Generasi Muda Mainkan Peran Penting Atasi Kekeringan

GENERASI muda memiliki peran penting dalam menyuarakan kepeduliannya menangani isu air. Terlebih saat ini di saat sebagian besar wilayah di Indonesia menghadapi kekeringan dan ancaman krisis air bersih.

Persoalan air tersebut dibahas dalam Kick off-Meeting atau Stakeholder Consultation Meeting (SCM) ke-1 di Jakarta pada Februari lalu, 2nd SCM kembali digelar di Badung, Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada 12-13 Oktober 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari 73 negara.

Baca Juga:

Ekosistem Laut Indonesia Terancam Rusak, Unpad Bentuk Komunitas Ocean Young Guards

Anggota International Forestry Students Association Local Committee (IFSA LC) Fauzia Haini menjadi salah satu peserta yang mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh World Water Council ini.

Mahasiswa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB ini datang sebagai perwakilan orang muda yang turut serta menyuarakan kepedulian serta perannya dalam menangani isu air.

“Kegiatan ini memberi banyak pengetahuan serta gambaran cara pengambilan keputusan nantinya. Kami difasilitasi untuk berpikir kritis dan berdiskusi banyak hal. International Secretariat for Water (ISW) mendukung kami untuk berada di garda depan serta terlibat dalam kegiatan politik, penyedian air bersih dan sanitasi, manajemen pengelolaan air, dan berbagai hal lainnya,” jelas Fauzia pada Selasa (24/10).

Lanjut Fauzia, melalui kegiatan 2nd SCM 10th World Water Forum ini, ia bisa mendapatkan pengalaman berdiskusi secara langsung dengan orang-orang dari berbagai negara sekaligus membangun relasi dengan berbagai kalangan.

“Sebagai mahasiswa kehutanan yang sebenarnya jarang berhubungan dengan isu air, saya mendapatkan banyak pengetahuan. Di berbagai kesempatan diskusi, saya menuturkan bahwa bukan hanya manusia yang membutuhkan air, tetapi alam dan satwa liar juga,” tutupnya.

Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kegiatan tersebut membahas mengenai water justice secara global, termasuk pengelolaan air di pulau-pulau kecil dan akses air bersih untuk semua

“Kami memetakan keterkaitan antar subtema, wilayah, dan ketiga proses, merencanakan tindakan lebih lanjut dan merancang hasil akhir untuk forum, serta merancang tindak lanjut setelahnya,” jelas Basuki.

Pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen serta rencana aksi permasalahan air global yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan 10th WWF pada Mei tahun 2024 mendatang.

Jawa Barat pun termasuk wilayah yang tidak lepas dari pengaruh kekeringan yang berdampak pada krisis air bersih. Pemdaprov Jabar mengaku terus menambah pasokan air bersih ke kabupaten dan kota untuk mengurangi dampak kekeringan akibat el nino.

Baca Juga:

ITB: Pengelolaan Sampah Butuh Teknologi dengan SDM yang Andal

Berdasarkan data BPBD Jabar dari Januari - 13 Oktober 2023, daerah terdampak kekeringan sudah mencapai 24 kabupaten dan kota. Dampak kekeringan kini dirasakan oleh 302.665 kepala keluarga. Untuk mendistribusikan air bersih, BPBD Jabar bekerja sama dengan BPBD serta instansi terkait di kabupaten dan kota, seperti PMI dan PDAM.

Daerah baru yang teridentifikasi kekurangan air yakni Kota Bekasi. Selain Kota Bekasi, 23 daerah sudah lebih dulu merasakan kekurangan air bersih.

Ke-23 daerah itu yakni Kota/Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota/ Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat.

Kemudian, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Indramayu, Kota/Kabupaten Cirebon.

Lalu Kabupaten Subang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Bandung.

Sementara daerah terdampak kekeringan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terjadi di 23 kabupaten dan kota. Sedangkan, lahan pertanian yang terbakar mencapai 887,7 hektare.

Kebakaran hutan dan lahan di 23 kabupaten dan kota sebagian besar bisa tertangani dengan kerja sama semua pihak terkait.

Selanjutnya, BPBD Jabar terus berkoordinasi dengan BPBD daerah serta instansi terkait untuk memberikan informasi mengenai data dan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan selanjutnya, secepatnya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Kenali Sejumlah Penyebab Krisis Air Global