lagi menggalang dukungan dari anggota fraksi lain," kata Gembong di Jakarta, Jumat (20/8).
Gembong menjelaskan, alasan hanya lima orang dari Fraksi PDIP yang menggunakan Hak Interpelasi. Karena pihaknya memberikan anggota lain untuk bisa bergabung lantaran kalau semua anggotanya ikut, dipastikan ketentuan Hak Interpelasi itu terpenuhi.
Maka dari itu hanya segelintir kader PDIP di DPRD yang menyuarakan hak interpelasi. Untuk mencukupi aturan dan ketentuan partai banteng moncong putih tersebut mengajak yang lain.
"Kalau kita tiba-tiba tanda tangan 25 orang. 'Ngapain lu ngajak gua wong udah penuh'," cetus anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Hingga sejauh ini sudah ada 13 anggota DPRD DKI yang menandatangani persetujuan Hak Interpelasi ihwal pagelaran Formula E. Mereka yang menggulirkan ini adala delapan orang dari DPRD DKI Fraksi PSI dan 5 lainnya dari Fraksi PDI Perjuangan.
Mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta, hak interpelasi dapat direalisasikan paling sedikit diusulkan oleh 15 anggota DPRD. Kemudian, usulan tersebut harus disampaikan lebih dari satu fraksi. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Parkir Liar di Jakarta Bakal Disegel, DPRD DKI Siapkan Sanksi Berlapis untuk Operator Bandel

DPRD DKI Targetkan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Rampung September 2025

DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
