Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 19 Januari 2021
Kendal Belum Terapkan PPKM, Ini Kata Gubernur Ganjar

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Penanganan COVID-19 di Semarang, Senin (18-1-2021). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Bupati Kendal Mirna Annisa agar segera menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hanya Pemkab Kendal yang belum membuat regulasi itu guna mengurangi jumlah kasus COVID-19.

"Kami coba evaluasi soal PPKM, saya terima kasih karena dari seluruh kabupaten/kota di Jateng, hanya tinggal satu saja yang belum membuat regulasi, yakni Kendal. Saya harap Bupati Kendal segera mengeluarkan aturan sehingga seluruh Jateng mendukung program PPKM ini," katanya di Semarang, Senin (19/1).

Baca Juga:

Sepekan PPKM di Solo, 150 Pelaku Usaha Dapat Surat Peringatan Pertama

Ganjar menyampaikan apresiasi kepada sejumlah bupati/wali kota yang dengan kesadarannya ikut menerapkan PPKM meskipun beberapa daerah itu tidak termasuk daerah yang ditunjuk untuk melakukan pengetatan.

"Kemarin Batang ikut, Jepara sudah oke, tinggal Kendal saja yang belum. Saya harap Kendal segera menerapkan karena ini bagian dalam menjaga kesehatan masyarakat dan agar COVID-19 bisa segera tertangani," ujarnya seperti dikutip Antara.

Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Alun-Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibatasi oleh pemerintah daerah hingga pukul 20.00 WIB seiring diberlakukannya PPKM, Kamis malam (14/1/2021). (ANTARA/Kutnadi)
Aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Alun-Alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dibatasi oleh pemerintah daerah hingga pukul 20.00 WIB seiring diberlakukannya PPKM, Kamis malam (14/1/2021). (ANTARA/Kutnadi)

Menyinggung soal dampak penerapan PPKM setelah sepekan berjalan, Ganjar menyebut belum begitu terasa karena sampai saat ini masih ada peningkatan kasus COVID-19 di Jateng.

"Namun, beberapa kegiatan masyarakat yang sifatnya berkerumun sudah mulai berkurang. Maka, ini harus didorong terus, tidak boleh abai protokol kesehatan. Dalam seminggu terakhir ini sampai 25 Januari, pengetatan harus terus dilakukan," katanya.

Saat awal-awal PPKM diberlakukan, lanjut Ganjar, terjadi sejumlah gesekan di antara masyarakat sehingga pihaknya telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan aturan agar semua bisa melaksanakan PPKM dengan baik.

Baca Juga:

PPKM Diberlakukan, Kunjungan Wisatawan ke Bantul Turun 50%

Sementara itu, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, 11-25 Januari dinilai sudah tepat dan memerlukan dukungan masyarakat serta dunia usaha, agar kebijakan tersebut sukses menekan kasus COVID-19.

Pakar kesehatan masyarakat dr Hermawan Saputra, di Jakarta, Senin, menilai pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait COVID-19 sebenarnya sudah cukup baik, karena pandemi sudah berlangsung sekitar 11 bulan. Yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19.

"Bahwa kasus positif ini memang akan terus meningkat, karena tidak setiap warga masyarakat ini memiliki kedisiplinan," kata dr Hermawan. (*)

Baca Juga:

PPKM di DKI, Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Turun 4 Persen

#Ganjar Pranowo #Jawa Tengah #PPKM #COVID-19
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Barang-barang tersebut yakni telepon genggam, CPU, kendaraan, dan drone.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polres Sukoharjo Kembalikan Barang Ponpes, tak Terkait Perkara Perusakan Warung Mi Babi
Indonesia
Angka Perkawinan Anak di Jateng Turun 53 Persen
Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak perlu terus diperkuat.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Angka Perkawinan Anak di Jateng Turun 53 Persen
Indonesia
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Sebanyak 12 santriwati dan 4 ustazah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perusakan dan pembakaran warung Mi dan Babi Tepi Sawah Parangjoro, Sukoharjo.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
Pengasuh Ponpes di Sukoharjo Sesalkan Intimidasi saat Penggeledahan, Polres Pastikan Sesuai SOP
Indonesia
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus pembakaran dan perusakan warung Mi dan Babi Tepi Sawah Desa Parangjoro, Desa Grogol, September lalu.
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
15 Santri di Sukoharjo Dibawa ke Kantor Polisi, Diduga Terkait Pembakaran Mi Babi
Indonesia
Polresta Solo Bongkar Kasus Prostitusi Online, 14 Orang Jadi Tersangka
Kapolresta Surakarta AKBP Condro Sasongko mengatakan para korban diduga direkrut dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial melalui aplikasi daring.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Polresta Solo Bongkar Kasus Prostitusi Online, 14 Orang Jadi Tersangka
Indonesia
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Aditia berpulang setelah menjalani perawatan intensif panjang setelah insiden pengeroyokan brutal yang dialaminya pada Rabu, 8 Mei 2019 malam.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
7 Tahun Koma Dikeroyok Bubarkan Bentrok Antarpesilat, Eks Kasatreskrim Polres Wonogiri Meninggal
Indonesia
Karhutla Gunung Lawu Belum Padam, Water Bombing Terganggu Cuaca Cuaca
Penanganan karhutla di Gunung Lawu membutuhkan kerja bersama pemerintah, TNI-Polri, BNPB, BPBD, Perhutani, dan masyarakat
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Karhutla Gunung Lawu Belum Padam, Water Bombing Terganggu Cuaca Cuaca
Indonesia
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Kolaborasi tersebut dinilai membutuhkan kontribusi lintas bidang keilmuan yang dimiliki perguruan tinggi, termasuk UMS.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Dukung Pembangunan 5.000 Kampung Nelayan di Indonesia, Wamen KKP Gandeng UMS
Indonesia
Pekerjakan Orang Luar Sukoharjo, Pabrik Obat Terlarang Raup Omzet Rp 3 Miliar per Hari
Seluruh pekerja yang beraktivitas di dalam pabrik obat ilegal beromzet miliaran rupiah tersebut diketahui berasal dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Pekerjakan Orang Luar Sukoharjo, Pabrik Obat Terlarang Raup Omzet Rp 3 Miliar per Hari
Indonesia
Polda Metro Bongkar Pabrik Obat Keras di Sukoharjo, Palsukan Izin Jadi Pabrik Botol dan Kardus
Pabrik tersebut sebelumnya digrebek Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada pekan lalu.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Oktober 2026
Polda Metro Bongkar Pabrik Obat Keras di Sukoharjo, Palsukan Izin Jadi Pabrik Botol dan Kardus
Bagikan