Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Ilustrasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - DPR RI mendesak adanya transparansi penuh dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini krusial untuk mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menekankan bahwa setiap pendaftar harus bisa mengakses seluruh data calon peserta didik, tidak hanya status diri sendiri.
"Siapapun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima," ujar Esti dalam keterangannya, Senin (23/6).
Ia menilai sistem PPDB saat ini masih belum optimal karena pendaftar hanya bisa melihat posisi atau status mereka sendiri.
Kurangnya transparansi ini memicu banyak pertanyaan dari orang tua dan calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan mereka.
Baca juga:
KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah
Esti mendorong agar masyarakat dapat melihat keseluruhan data hasil seleksi secara objektif.
"Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detail. 'Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa," jelas politisi PDIP ini.
Dengan demikian, setiap proses PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek yang ada. Ini akan membuat argumen hasil seleksi tidak dapat dibantah karena semua terlihat dan jelas.
Meski pelaksanaan PPDB di daerah pemilihannya (DIY) relatif lancar, Esti menemukan beberapa orang tua yang masih kesulitan dengan teknologi.
Baca juga:
Metode Anyar PPDB Segera Diumumkan, Zonasi Bakal Dihilangkan
Di Yogyakarta sendiri, ia menegaskan bahwa praktik "titip-menitip" siswa tidak mungkin terjadi berkat transparansi sistem. Namun, sebagai inisiatif, Esti membuka posko pengaduan PPDB untuk wilayah DIY guna menampung keluhan masyarakat selama proses berlangsung.
Terakhir, Esti meminta pemerintah, melalui kementerian dan dinas terkait, untuk hadir secara adil dengan melakukan pengawasan konkret dalam proses penerimaan siswa baru ini. Ia menegaskan,
"Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses PPDB. Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan," jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Gedung Sekolah Hancur Diterjang Bencana, DPR Semprot Pemerintah: Jangan Biarkan Anak-anak Putus Sekolah
Permendikdasmen Sekolah Aman Terbit, DPR Dorong Pendidikan Lebih Humanis
Putus Rantai Kemiskinan, Prabowo Targetkan 500 Ribu Murid Masuk Sekolah Rakyat
Ancaman Super Flu Intai Sekolah, DPR Minta Protokol Kesehatan Diterapkan Kembali
Layanan Rumah Sakit Daerah Aceh Tamiang Mulai Berjalan Normal
Pemerintah Revitalisasi 897 Sekolah Semua Tingkat Termasuk SLB di Sumut dengan Anggaran Rp 852 M, Target Rampung Akhir Januari 2026
Revitalisasi 71.000 Satuan Pendidikan di Seluruh Indonesia Dimulai Tahun 2026
Sekolah Pasca Bencana Sumatera Mulai Beroperasi, DPR Ingatkan Pentingnya Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing
Penyisiran Dilakukan Menyusul Ancaman Bom, Tidak Ada Benda Mencurigakan, Polisi Pastikan 10 Sekolah di Depok Aman