Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Ilustrasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - DPR RI mendesak adanya transparansi penuh dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini krusial untuk mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menekankan bahwa setiap pendaftar harus bisa mengakses seluruh data calon peserta didik, tidak hanya status diri sendiri.
"Siapapun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima," ujar Esti dalam keterangannya, Senin (23/6).
Ia menilai sistem PPDB saat ini masih belum optimal karena pendaftar hanya bisa melihat posisi atau status mereka sendiri.
Kurangnya transparansi ini memicu banyak pertanyaan dari orang tua dan calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan mereka.
Baca juga:
KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah
Esti mendorong agar masyarakat dapat melihat keseluruhan data hasil seleksi secara objektif.
"Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detail. 'Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa," jelas politisi PDIP ini.
Dengan demikian, setiap proses PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek yang ada. Ini akan membuat argumen hasil seleksi tidak dapat dibantah karena semua terlihat dan jelas.
Meski pelaksanaan PPDB di daerah pemilihannya (DIY) relatif lancar, Esti menemukan beberapa orang tua yang masih kesulitan dengan teknologi.
Baca juga:
Metode Anyar PPDB Segera Diumumkan, Zonasi Bakal Dihilangkan
Di Yogyakarta sendiri, ia menegaskan bahwa praktik "titip-menitip" siswa tidak mungkin terjadi berkat transparansi sistem. Namun, sebagai inisiatif, Esti membuka posko pengaduan PPDB untuk wilayah DIY guna menampung keluhan masyarakat selama proses berlangsung.
Terakhir, Esti meminta pemerintah, melalui kementerian dan dinas terkait, untuk hadir secara adil dengan melakukan pengawasan konkret dalam proses penerimaan siswa baru ini. Ia menegaskan,
"Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses PPDB. Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan," jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Siswa SMAN 15 Jakarta Keracunan usai Santap MBG, 3 Orang Masuk Rumah Sakit
Sekolah Garuda Bisa Diakses Anak Dari Keluarga Miskin, Menengah dan Mampu, Syaratnya Berprestasi
BGN Tanggapi Surat Madrasah Brebes soal Risiko MBG, Sebut Kualitasnya Diawasi Ketat
Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah
Atap SMKN 1 Cileungsi Ambruk Timpa 31 Siswa, Dedi Mulyadi: Dipastikan Kualitas Pembangunannya Buruk