Hanya Berisi Pelatihan Online, Anggota DPR Kritik Keras Program Kartu Pra Kerja

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 03 Mei 2020
 Hanya Berisi Pelatihan Online, Anggota DPR Kritik Keras Program Kartu Pra Kerja

Anggota Komisi III DPR Hillary Brigitta Lasut (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi III DPR Hillary Brigitta Lasut menilai, kartu pra-kerja untuk penanganan pekerja korban COVID-19 sungguh tidak tepat sasaran.

Menurut Brigitta, program yang seakan ditumpangi kepentingan politik di tengah wabah Covid-19 ini malah merusak citra presiden dan menimbulkan luka di hati rakyat.

Baca Juga:

Berniat Demo Akibat Larangan Mudik, Sopir dan Kernet Bus Dibubarkan Polisi

"Belum lagi berbagai isu yang timbul dibelakangnya, mulai dari konflik kepentingan dengan mitra yang ditunjuk, program bantuan malah masuk ke mitra dan bukan ke rakyat, sampai dengan isu mitra tersebut adalah aset milik asing," kata Brigitta dalam keteranganya, Sabtu (2/5).

Politisi Muda Nasdem Hillary Brigitta Lasut
Politisi Muda Nasdem Hillary Brigitta Lasut kritik keras program kartu pra kerja (Foto: antaranews)

Politikus partai Nasdem ini mengakui bahwa ini adalah program yang merupakan janji politik Presiden Jokowi di masa kampanye. Tetapi dalam keadaan Indonesia sedang terpuruk karena wabah covid-19, hal ini sangat melukai hati masyarakat ketika saldo kartu pra kerja malah terkuras untuk hal yang bisa dapat secara gratis di internet ataupun hanya berbentuk sertifikat.

"Masyarakat dapat mendapatkan ilmu yang serupa dengan melihat tutorial di youtube secara gratis ataupun membaca artikel dan buku secara online," jelas Brigitta.

Anggota DPR termuda ini menyebut, pelatihan dan pengembangan itu baik, tapi mungkin saatnya tidak tepat. Apalagi anggarannya yang mencapai Rp 5,3 triliun.

"Bayangkan kalau anggaran 5 trilliunan tersebut diberikan sebagai bantuan langsung tunai, selain menolong dan dapat menyentuh langsung sampai 8 jutaan orang, itu juga dapat sekaligus menjadi stimulus ekonomi negara,"terang Brigitta.

Brigitta juga menyoti pelatiihan di Kartu Pra Kerja yang tak sebanding dengan uang yang dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan di sana.

"Jangan membuat masyarakat gregetan dengan memutar video sampai habis, mengeluarkan saldo, uang negara keluar, tapi ilmunya tidak maksimal didapatkan karena masyarakat tidak fokus pada ilmunya tapi hanya mengharapkan sisa saldo Rp. 600.000 nya," jelas Brigitta.

Ia tidak setuju kalau itu dijadikan program yang menyerap uang rakyat sedemikian rupa, karena , informasi dan tutorial serupa yang tidak kalah kualitasnya saat ini bisa didapat secara gratis di internet.

"Maka sebaiknya kita semua bersama-sama membuka suara untuk mendesak pemerintah meninjau kembali program ini dan merubah peruntukan anggarannya untuk hal lain yang lebih mendesak dan menyentuh langsung ke masyarakat," terang putri Bupati Talaud ini.

Brigitta meminta Jokowi tidak boleh menjadi korban atas program dan niat baiknya sendiri.

Yakni agera mencabut program tersebut, karena program tersebut bisa diaplikasikan di kemudian hari pada saat situasi negara dalam kondisi lebih baik.

Baca Juga:

Novel Ungkap Kejanggalan Pelaku Penyerangnya yang Hanya Berpangkat Brigadir

"Tentu saja dengan metode yang jauh lebih efektif dan efisien serta melibatkan asesment dari Kementrian terkait seperti Kementrian Komunikasi & Informatika (Kominfo) dan Kementrian Tenaga Kerja," pungkas Brigitta.

Seperti diketahui, penerima pelatihan pada program Kartu Prakerja sudah mencapai 456.265 peserta yang terpilih dari gelombang satu dan dua. Pelatihan terbanyak dipilih peserta adalah kelas belajar Bahasa Inggris.

Pelatihan ditawarkan melalui delapan mitra platform. Yakni: Bukalapak, Tokopedia, Ruangguru, Mau Belajar Apa, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.(Knu)

Baca Juga:

Baru Kali Ini, Tidak Ada Unjuk Rasa dan Pawai Saat Hari Buruh

#Komisi III DPR #Partai Nasdem #Presiden Jokowi #Program Kartu Pra Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendesak polisi mengusut tuntas kebakaran kantor Terra Drone di Kemayoran yang menewaskan 22 orang.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Desember 2025
22 Tewas dalam Kebakaran Terra Drone, DPR Tekankan Audit Standar Keselamatan Gedung
Indonesia
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Dukung peringatan Presiden Prabowo, Soedeson Tandra menegaskan pentingnya penyaluran bantuan bencana yang tepat sasaran dan bebas korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Legislator Golkar: Ultimatum Prabowo Jadi Peringatan Keras bagi Pejabat saat Tangani Bencana
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Bamsoet meminta elite politik berhenti saling menyalahkan, tekanan perlunya aksi cepat, satu komando, dan gotong royong nasional untuk Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Berita Foto
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2/12/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 02 Desember 2025
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Berita Foto
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 27 November 2025
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Indonesia
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan, PP turunan KUHAP ditargetkan rampung sebelum Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Indonesia
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Komisi III DPR merespons keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang memberikan rehabilitasi ke eks Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.
Soffi Amira - Rabu, 26 November 2025
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Indonesia
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Penyusunan RUU ini merupakan langkah penting untuk menata ulang sistem pemidanaan nasional agar selaras dengan KUHP baru.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Bagikan