Hakim Itong Yang Diciduk KPK Baru Tanda Tangan Fakta Integritas


Para pejabat Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang akan melakukan rapat, pasca OTT KPK . (Foto: MP/ Budi Lentera)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk seorang hakim dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Rabu (19/1). Selain hakim, KPK meringkus pengacara dan panitera PN Surabaya.
Pengadilan Negeri Surabaya menyayangkan adanya operasi tertangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat dan panitera pengganti, Hamdan.
Baca Juga:
Itong Isnaeni Hidayat Hakim yang Terjaring OTT KPK
Humas pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting mengatakan, pada bulan ini baru saja dilakukan pakta integritas agar tidak mencederai kinerja aparat penegak hukum.
Apalagi, lanjut Ginting, selama ini juga belum pernah ada, atau tidak pernah terjadi ada ASN Pengadilan Negeri Surabaya yang berurusan kasus dengan KPK
"Awal tahun ini, tanggal tiga kemarin dilakukan pakta integritas, agar pejabat atau penengak hukum di sini bekerja sesuai prosedur, karena mereka telah disumpah," ujar Ginting, Kamis, (20/1).

Martin Ginting membeberkan, sejauh ini kinerja hakim Itong dinilai cukup normal, tidak ada yang mencurigakan dari sidang sidang yang dipimpin.
Sementara terkait adanya OTT tersebut, ruangan hakim Itong di lantai 4, telah disegel KPK.
"Sudah disegel KPK, tetapi belum ada penyidikan. Kita juga tidak tahu siapa saja yang diamankan secara pasti, sebab KPK belum memberikan keterangan resminya," sambung Ginting. (Budi Lentera/ Surabaya)
Baca Juga:
KPK Amankan Uang Ratusan Juta dalam OTT Hakim di Surabaya
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

13 Asosiasi dan 400 Biro Perjalanan Haji Diduga Kasus Korupsi Kuota Haji, Proses Penyidikan Bakal Lama

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia

Komisi III DPR Desak KPK Segera Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji

Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap
