Kadisdik Jabar Mangkir Klarifikasi Pelanggaran PPDB, Ombudsman Ancam Panggil Paksa

MerahPutih.com - Ombudsman Jakarta Raya menyesalkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat mangkir panggilan tahap klarifikasi secara virtual terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 jenjang SMA/SMK di wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek), Kamis (15/7) kemarin.

Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho menjelaskan sudah melayangkan surat permintaan keterangan resmi, maupun secara informal melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar, sejak Kamis (8/7) pekan lalu.

Baca Juga:

Temukan Dugaan Malaadministrasi PPDB Bodebek, Ombudsman Panggil Kadisdik Jabar

Menurut dia, Ombudsman Jakarta Raya sudah melayangkan surat permintaan keterangan pada Kamis (8/7) maupun secara informal melalui pesan WhatsApp (WA) kepada Kepala Dinas Pendidikan Jabar. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan proses permintaan keterangan menjadi Panggilan Pertama.

"Kami rasa sudah cukup selama 45 menit menunggu di zoom tersebut," kata Teguh P Nugroho, dilansir dari Antara, di Jakarta, Jumat (16/7).

Teguh menambahkan permintaan klarifikasi itu, juga sudah diketahui oleh sebagian besar jajaran Cabang Dinas Pendidikan di Wilayah I, II dan III. Namun, lanjut dia, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

"Kami konfirmasi melalui WA ke Kadisdik tidak dibalas, ditelepon tidak diangkat. Kami konfirmasi lagi ke Cabang Dinas I, II maupun III, mereka bilang tidak ada perintah dari pihak provinsi," tutur pejabat Ombudsman Jakarta Raya itu.

Lebih jauh, Tegus menegaskan Ombudsman dapat melakukan pemanggilan terhadap Dinas Pendidikan Jawa Barat, bahkan dapat melakukan panggilan paksa sesuai aturan undang-undang.

"Tentunya kami tidak ingin melakukan panggilan paksa karena hal tersebut sangat bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang baik," katanya.

Dalam panggilan kali ini, Ombudsman Jakarta Raya juga melibatkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat untuk turut mengawal permasalahan ini karena karena setiap dugaan pelanggaran yang ada, lanjut dia, akan masuk dalam ranah Inspektorat.

Beberapa permasalahan yang dilaporkan kepada Ombudsman Jakarta Raya yakni berupa dugaan tindakan malaadministrasi pengusulan kuota siswa. Termasuk, proses penilaian pada jalur prestasi dan kuota lebih siswa dari calon peserta didik yang tidak melakukan proses lapor diri ke sekolah yang dituju atas pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK di wilayah Bodebek. (*)

Baca Juga:

PPDB Daring Meminimalisasi 'Bangku Kosong' Negeri Aing