Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - WAKIL Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen buka suara terkait dengan banyaknya penolakan penerapan enam hari sekolah pada 2026. Ia menegaskan polemik enam hari sekolah per minggu di Jawa Tengah masih dalam tahap kajian.
“Ya, itu kan masih kajian. Nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam penerapan jumlah hari sekolah dalam waktu satu minggu,” ujar Taj Yasin, Rabu (26/11).
Dia tak menampik pemberlakuan lagi enam hari sekolah di Jateng banyak ditolak. Ketidaksetujuan masuk melalui kanal medsos aduan Pemprov Jateng. “Banyak menginginkan agar Pemprov Jateng tetap memberlakukan lima hari sekolah. Itu semua masih belum ada keputusan menanti hasil kajian mendalam,” ujar Gus Yasin.
Dia mengatakan sebenarnya sudah sejak lama masukan masyarakat yang meminta agar pemprov memberlakukan kembali enam hari sekolah. Usul tersebut banyak disampaikan oleh masyarakat di kabupaten.
Baca juga:
Diresmikan Prabowo dan MBZ, RS Kardiologi Emirates Jadi Pusat Layanan Jantung Jawa Tengah
Usul itu, kata Gus Yasin, kata dia, muncul selaras dengan beralihnya cara hidup yang saat ini banyak berinteraksi dengan gawai. "Ketika kembali ke lingkungan sekolah, anak dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya tahun ini kami melakukan evaluasi," katanya.
Pada evaluasi yang dilakukan, kata dia, Pemprov melibatkan kampus, pakar, guru, dan dewan pendidikan. "Tahapan saat ini sosialisasi kepada masyarakat dan murid, kami masih melakukan kajian, nanti berdasarkan evaluasi, hasilnya apakah positif dan negatif, ini yang menjadi bagian dari kajian kami," katanya.
Gus Yasin kembali menegaskan keputusan jumlah hari masuk sekolah menjadi enam hari belum final. Saat ini masih pada tahapan sosialisasi dan menimba masukan untuk bahan kajian. Mengenai pemberlakuan kebijakan enam hari sekolah apakah akan diterapkan di seluruh Jateng, Gus Yasin mengatakan ada dua masukan. Pertama, diberlakukan serentak secara langsung atau dengan pilot project. "Nanti akan kami putuskan berdasarkan hasil kajian," ujarnya.
Ia menambahkan pihaknya juga sedang membahas tentang mekanisme pembelajaran, termasuk pemenuhan jam belajar dan aturan kepegawaian.
"Kami juga bahas dengan inspektorat, BKD dalam hal penyesuaian kepegawaian dan jam kerja guru," pungkasnya.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
