Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengonfirmasi bahwa sebanyak 85 persen satuan pendidikan di kawasan terdampak bencana di Sumatera telah siap untuk beroperasi kembali. Langkah ini diambil guna memastikan keberlanjutan layanan pendidikan bagi para peserta didik di wilayah terdampak, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Hilman Mufidi, memberikan apresiasi sekaligus memberikan catatan kritis mengenai kondisi psikologis siswa. Ia menekankan bahwa pembukaan kembali institusi pendidikan harus dibarengi dengan upaya pemulihan mental yang komprehensif.
“Kami tentu menyambut baik rencana pengoperasian 85 persen sekolah di wilayah bencana Sumatera. Kami berharap sekolah bisa membantu proses pemulihan mental peserta didik yang mayoritas mengalami trauma pasca bencana Sumatera,” ujar Hilman dalam keterangannya, Jumat (2/1).
Baca juga:
Manfaatkan Libur Sekolah dengan Wisata Edukasi Sejarah di Museum Fatahillah Jakarta
Urgensi Pemulihan Psikologis dan Trauma Healing
Hilman menjelaskan bahwa mayoritas siswa korban bencana mengalami trauma mendalam akibat kehilangan tempat tinggal hingga anggota keluarga. Kondisi ini dinilai dapat menghambat perkembangan emosional dan fokus belajar anak dalam jangka panjang jika tidak segera ditangani.
Ia meminta agar sekolah bertransformasi menjadi ruang aman yang mengedepankan pendekatan ramah anak.
Tahap awal proses pembelajaran juga disarankan tidak langsung masuk ke materi akademik, melainkan diisi dengan kegiatan kreatif, permainan edukatif, serta aktivitas menghibur yang bertujuan untuk menstabilkan kondisi psikis siswa. Menurutnya, pemulihan mental adalah fondasi utama sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) dapat berjalan normal kembali.
Pemenuhan Fasilitas Belajar dan Hak Pendidikan Dasar
Selain aspek psikologis, Hilman juga mendesak Pemerintah untuk memastikan ketersediaan kebutuhan dasar pendidikan, seperti alat tulis dan seragam sekolah.
Mengingat banyak siswa yang kehilangan perlengkapan belajar akibat banjir dan tanah longsor, kehadiran negara sangat diperlukan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak.
Baca juga:
Waka Komisi IX DPR Minta Program MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah karena tak Efektif
Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Hilman berharap bencana alam tidak menjadi penghalang bagi masa depan generasi muda di wilayah Sumatera.
“Anak-anak tidak boleh menjadi korban dua kali, karena bencana dan karena kehilangan akses pendidikan,” pungkasnya. (Pon)
