Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Disorot, DPR Panggil Aparat Penegak Hukum Sleman

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Penetapan Tersangka Kasus Hogi Minaya Disorot, DPR Panggil Aparat Penegak Hukum Sleman

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban penjambretan di Jalan Solo, Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Politikus Partai Gerindra itu menilai langkah Polres Sleman tersebut memunculkan tanda tanya besar terkait rasa keadilan dalam penegakan hukum, terutama karena peristiwa itu terjadi saat Hogi berupaya melindungi keluarganya dari tindak kejahatan.

Menurut Habiburokhman, Hogi berada dalam situasi darurat ketika berusaha mengejar pelaku penjambretan yang menimpa istrinya. Namun, upaya tersebut justru berujung pada penetapan status tersangka terhadap dirinya.

“Seseorang yang berusaha melindungi keluarganya justru harus berhadapan dengan jerat hukum, sementara pelaku kejahatan meninggal akibat perbuatannya sendiri. Hukum seharusnya memberi rasa aman bagi masyarakat, bukan ketakutan bagi orang yang membela diri,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (26/1).

Baca juga:

Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan

Ia menegaskan, Komisi III DPR memandang kasus ini tidak bisa dilihat semata-mata dari penerapan pasal hukum. Menurutnya, aspek kemanusiaan, nurani, dan konteks kejadian harus menjadi pertimbangan penting dalam proses penegakan hukum.

“Perkara ini harus dilihat secara jernih dan adil. Penegakan hukum tidak boleh dilepaskan dari rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Komisi III DPR akan memanggil aparat penegak hukum terkait guna mendalami penanganan perkara tersebut. Pemanggilan dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/1).

“Kami akan memanggil Kapolres dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sleman, serta menghadirkan Pak Hogi bersama kuasa hukumnya. Ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan,” ujarnya.

Baca juga:

Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru

Kronologi Kasus Penjambretan

Peristiwa penjambretan terjadi pada 26 April 2025 sekitar pukul 05.30 WIB. Saat itu, Arsita (39), istri Hogi, menjadi korban penjambretan ketika mengendarai sepeda motor sepulang dari Pasar Pathuk.

Mengetahui istrinya menjadi korban kejahatan, Hogi kemudian mengejar pelaku menggunakan mobil. Dalam proses pengejaran tersebut, sepeda motor yang digunakan pelaku mengalami kecelakaan dan menabrak tembok, hingga menyebabkan kedua pelaku meninggal dunia.

Kasus ini menjadi sorotan luas publik setelah viral di media sosial dan memicu perdebatan mengenai unsur pembelaan diri serta dugaan kelalaian dalam berlalu lintas. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Hogi tidak ditahan dan saat ini berstatus tahanan kota dengan kewajiban lapor rutin ke Mapolresta Sleman. (Pon)

#Komisi III DPR #Sleman #Kapolresta Sleman #Penegakan Hukum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Bagikan