Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Belasan ASN Solo Terjaring Razia Kendaraan di Balai Kota, Telat Bayar Pajak

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 11 Desember 2025
Belasan ASN Solo Terjaring Razia Kendaraan di Balai Kota, Telat Bayar Pajak

ASN Kota Solo terjaring razia belum bayar pajak kendaraan, Rabu (10/12). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEBANYAK 16 aparatur sipil negara (ASN) Kota Solo terjaring razia kendaraan di Halaman Balai Kota Solo. Mereka yang terjaring karena telat membayar pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan razia ini untuk meningkatkan pengawasan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) milik ASN. Alhasil, ditemukan 15 armada telat pajak dan siap melakukan pelunasan di tempat atau dalam kurun waktu tertentu.

“Operasi kendaraan saat ASN masuk kerja di Balai Kota Solo. Kami libatkan sejumlah pihak dari Samsat Kota Surakarta, Polresta Surakarta, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BKPSDM Kota Surakarta,” kata Widyastuti, Rabu (10/12).

Dia mengatakan kegiatan ini bisa meningkatkan kedisiplinan ASN dalam membayar pajak kendaraan bermotor. “Dari ratusan yang dicek hari ini, ada 16 kendaraan yang telat pajak, 8 di antaranya langsung dibayar di tempat, sedangkan sisanya memberikan keterangan untuk kesanggupan bayar,” kata dia setelah kegiatan.

Dia mengatakan pernyataan atau kesanggupan bagi ASN dalam melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) itu diawasi langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Baca juga:

Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp 218 Miliar, ASN Solo Berlakukan WFH



Sementara itu, untuk temuan kendaraan pelat merah telat pajak, pada hari pertama ini belum ada temuan. “Kami meminta kepala dinas untuk mengawasi ketertiban pegawai pemerintah bisa memberikan saksi dan sejenisnya," kata dia

Ia menambahkan pihaknya berharap kegiatan yang digelar terbuka ini bisa menjadi contoh yang bisa dilihat masyarakat bahwa pemerintah sendiri tentu akan mendapatkan denda jika tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak.

Sebaliknya, pada ASN dan pemerintah ini bisa menjadi contoh yang baik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat agar semakin tertib dan tepat waktu dalam pembayaran pajak.

“Kegiatan ini akan kami gelar selama tiga hari, jadi jika ada kendaraan masyarakat yang masuk kawasan Balai Kota saat kegiatan berlangsung juga akan langsung dicek,” tegasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

ASN Solo Dilarang Like Paslon Pilkada di Medsos, Ketahuan Dikenai Sanksi













#Solo #ASN #Jawa Tengah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Anggota Polres Wonogiri Ditetapkan sebagai Tersangka Pencabulan, Propam Bertindak
Selain berdinas sebagai anggota Polri, Bripka E diketahui juga merupakan pendiri sebuah pondok pesantren di Kabupaten Wonogiri.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Anggota Polres Wonogiri Ditetapkan sebagai Tersangka Pencabulan, Propam Bertindak
Indonesia
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Pangkal persoalan ini bermula ketika Jaksa Agung menerbitkan surat perintah pada 15 Juni 2026 agar seluruh jajaran Kejati mengumpulkan data atas pengelolaan MBG pada SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Hentikan Pengumpulan Data Tata Kelola MBG di Daerah, Kejagung Digugat di PN Solo
Indonesia
16 Daerah Jateng Siaga Kekeringan, Pemprov Guyur 3,2 Juta Liter Air Bersih
Hingga pertengahan Juli 2026, bantuan telah menjangkau 81.297 jiwa di 15 kabupaten.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
16 Daerah Jateng Siaga Kekeringan, Pemprov Guyur 3,2 Juta Liter Air Bersih
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Pemkot Jakarta Selatan menderek motor ASN yang melanggar aturan Rabu wajib naik transportasi umum sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Indonesia
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Surat keberatan telah dikirim kepada DJKI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam proses pendaftaran merek.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Nama SISKS Paku Buwono XIV Didaftarkan ke HaKI, Warga Solo Minta DJKI Tolak Permohonan
Indonesia
Eko Jadi Plt Bupati Sukoharjo, Gubernur Luthfi: Pelayanan jangan Sampai Lowong
Penunjukan Plt dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Juli 2026
Eko Jadi Plt Bupati Sukoharjo, Gubernur Luthfi: Pelayanan jangan Sampai Lowong
Lifestyle
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
ASN Digital wajib diaktifkan oleh PNS dan PPPK. Simak cara aktivasi MFA BKN, reset password, login MyASN, mengatasi OTP tidak valid hingga menjaga akses layanan kepegawaian tetap aman
ImanK - Senin, 13 Juli 2026
Cara Aktivasi ASN Digital dan MFA BKN 2026, Wajib Dilakukan PNS dan PPPK agar Akses MyASN Tidak Terblokir
Indonesia
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Indonesia
4 Kelapa Daerah Jateng Kena OTT KPK, Walkot Solo Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas
Keterlibatan masyarakat juga diperlukan untuk ikut mengawasi jalannya kebijakan, pelayanan publik, hingga penggunaan anggaran daerah.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
4 Kelapa Daerah Jateng Kena OTT KPK, Walkot Solo Ingatkan Pentingnya Jaga Integritas
Bagikan