Kasus Toilet Gender Netral, Komisi X Minta Semua Sekolah Internasional Diperiksa

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 09 Agustus 2023
Kasus Toilet Gender Netral, Komisi X Minta Semua Sekolah Internasional Diperiksa

DPR RI. (Foto: MP/Dicki Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com – Mencuatnya kasus toilet gender netral di salah satu sekolah internasional di Jakarta memicu keprihatinan banyak kalangan. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) pun diminta bergerak cepat memeriksa semua sekolah internasional yang ada di Indonesia.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, sebagai sebuah bangsa kita meyakini jika Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) merupakan bentuk penyimpangan yang harus dicegah.

"Adanya toilet dengan gender netral di sebuah lembaga pendidikan menjadi indikator bahwa kampanye LGBT telah masuk ke sekolah di tanah air. Kami berharap Kemendikbud Ristek bergerak cepat,” kata Huda di Jakarta, Rabu (9/8).

Baca Juga:

Disdik DKI Tegaskan Tak Ada Toilet Gender Netral di Sekolah Jakarta

Untuk diketahui, presenter dan selebrita ternama Daniel Mananta mengaku syok saat menemukan sekolah dasar internasional di Jakarta sudah mulai memperkenalkan konsep LGBT untuk anak-anak.

Hal itu dia ceritakan di akun Instagram tentanganakofficial. Mantan VJ MTV itu menemukan tiga jenis toilet atau WC yakni untuk laki, perempuan, dan gender netral.

Huda mengatakan, kampanye LGBT saat ini begitu marak. Mereka menggunakan berbagai media untuk menyuarakan kebebasan bagi pelakunya mulai dari film, musik, hingga wacana dan diskursus pelajaran di sekolah-sekolah.

"Dengan dalih hak asasi manusia mereka secara agresif mengampanyekan kebebasan perilaku menyimpang yang jelas bertentangan dengan keyakinan dan budaya kita,” ujarnya.

Meskipun di banyak negara LGBT mendapat tantangan, kata Huda para aktivis gerakan ini tak kunjung surut. Dia mengingatkan rencana pertemuan komunitas LGBT Asean dalam ajang ASEAN Queer Advocay Week (AQAW) di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Adanya rencana AQAW di Jakarta menunjukkan jika gerakan mendukung komunitas LGBT di Indonesia tetap berlangsung,” imbuhnya.

Baca Juga:

Pemprov DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, DPRD akan Ajukan Hak Angket

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai adanya sekolah yang menyediakan toilet gender netral menunjukkan jika ada pengelola yang memandang jika LGBT merupakan suatu kewajaran.

Situasi ini, menurut Huda, meresahkan karena secara tidak langsung mengenalkan kepada peserta didik jika wajar saja ketika memilih menjadi bagian dari LGBT.

"Kami mendapat informasi jika Kemendikbud dan Disdik Provinsi Jakarta telah menurunkan tim untuk mengecek kebenaran informasi yang disampaikan Daniel Mananta, namun kami mendorong agar dilakukan evaluasi besar-besaran terkait kurikulum pelajaran yang disampaikan di seluruh sekolah internasional yang ada di tanah air,” katanya.

Huda mengatakan evaluasi secara menyeluruh sekolah internasional di tanah air ini penting agar mereka tetap sesuai dengan koridor penyelenggaraan pendidikan yakni UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Menurutnya dalam UU 20/2003 jelas disebutkan jika tujuan pendidikan adalah agar peserta didik mampu mengembangkan potensi sehingga menjadi individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan terampil.

"Jadi meskipun sekolah internasional namun mereka tetap harus tunduk dengan UU Sisdiknas, toh banyak juga warga negara Indonesia yang menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah internasional. Jadi evaluasi secara menyeluruh terhadap pola didik mereka juga cukup penting,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Anggota DPR Minta PPATK Tak Sembarang Publikasikan Temuannya

#DPR RI #LGBT
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Safaruddin menyoroti adanya ketimpangan yang nyata antara hakim yang bertugas di Pulau Jawa dengan mereka yang berada di pelosok daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
Nasib Hakim Luar Jawa Dianaktirikan, DPR Desak Aturan Karier Segera Disahkan
Indonesia
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Iman menyarankan BPKH menggunakan otoritasnya untuk mengamankan fasilitas pelayanan di Arab Saudi jauh-jauh hari guna menekan harga
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Tegaskan Dana Haji Harus Steril Korupsi dan Dikelola Profesional
Indonesia
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Tak hanya soal navigasi, Lasarus juga menerima laporan mengenai riwayat teknis armada yang kurang prima
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Januari 2026
DPR Bongkar Keanehan Rute Pesawat ATR 42-500 yang Jatuh di Maros
Indonesia
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
MK memutuskan wartawan tak bisa langsung dituntut pidana atas karya jurnalistik. DPR menilai putusan ini memperkuat perlindungan hukum jurnalis.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Januari 2026
MK Putuskan Wartawan Tak Bisa Langsung Dipidana, DPR Soroti Penguatan Perlindungan Pers
Indonesia
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Hetifah mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk bergerak lebih taktis dalam mengeksekusi data kebutuhan di lapangan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Januari 2026
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Bagikan