Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Ilustrasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPR RI mendesak adanya transparansi penuh dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini krusial untuk mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menekankan bahwa setiap pendaftar harus bisa mengakses seluruh data calon peserta didik, tidak hanya status diri sendiri.

"Siapapun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima," ujar Esti dalam keterangannya, Senin (23/6).

Ia menilai sistem PPDB saat ini masih belum optimal karena pendaftar hanya bisa melihat posisi atau status mereka sendiri.

Kurangnya transparansi ini memicu banyak pertanyaan dari orang tua dan calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan mereka.

Baca juga:

KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah

Esti mendorong agar masyarakat dapat melihat keseluruhan data hasil seleksi secara objektif.

"Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detail. 'Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa," jelas politisi PDIP ini.

Dengan demikian, setiap proses PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek yang ada. Ini akan membuat argumen hasil seleksi tidak dapat dibantah karena semua terlihat dan jelas.

Meski pelaksanaan PPDB di daerah pemilihannya (DIY) relatif lancar, Esti menemukan beberapa orang tua yang masih kesulitan dengan teknologi.

Baca juga:

Metode Anyar PPDB Segera Diumumkan, Zonasi Bakal Dihilangkan

Di Yogyakarta sendiri, ia menegaskan bahwa praktik "titip-menitip" siswa tidak mungkin terjadi berkat transparansi sistem. Namun, sebagai inisiatif, Esti membuka posko pengaduan PPDB untuk wilayah DIY guna menampung keluhan masyarakat selama proses berlangsung.

Terakhir, Esti meminta pemerintah, melalui kementerian dan dinas terkait, untuk hadir secara adil dengan melakukan pengawasan konkret dalam proses penerimaan siswa baru ini. Ia menegaskan,

"Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses PPDB. Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan," jelas dia.

#Sekolah #Anak Sekolah #Masuk Sekolah #PPDB #PPDB SDN #PPDB Online #Sistem Zonasi PPDB #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Bantuan Sembako Selain Uang untuk Membeli Perlengkapan Sekolah
Informasi ini diunggah akun Facebook “Cek Tanggal Pencairan PKH Hari ini”, yang membagikan foto Presiden Prabowo berisi narasi.
Frengky Aruan - Minggu, 30 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Kasih Bantuan Sembako Selain Uang untuk Membeli Perlengkapan Sekolah
Indonesia
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Sekolah bisa mengajukan perbaikan gedung secara online. DPR menyebutkan, hal tersebut harus disosialisasikan secara masif.
Soffi Amira - Senin, 24 November 2025
Sekolah Bisa Ajukan Perbaikan Gedung Via Online, DPR: Harus Disosialisasikan secara Masif
Indonesia
Detik-Detik Tembok Sekolah Ambruk Timpa 4 Motor, Warga Kehilangan Mata Pencaharian dan Tempat Istirahat
Reruntuhan tembok yang sudah dipasangi garis polisi masih menutup total akses gang dan dua rumah warga
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Detik-Detik Tembok Sekolah Ambruk Timpa 4 Motor, Warga Kehilangan Mata Pencaharian dan Tempat Istirahat
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
Marak Kasus Bullying, Sekolah Harus Punya Ahli Psikolog
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan pentingnya sekolah memiliki ahli psikologi profesional.
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Marak Kasus Bullying, Sekolah Harus Punya Ahli Psikolog
Berita Foto
Momen Presiden Prabowo Subianto Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
Presiden Prabowo Subianto (tengah) meluncurkan program Digitalisasi Pembelajaran Untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 17 November 2025
Momen Presiden Prabowo Subianto Luncurkan Program Digitalisasi Pembelajaran untuk Indonesia Cerdas
Indonesia
Semua Sekolah Bakal Dapat Smartboard, Duitnya Dari Sitaan Koruptor
Prabowo menegaskan, akan mengejar para koruptor di Indonesia dan menggunakan dana sitaan tersebut untuk menunjang kebutuhan fasilitas pendidikan di Tanah Air.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Semua Sekolah Bakal Dapat Smartboard, Duitnya Dari Sitaan Koruptor
Indonesia
Luncurkan Smartboard, Presiden Prabowo Ingin Sekolah Terintegrasi Teknologi Modern seperti di Negara Maju
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Interactive Flat Panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah.
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Luncurkan Smartboard, Presiden Prabowo Ingin Sekolah Terintegrasi Teknologi Modern seperti di Negara Maju
Indonesia
Mendikdasmen Pastikan Guru Tetap Jadi Pusat Pembelajaran, Smartboard Hanya Alat Bantu
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan alasan besar di balik peluncuran smartboard oleh Presiden Prabowo Subianto di SMPN 4 Bekasi, Senin (17/11).
Frengky Aruan - Senin, 17 November 2025
Mendikdasmen Pastikan Guru Tetap Jadi Pusat Pembelajaran, Smartboard Hanya Alat Bantu
Indonesia
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi (KDM) melarang hukuman fisik di sekolah dan menegaskan disiplin harus bersifat edukatif, bukan menyakiti.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
KDM Terbitkan SE Larangan Hukuman Fisik di Sekolah, Semua Jenjang Wajib Patuh
Bagikan