Jokowi Dikritik Telah Gadaikan Komitmen HAM Demi Ekonomi

MerahPutih.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengkritik Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menggadaikan komitmennya dalam penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Air.

"Sayang, Jokowi justru mengurungkan niatnya pada periode kedua ini dengan alasan prioritas kepemimpinanya adalah pemajuan ekonomi-kesejahteraan dan penguatan SDM. Lalu kapan janji penuntasan bidang HAM akan dipenuhi? Jokowi sudah memasuki periode II," kata Hendardi dalam keterangannya, Senin (17/2).

Baca Juga

Kritik Omnibus Law, Bima Arya Sebut Pemerintahan Jokowi Otoriter

Hendardi menilai pernyataan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa nyaris tidak ada harapan bagi penuntasan pelanggaran HAM masa lalu dan penanganan intoleransi yang menjalar di tengah masyarakat, di sekolah, kampus, dan bahkan di tubuh aparatur sipil negara serta TNI/Polri.

Menurut Hendardi, komitmen Jokowi hanya tampak di awal dengan menjustifikasi tindakan politiknya menunjuk sejumlah menteri yang dianggap memiliki kecakapan penangan intoleransi. Namun, lanjut dia, sayangnya tidak ada bukti konkreat dari Jokowi dan pembantunya dalam mengatasi masalah HAM dan intoleransi

"Peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terus terjadi dan pada saat bersamaan disangkal oleh elemen-elemen negara," sesal Hendardi.

Baca Juga

Pidato Jokowi Singgung Radikalisme, Setara: Intoleransi Adalah Hulu Dari Terorisme

Untuk itu, Setara menuntut Jokowi harus menjawab harapan publik terkait dengan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dan intoleransi di Indonesia. HAM, lanjut Hendardi, adalah paradigma bernegara, bukan semata kasus atau pelanggaran HAM.

"Presiden Jokowi semestinya meletakkan HAM sebagai paradigma dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan investasi, penguatan SDM, dan agenda pembangunan lainnya. Dengan pemahaman yang demikian, agenda HAM bisa diintegrasikan dalam seluruh kinerja pemerintahan," papar dia.

Setara juga menekankan tugas konstitusional memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia yang di dalamnya juga memuat jaminan atas keadilan, penanganan pelanggaran HAM, dan jaminan kesetaraan dalam beragama/berkeyakinan bukanlah tugas yang harus dipilih-pilih oleh seorang presiden.

"Semua tugas konstitusional melekat pada seorang presiden dalam suatu periode pemerintahan," tutup Hendardi. (Knu)

Baca Juga

KSPI Anggap Omnibus Law 'Bunuh' Buruh Demi Untungkan Investor