Pemprov DKI Batalkan Pembangunan ITF Sunter, DPRD akan Ajukan Hak Angket


Rapat gabungan komisi B dan C DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Keputusan Pemerintah DKI menghentikan proyek fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara mendapat kritik tajam dari sejumlah anggota DPRD DKI.
Bahkan Dewan Parlemen Kebon Sirih berencana mengusulkan hak angket buntut pembantalan pembangunan ITF Sunter.
Baca Juga:
ITF Sunter Batal Dibangun, Lahan akan Disulap jadi Area Parkir JIS
Anggota Komisi B DPRD DKI Wahyu Dewanto mengatakan, dirinya kecewa dengan langkah Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono soal adanya informasi penyetopan proyek ITF Sunter. Pemprov DKI lebih fokus pada pengelolaan sampah metode refuse-derived fuel (RDF) di Bantargebang, Kota Bekasi.
Pasalnya, proyek ITF sudah alokasikan anggaran Rp 577 miliar dari APBD. Sehingga harus ada kejelasan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemprov DKI.
"Tapi pembiayaan ITF sekian itu dibiayai oleh swasta, dan ternyata JakPro pun punya keuntungan disitu sekian 35 persen, ini saya yang bodoh atau saya yang gak paham, mangkanya saya bilang pimpinan, semakin dijelasin, semakin goblok sayanya," kata Wahyu saat rapat gabungan Komisi B dan Komisi C di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/8).
"Mangkanya gausah ribut pimpinan, tadi saya marah-marah nyesel juga darahnya naik, simple aja hak angket aja gausah ribut," sambungnya sambil kecewa.
Baca Juga:
Hak angket pun disuarakan oleh anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Achmad Yani.
Yani menuturkan, bahwa banyak warga DKI yang berprasangka kurang baik pada Pj Heru. Lantaran, seakan-akan Pj Heru menghapus sejumlah program yang sudah dibuat gubernur sebelumnya.
"Ini, kan, ujug-ujug. Dan ada pandangan, wah banyak kegiatan gubernur lama diganti Pj, nggak dilanjut. Jadi warga bertanya-tanya. Kenapa program yang sudah dibahas bersama harus ditinggalkan," urai Yani.
"Kami memang pandang ini tanggung jawabnya Pj. Kalau DPRD ingin hak angket (biar bisa) jelas buat kami semua," lanjutnya. (Asp)
Baca Juga:
Tim DVI Polri Identitfikasi 14 Korban Tewas Tragedi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan

Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan

Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September

Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai

Pimpinan DPRD DKI Ingatkan Gubernur Pramono Hati-Hati Buka Ragunan hingga Malam

Operator Parkir Ilegal Masih Merajalela di Jakarta, Pemrov DKI Diminta Beri Tindakan Tegas
