Soffi Amira
MerahPutih.com - Upaya ‘perlawanan’ publik terhadap kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berhenti, meski rentetan aksi unjuk rasa mulai mereda.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menilai, dibutuhkan klarifikasi dan investigasi mendalam agar rangkaian kerusuhan itu terklarifikasi dengan terang-benderang.
Tujuannya adalah mengungkap siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, apa tujuan politiknya, dan sebagainya. Jika tidak, maka publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian.
“Bahkan akan memantik kemarahan lanjutan eskalasi yang ada," ucap Hendardi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/9).
Baca juga:
Pada konteks itu, menurut Hendardi, Presiden RI, Prabowo Subianto, harus segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel.
Langkah ini diperlukan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, menemukan pola gerakan, dan memisahkan penyampaian aspirasi demokratis dan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, yang dijamin oleh konstitusi negara dari agenda-agenda politik terselubung yang menungganginya.
“Publik dan setiap warga negara memiliki hak untuk tahu (rights to know) dan merupakan subjek yang berhak atas perlindungan dan rasa aman,” ungkap Hendardi.
Prabowo mungkin sudah memiliki data dan analisis, kemudian telah menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi.
Baca juga:
Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta
“Keterbukaan mesti ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna (meaningful participation) mesti dibuka seluas-luasnya,” jelas Hendardi.
TGPF bisa menjadi dasar untuk memastikan hak masyarakat atas peristiwa itu dan menciptakan rasa aman yang otentik.
Ketiga, Hendardi menambahkan, pengungkapan data dan fakta merupakan mekanisme cooling down system dari kemarahan publik yang harus berjalan secara simultan dengan agenda-agenda mendasar, yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan para elite politik.
Baca juga:
Langkah Langkah Polisi dan TNI Bereskan Situasi Setelah Demo di Berbagai Daerah Rusuh
Hal itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan negara yang melahirkan kesenjangan dan jauh dari cita-cita ultima berbangsa dan bernegara Indonesia.
“Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Hendardi. (knu)
