Pemprov DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, DPRD akan Ajukan Hak Angket

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 09 Agustus 2023
Pemprov DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, DPRD akan Ajukan Hak Angket

Rapat gabungan komisi B dan C DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Keputusan Pemerintah DKI menghentikan proyek fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota DPRD DKI.

Bahkan Dewan Parlemen Kebon Sirih berencana mengusulkan hak angket buntut pembantalan pembangunan ITF Sunter.

Baca Juga:

ITF Sunter Batal Dibangun, Lahan akan Disulap jadi Area Parkir JIS

Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto mengatakan, dirinya kecewa dengan langkah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono soal adanya informasi penyetopan proyek ITF Sunter. Pemprov DKI lebih fokus pada pengelolaan sampah metode refuse-derived fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi.

Pasalnya, proyek ITF sudah alokasikan anggaran Rp 577 miliar dari APBD. Sehingga harus ada kejelasan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemprov DKI.

"Tapi pembiayaan ITF sekian itu dibiayai oleh swasta, dan ternyata JakPro pun punya keuntungan disitu sekian 35 persen, ini saya yang bodoh atau saya yang gak paham, mangkanya saya bilang pimpinan, semakin dijelasin, semakin goblok sayanya," kata Wahyu saat rapat gabungan Komisi B dan Komisi C di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/8).

"Mangkanya gausah ribut pimpinan, tadi saya marah-marah nyesel juga darahnya naik, simple aja hak angket aja gausah ribut," sambungnya sambil kecewa.

Baca Juga:

Heru Budi Tidak akan Lanjutkan Proyek ITF Sunter

Hak angket pun disuarakan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani.

Yani menuturkan, bahwa banyak warga DKI yang berprasangka kurang baik pada Pj Heru. Lantaran, seakan-akan Pj Heru menghapus sejumlah program yang sudah dibuat gubernur sebelumnya.

"Ini, kan, ujug-ujug. Dan ada pandangan, wah banyak kegiatan gubernur lama diganti Pj, nggak dilanjut. Jadi warga bertanya-tanya. Kenapa program yang sudah dibahas bersama harus ditinggalkan," urai Yani.

"Kami memang pandang ini tanggung jawabnya Pj. Kalau DPRD ingin hak angket (biar bisa) jelas buat kami semua," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Tim DVI Polri Identitfikasi 14 Korban Tewas Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

#Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Hak Angket
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Wakil Ketua DPRD DKI sebut akan menindaklanjuti perubahan nilai tunjangan sesuai pendapatan anggaran daerah Jakarta saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
Indonesia
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Sebagai respons terhadap tuntutan AMPSI, Ima menyatakan pihaknya akan mendiskusikan revisi anggaran dalam rapat berikutnya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan
Indonesia
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Perbaikan fasilitas umum yang terdampak kericuhan ditargetkan rampung pada 8 September 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu
Indonesia
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Aksi ini menuntut soal tunjangan dan gaji DPRD DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik
Indonesia
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Kepgub DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022 diteken oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Wakil Ketua DPRD DKI sebut diperlukan peningkatan pelayanan mulai dari pengawasan, pencahayaan lokasi, hingga keamanan untuk pengunjung.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Operator parkir ilegal kini masih merajalela di Jakarta. Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta pun meminta Pemprov untuk melakukan tindakan tegas.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
Bagikan