Kapolri Hadiri Rapat DPR, Ungkap Dampak 'Agustus Kelabu' terhadap Keamanan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Kapolri Hadiri Rapat DPR, Ungkap Dampak 'Agustus Kelabu' terhadap Keamanan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) berbicara dalam pertemuan para stakeholder di Pelabuhan Merak, Banten, Jawa Barat, Senin (22/12/2025). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama para Kapolda se-Indonesia menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1). Rapat tersebut membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) nasional serta evaluasi kinerja Polri.

Kedatangan Kapolri beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri dan para Kapolda disambut langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Rapat kerja dimulai sekitar pukul 09.00 WIB.

Dalam pemaparannya, Jenderal Listyo menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi Polri. Berbagai dinamika sosial dan politik di tanah air, termasuk peristiwa yang dikenal sebagai “Agustus kelabu”, sempat berdampak pada stabilitas kamtibmas di sejumlah daerah.

Baca juga:

Rapat dengan Kapolri-Kapolda, Komisi III DPR Soroti Respons Polri terhadap Kebebasan Berekspresi

Menurut dia, pada periode tersebut terjadi sejumlah aksi perusakan fasilitas publik, baik milik Polri, DPRD, maupun pemerintah daerah. Kondisi itu sempat memicu kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan nasional.

“Namun alhamdulillah, atas kerja keras seluruh anggota Polri serta dukungan seluruh elemen bangsa, situasi dapat segera dikendalikan dalam waktu relatif cepat,” ujar Listyo di hadapan anggota Komisi III DPR.

Mantan Kapolda Banten itu menegaskan bahwa kondisi kamtibmas nasional saat ini berada dalam keadaan aman dan kondusif. Laporan tersebut disampaikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional Polri kepada DPR RI sebagai mitra kerja.

Baca juga:

Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM

Capaian stabilitas keamanan tersebut, lanjut Listyo, tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan daerah, pimpinan serta anggota DPR, serta seluruh komponen masyarakat. Sinergi antarlembaga dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga keamanan nasional di tengah berbagai tantangan.

“Dengan dukungan tersebut, Polri dapat melaksanakan tugas pokoknya secara optimal, mulai dari memelihara stabilitas kamtibmas, menegakkan hukum, hingga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III DPR RI terhadap kinerja Polri, sekaligus forum evaluasi untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan nasional ke depan. (Pon)

#Komisi III DPR #Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Bripka Dedy Wiratama yang bertugas sebagai Bintara Kompi 4 Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Kaltim terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
Dwi Astarini - Kamis, 04 Juni 2026
Pakai Narkoba Sabu, Anggota Brimob Polda Kaltim Dipecat Kesatuannya
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Satgas Haji dan Umrah Polri mengungkap kasus penipuan haji non-prosedural. 550 calon jemaah menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 21,7 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Juni 2026
Satgas Haji Polri Ungkap Penipuan Haji Non-Prosedural, Kerugian Tembus Rp 21,7 Miliar
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Komisi I DPR menegaskan pemberantasan begal adalah tugas Polri. TNI hanya bisa terlibat jika ada permintaan resmi dan koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 28 Mei 2026
Komisi I DPR Tegaskan Pemberantasan Begal Tugas Polisi, Bukan Tupoksi TNI
Indonesia
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Soal kekhawatiran publik bahwa revisi UU Polri sengaja disiapkan untuk mengakomodasi Kapolri saat ini, Dasco membantah anggapan tersebut.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
DPR Sebut Usulan Usia Pensiun Polri Perlu Disesuaikan dengan TNI dan Kejaksaan
Bagikan