Belasan ASN Solo Terjaring Razia Kendaraan di Balai Kota, Telat Bayar Pajak

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 11 Desember 2025
Belasan ASN Solo Terjaring Razia Kendaraan di Balai Kota, Telat Bayar Pajak

ASN Kota Solo terjaring razia belum bayar pajak kendaraan, Rabu (10/12). (Foto: Merahputih.com/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEBANYAK 16 aparatur sipil negara (ASN) Kota Solo terjaring razia kendaraan di Halaman Balai Kota Solo. Mereka yang terjaring karena telat membayar pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta Widyastuti Pratiwiningsih mengatakan razia ini untuk meningkatkan pengawasan terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) milik ASN. Alhasil, ditemukan 15 armada telat pajak dan siap melakukan pelunasan di tempat atau dalam kurun waktu tertentu.

“Operasi kendaraan saat ASN masuk kerja di Balai Kota Solo. Kami libatkan sejumlah pihak dari Samsat Kota Surakarta, Polresta Surakarta, Jasa Raharja, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BKPSDM Kota Surakarta,” kata Widyastuti, Rabu (10/12).

Dia mengatakan kegiatan ini bisa meningkatkan kedisiplinan ASN dalam membayar pajak kendaraan bermotor. “Dari ratusan yang dicek hari ini, ada 16 kendaraan yang telat pajak, 8 di antaranya langsung dibayar di tempat, sedangkan sisanya memberikan keterangan untuk kesanggupan bayar,” kata dia setelah kegiatan.

Dia mengatakan pernyataan atau kesanggupan bagi ASN dalam melakukan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) itu diawasi langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta.

Baca juga:

Pusat Pangkas Dana Transfer Daerah Rp 218 Miliar, ASN Solo Berlakukan WFH



Sementara itu, untuk temuan kendaraan pelat merah telat pajak, pada hari pertama ini belum ada temuan. “Kami meminta kepala dinas untuk mengawasi ketertiban pegawai pemerintah bisa memberikan saksi dan sejenisnya," kata dia

Ia menambahkan pihaknya berharap kegiatan yang digelar terbuka ini bisa menjadi contoh yang bisa dilihat masyarakat bahwa pemerintah sendiri tentu akan mendapatkan denda jika tidak tepat waktu dalam pembayaran pajak.

Sebaliknya, pada ASN dan pemerintah ini bisa menjadi contoh yang baik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat agar semakin tertib dan tepat waktu dalam pembayaran pajak.

“Kegiatan ini akan kami gelar selama tiga hari, jadi jika ada kendaraan masyarakat yang masuk kawasan Balai Kota saat kegiatan berlangsung juga akan langsung dicek,” tegasnya.(Ismail/Jawa Tengah)

Baca juga:

ASN Solo Dilarang Like Paslon Pilkada di Medsos, Ketahuan Dikenai Sanksi













#Solo #ASN #Jawa Tengah
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
Pendaki Bukit Mongkrang Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas Sampai Magetan
Sampai hari keempat pencarian pendaki hilang belum ditemukan. Faktor cuaca jadi kendala pencarian.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
Pendaki Bukit Mongkrang Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas Sampai Magetan
Indonesia
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
PPPK Tahap I yang sudah berstatus ASN itu bagian dari target perekrutan 99.000 pegawai kontrak BGN sepanjang tahun 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Januari 2026
2.080 PPPK BGN Tahap I Naik Status Jadi ASN
Indonesia
Jadi Pelaksana Keraton Solo, Tedjowulan Minta 2 Raja Kembar Serahkan Penguasaan Aset
Panembahan Agung Tedjowulan mengatakan instruksi itu merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Jadi Pelaksana Keraton Solo, Tedjowulan Minta 2 Raja Kembar Serahkan Penguasaan Aset
Indonesia
Satnarkoba Polresta Solo Sita 1 Kilogram Sabu dari Jaringan Lintas Provinsi
terbongkarnya kasus ini bermuala dari adanya informasi mengenai penyalahgunaan narkoba di tempat kos di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Satnarkoba Polresta Solo Sita 1 Kilogram Sabu dari Jaringan Lintas Provinsi
Indonesia
Bupati Pati Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Pelayanan tak Terganggu
Pemprov Jateng menghormati langkah-langkah yang ditempuh KPK, termasuk proses hukum yang masih berlangsung.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Kena OTT KPK, Pemprov Jateng Pastikan Pelayanan tak Terganggu
Indonesia
Pendaki Hilang Gunung Lawu, Pencarian Terhambat Cuaca
Pencarian pendaki hilang belum membuahkan hasil. Cuaca buruk di puncak jadi penyebab.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Pendaki Hilang Gunung Lawu, Pencarian Terhambat Cuaca
Indonesia
Keluarkan SK Buat Tedjowulan, Kubu PB XIV Purbaya Ancam Gugat Menteri Fadli Zon di PTUN
Jika dalam 90 hari tidak ditanggapi, ataupun tidak ada perubahan, maka kita anggap itu melawan hukum dan layangkan gugatan ke PTUN
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Keluarkan SK Buat Tedjowulan, Kubu PB XIV Purbaya Ancam Gugat Menteri Fadli Zon di PTUN
Indonesia
GKR Timoer Ngamuk, Menteri Budaya Fadli Zon Tunjuk Tedjowulan Pelaksana Keraton
SK tersebut menjadikan Tedjowulan sebagai pelaksana Keraton dalam revitalisasi hingga pemerintahan sementara pengelolaan Keraton Surakarta.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
GKR Timoer Ngamuk, Menteri Budaya Fadli Zon Tunjuk Tedjowulan Pelaksana Keraton
Indonesia
Banjir, Perjalanan KA Banyubiru Ekspres Solobalapan Dibatalkan
Pengembalian tiket penumpang akan dilayani sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Dwi Astarini - Minggu, 18 Januari 2026
Banjir, Perjalanan KA Banyubiru Ekspres Solobalapan Dibatalkan
Indonesia
Traktir Makan 2 Raja Kembar Keraton Surakarta, Wapres Gibran Titip Jaga Solo
Wapres Gibran mengajak makan siang bersama dua raja kembar Keraton Surakarta, PB XIV Hangabehi dan PB XIV Purbaya, di warung sate kawasan Pasar Klewer
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Traktir Makan 2 Raja Kembar Keraton Surakarta, Wapres Gibran Titip Jaga Solo
Bagikan