Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Ilustrasi Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) (MP/Didik Setiawan)
Merahputih.com - DPR RI mendesak adanya transparansi penuh dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Hal ini krusial untuk mencegah kecurigaan dan ketidakpuasan publik terhadap hasil seleksi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti menekankan bahwa setiap pendaftar harus bisa mengakses seluruh data calon peserta didik, tidak hanya status diri sendiri.
"Siapapun yang punya akun bisa membuka posisi dalam pendaftarannya bagaimana. Urgensi transparan penting karena banyak yang bertanya-tanya kenapa tidak diterima," ujar Esti dalam keterangannya, Senin (23/6).
Ia menilai sistem PPDB saat ini masih belum optimal karena pendaftar hanya bisa melihat posisi atau status mereka sendiri.
Kurangnya transparansi ini memicu banyak pertanyaan dari orang tua dan calon siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah pilihan mereka.
Baca juga:
KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah
Esti mendorong agar masyarakat dapat melihat keseluruhan data hasil seleksi secara objektif.
"Mestinya bisa lihat keseluruhan sehingga tahu secara detail. 'Oh, aku tidak diterima karena jalur domisili lebih jauh dari yang diterima atau yang lain'. Jadi ada penjelasan yang jelas kalau anak tidak diterima di sekolah tersebut karena alasan apa," jelas politisi PDIP ini.
Dengan demikian, setiap proses PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek yang ada. Ini akan membuat argumen hasil seleksi tidak dapat dibantah karena semua terlihat dan jelas.
Meski pelaksanaan PPDB di daerah pemilihannya (DIY) relatif lancar, Esti menemukan beberapa orang tua yang masih kesulitan dengan teknologi.
Baca juga:
Metode Anyar PPDB Segera Diumumkan, Zonasi Bakal Dihilangkan
Di Yogyakarta sendiri, ia menegaskan bahwa praktik "titip-menitip" siswa tidak mungkin terjadi berkat transparansi sistem. Namun, sebagai inisiatif, Esti membuka posko pengaduan PPDB untuk wilayah DIY guna menampung keluhan masyarakat selama proses berlangsung.
Terakhir, Esti meminta pemerintah, melalui kementerian dan dinas terkait, untuk hadir secara adil dengan melakukan pengawasan konkret dalam proses penerimaan siswa baru ini. Ia menegaskan,
"Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses PPDB. Jangan sampai karena masalah sistem, anak-anak dan masyarakat yang dirugikan," jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025

Ikut Demo karena Ajakan di Media Sosial, Ratusan Pelajar dari Luar Jakarta Dihentikan Polisi saat Menuju Gedung MPR/DPR

Strategi Disdik DKI Cegah Siswa Ikut Demo, Pemberlakuan Belajar Jarak Jauh hingga Pengawasan Khusus pada Sekolah Rawan

Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi

DPRD DKI Jakarta Bongkar Alasan Mengapa Anak-anak Gagal Masuk Sekolah Negeri Walau Rumah Sudah Sangat Dekat

Pelajar Indonesia Kesulitan Membaca Jam Analog, Kemampuan Numerasi Siswa Rendah
Fenomena Gunung Es, masih Banyak Anak di Jakarta yang Putus Sekolah

Negara Salurkan Rp 354,09 Buat Kebutuhan Hidup Anak Yatim Piatu, Diberikan ke Anak di Bawah 18 Tahun

Belasan Ribu Siswa Sekolah Rakyat Bakal Dapat Laptop Baru, Mensos Beri Jaminan Penting

Banyak Siswa Takut Cek Kesehatan Gratis, Dokter Spesialis Anak Sebut Peran Guru Diperlukan
