Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Masa kampanye Pemilu 2024 mulai menghangat ke permukaan, setelah DPR, KPU dan Pemerintah Pusat menyepakati pemilu digelar pada 14 Februari 2022.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan agar masa kampanye harus lebih dipersingkat dibandingkan sebelumnya.
Baca Juga:
KPU Sebut Masa Kampanye Pemilu Bisa Dipersingkat Jadi 3 Bulan
"KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari, itu sama dengan Pemilu lalu karena itu kemungkinan 75-90 hari," kata dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/1).
Ia mengakui ada perbedaan usulan masa kampanye di Pemilu 2024 yaitu KPU mengusulkan 120 hari dan beberapa anggota Komisi II DPR usulkan 60 hari.
Namun, dia menyarankan agar masa kampanye Pemilu 2024 dilaksanakan selama 75-90 hari dengan mempertimbangkan beberapa hal.
Pertama, komunikasi orang bukan sekedar pertemuan fisik namun bisa dilakukan secara virtual untuk mengurangi orang bertemu secara fisik.
"Saat ini orang klik buka komputer bisa bertemu 100 orang bahkan 1000 orang," ujarnya.
Baca Juga:
Tahapan Pemilu Dibahas Setelah KPU Punya Komisioner Anyar
Kedua, pertemuan masif dengan mengundang massa yang besar sudah tidak efektif karena misalnya mengundang 10 ribu orang untuk kampanye, tidak semuanya bisa memilih.
Ketua Komisi II DPR RI itu mengatakan, pertemuan-pertemuan masif dengan skala besar sudah ditinggalkan kontestan partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg).
Ketiga, media kampanye bisa menggunakan teknologi digital, tidak perlu memasang berbagai macam-macam (alat peraga kampanye). Kampanye bisa menggunakan media lain yang efektif dan efisien.
Keempat, ketika masa kampanye dipersingkat maka akan mengurangi kapan waktu memulai tahapan Pemilu 2024 karena misalnya kalau sesuai usulan KPU yaitu 120 hari maka tahapan dilaksanakan pada Juni 2022.
Ia mengatakan, apabila tahapan Pemilu 2024 dipersingkat maka akan banyak waktu digunakan untuk urusan pemerintahan seperti pemulihan ekonomi, penanganan COVID-19, hingga KTT G20.
"Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah akan membahas secara rinci terkait tahapan Pemilu 2024 seperti tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu," ujarnya. (Pon)
Baca Juga:
Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan
