Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DPRD Solo telah menyetujui APBD 2026 Kota Solo 2026 senilai Rp 2,1 triliun. Jumlah tersebut turun jika dibandingkan dengan 2024 senilai Rp 2,3 triliun. Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo, mengatakan penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang memaksa pemkot dan DPRD melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.
“Proses penyelarasan pembahasan APBD 2026 tidak mudah karena sempat terjadi kekurangan (defisit) hampir Rp 199 miliar yang harus disesuaikan dari rancangan awal KUA–PPAS,” kata Budi, Kamis (27/11).
Dia mengatakan defisit terjadi karena pemangkasan dana trasfer ke daerah (TKD) cukup signifikan. Atas dasar itu, diperlukan adanya penyesuaian. “Karena ini kebijakan nasional, apa pun kami atasi dan cari solusinya bersama TAPD,” kata dia.
Ia mengatakan langkah efisiensi dilakukan terutama pada belanja-belanja rutin, seperti makan minum, pemeliharaan, perjalanan dinas, dan bahan bakar. “Penurunan indeks makan dan minum berlaku di seluruh perangkat daerah, termasuk di DPRD. Kegiatan fisik juga dikurangi porsinya. Namun, pembangunan masih tetap ada meskipun tidak besar, misalnya peningkatan jalan, fasilitas sarpras, drainase, serta pasar,” paparnya.
Baca juga:
APBD Solo Defisit Rp 150 Miliar, Pemkot Kencangkan Ikat Pinggang
Dia memastikan pelayanan publik tidak berdampak efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan yang sempat dikurangi, seperti stimulan atau operasional posyandu, kembali diperjuangkan agar tetap diberikan pada 2026. Komponen lain yang harus ditanggung APBD, kata dia, gaji P3K tahun 2026, setelah nihilnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran gaji P3K dari pemerintah pusat. “Karena DAU untuk gaji P3K tahun depan nol, sekitar Rp 12 miliar untuk gaji P3K harus dipenuhi dari APBD. Kalau tidak ada langkah strategis, APBD 2026 bisa defisit,” paparnya.
Dia menyebut target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solo 2026 diproyeksikan senilai Rp 1 triliun. Target PAD tersebut dengan catatan tidak menaikkan tarif pajak atau retribusi. “Yang kemarin belum maksimal harus dimaksimalkan dulu. Kalau mau melihat peluang potensi baru, silahkan dikembangkan. Jangan sampai masyarakat terbebani di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah,” tegasnya.
Wali Kota Solo Respati Ahmad Ardianto mengatakan pihak memastikan tidak akan membebani pajak pada warga dengan tingginya target PAD yang dibebankan ke pemkot.
“Kami juga sedang mencoba membangun fisik tidak menggunakan hasil pajak. Untuk memaksimalkan PAD meminta pada BUMD menggali potensi yang ada untuk pemasukan pemkot,” pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Gibran Potong TPP ASN 30 Persen untuk Tutupi Defisit Anggaran APBD Solo
