Pemprov DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, DPRD akan Ajukan Hak Angket

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 09 Agustus 2023
Pemprov DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, DPRD akan Ajukan Hak Angket

Rapat gabungan komisi B dan C DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Keputusan Pemerintah DKI menghentikan proyek fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota DPRD DKI.

Bahkan Dewan Parlemen Kebon Sirih berencana mengusulkan hak angket buntut pembantalan pembangunan ITF Sunter.

Baca Juga:

ITF Sunter Batal Dibangun, Lahan akan Disulap jadi Area Parkir JIS

Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto mengatakan, dirinya kecewa dengan langkah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono soal adanya informasi penyetopan proyek ITF Sunter. Pemprov DKI lebih fokus pada pengelolaan sampah metode refuse-derived fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi.

Pasalnya, proyek ITF sudah alokasikan anggaran Rp 577 miliar dari APBD. Sehingga harus ada kejelasan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemprov DKI.

"Tapi pembiayaan ITF sekian itu dibiayai oleh swasta, dan ternyata JakPro pun punya keuntungan disitu sekian 35 persen, ini saya yang bodoh atau saya yang gak paham, mangkanya saya bilang pimpinan, semakin dijelasin, semakin goblok sayanya," kata Wahyu saat rapat gabungan Komisi B dan Komisi C di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/8).

"Mangkanya gausah ribut pimpinan, tadi saya marah-marah nyesel juga darahnya naik, simple aja hak angket aja gausah ribut," sambungnya sambil kecewa.

Baca Juga:

Heru Budi Tidak akan Lanjutkan Proyek ITF Sunter

Hak angket pun disuarakan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani.

Yani menuturkan, bahwa banyak warga DKI yang berprasangka kurang baik pada Pj Heru. Lantaran, seakan-akan Pj Heru menghapus sejumlah program yang sudah dibuat gubernur sebelumnya.

"Ini, kan, ujug-ujug. Dan ada pandangan, wah banyak kegiatan gubernur lama diganti Pj, nggak dilanjut. Jadi warga bertanya-tanya. Kenapa program yang sudah dibahas bersama harus ditinggalkan," urai Yani.

"Kami memang pandang ini tanggung jawabnya Pj. Kalau DPRD ingin hak angket (biar bisa) jelas buat kami semua," lanjutnya. (Asp)

Baca Juga:

Tim DVI Polri Identitfikasi 14 Korban Tewas Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

#Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta #Hak Angket
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Dalam Raperda KTR ini tidak diatur mengenai area merokok di ruang tertutup (indoor smoking area)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
Raperda KTR DKI Final: Merokok Indoor Dilarang Total, Jual Rokok Dibatasi 200 Meter dari Sekolah
Indonesia
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Pembukaan lahan baru memerlukan proses panjang, mulai dari pematangan lahan, pembangunan akses jalan, hingga perizinan lingkungan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Lahan Makam Jakarta Kritis, DPRD Desak Anggaran Pembelian Tanah Baru Cuma Cukup 3 Tahun
Indonesia
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Warga harus tahu bahwa kenaikan ini bukan semata untuk meningkatkan pendapatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kenaikan Tarif Transjakarta Ibarat 'Pil Pahit' yang Wajib Ditelan Demi Bus Listrik dan Layanan Lebih Canggih
Indonesia
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Pramono mengungkapkan bahwa saat ini subsidi yang ditanggung Pemprov per tiket Transjakarta sudah melebihi Rp9.000
Angga Yudha Pratama - Selasa, 28 Oktober 2025
Transjakarta Bakal Tambah 300 Armada Bus Listrik Demi Jakarta Bebas Polusi di Tengah Isu Kenaikan Tarif
Berita Foto
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta, Jum'at (24/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 24 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Indonesia
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Pemprov DKI hanya bisa menguji coba 100 sekolah swasta gratis tahun depan. Hal itu dikarenakan adanya pemotongan dana transfer daerah.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Dana Transfer Daerah Dipangkas, Pemprov DKI Hanya Bisa Uji Coba 100 Sekolah Swasta Gratis Tahun Depan
Indonesia
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
TPU Karet Bivak dan TPU Tanah Kusir adalah lokasi yang menerapkan sistem tumpang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Bagikan