Eddy Flo
MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR Hillary Brigitta Lasut menilai, kartu pra-kerja untuk penanganan pekerja korban COVID-19 sungguh tidak tepat sasaran.
Menurut Brigitta, program yang seakan ditumpangi kepentingan politik di tengah wabah Covid-19 ini malah merusak citra presiden dan menimbulkan luka di hati rakyat.
Baca Juga:
Berniat Demo Akibat Larangan Mudik, Sopir dan Kernet Bus Dibubarkan Polisi
"Belum lagi berbagai isu yang timbul dibelakangnya, mulai dari konflik kepentingan dengan mitra yang ditunjuk, program bantuan malah masuk ke mitra dan bukan ke rakyat, sampai dengan isu mitra tersebut adalah aset milik asing," kata Brigitta dalam keteranganya, Sabtu (2/5).
Politikus partai Nasdem ini mengakui bahwa ini adalah program yang merupakan janji politik Presiden Jokowi di masa kampanye. Tetapi dalam keadaan Indonesia sedang terpuruk karena wabah covid-19, hal ini sangat melukai hati masyarakat ketika saldo kartu pra kerja malah terkuras untuk hal yang bisa dapat secara gratis di internet ataupun hanya berbentuk sertifikat.
"Masyarakat dapat mendapatkan ilmu yang serupa dengan melihat tutorial di youtube secara gratis ataupun membaca artikel dan buku secara online," jelas Brigitta.
Anggota DPR termuda ini menyebut, pelatihan dan pengembangan itu baik, tapi mungkin saatnya tidak tepat. Apalagi anggarannya yang mencapai Rp 5,3 triliun.
"Bayangkan kalau anggaran 5 trilliunan tersebut diberikan sebagai bantuan langsung tunai, selain menolong dan dapat menyentuh langsung sampai 8 jutaan orang, itu juga dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi negara,"terang Brigitta.
Brigitta juga menyoti pelatiihan di Kartu Pra Kerja yang tak sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan di sana.
"Jangan membuat masyarakat gregetan dengan memutar video sampai habis, mengeluarkan saldo, uang negara keluar, tapi ilmunya tidak maksimal didapatkan karena masyarakat tidak fokus pada ilmunya tapi hanya mengharapkan sisa saldo Rp. 600.000 nya," jelas Brigitta.
Ia tidak setuju kalau itu dijadikan program yang menyerap uang rakyat sedemikian rupa, karena , informasi dan tutorial serupa yang tidak kalah kualitasnya saat ini bisa didapat secara gratis di internet.
"Maka sebaiknya kita semua bersama-sama membuka suara untuk mendesak pemerintah meninjau kembali program ini dan merubah peruntukan anggarannya untuk hal lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung ke masyarakat," terang putri Bupati Talaud ini.
Brigitta meminta Jokowi tidak boleh menjadi korban atas program dan niat baiknya sendiri.
Yakni agera mencabut program tersebut, karena program tersebut bisa diaplikasikan di kemudian hari pada saat situasi negara dalam kondisi lebih baik.
Baca Juga:
Novel Ungkap Kejanggalan Pelaku Penyerangnya yang Hanya Berpangkat Brigadir
"Tentu saja dengan metode yang jauh lebih efektif dan efisien serta melibatkan asesment dari Kementrian terkait seperti Kementrian Komunikasi & Informatika (Kominfo) dan Kementrian Tenaga Kerja," pungkas Brigitta.
Seperti diketahui, penerima pelatihan pada program Kartu Prakerja sudah mencapai 456.265 peserta yang terpilih dari gelombang satu dan dua. Pelatihan terbanyak dipilih peserta adalah kelas belajar Bahasa Inggris.
Pelatihan ditawarkan melalui delapan mitra platform. Yakni: Bukalapak, Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.(Knu)
Baca Juga:
Baru Kali Ini, Tidak Ada Unjuk Rasa dan Pawai Saat Hari Buruh
