Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Juli 2020
Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR

Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. (MP/Fachrddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka diberhentikan dari posisi pimpinan badan legislasi DPR. Selanjutnya beredar nama anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya yang disebut-sebut bakal menggantikan Rieke.

Menurut analisa Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie pemberhentian Rieke yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja RUU Haluan Ideologi Pancasila ada kaitan erat dengan gejolak dalam perjalanan RUU itu di DPR.

Baca Juga

PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....

“Ini cenderung ke RUU HIP dimana Rieke sebagai ketuanya. Saya nilai PDIP perlahan-lahan mundur dari hasratnya. Lantaran ditolak tokoh agama, ormas dan juga masyarakat. Kalau dilanjutkan pasti gaduh,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6).

Perkembangan ini, menurut Jerry, bisa saja bermakna PDI Perjuangan mengambil langkah mundur dari usulan terkait RUU HIP. Reaksi keras berbagai kelompok masyarakat untuk menentang RUU HIP dinilai Jerry telah menggoyahkan PDI Perjuangan untuk terus mendukung RUU HIP.

“Goyah juga dengan under preasure tekanan massa. Lantaran partai lain bakal tarik diri. Nah ini time bomb (bom waktu) bagi PDIP. Memang saya sempat usulkan di webinar juga harus Rieke diganti biar RUU HIP berhenti,” katanya.

Jerry memprediksi sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan partai menjaga suara mereka di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“Ini hanya sign atau tanda mereka akan mundur dari rencana semula,” kata Jerry.

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka usai menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di Gedung Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). (MP/Fadhli)

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno kepada wartawan mengatakan penggantian Rieke merupakan rotasi biasa.

“Saya dengar hal yang sama (pergantian Rieke dari pimpinan Baleg DPR). Bisa dicek kepada pimpinan Baleg DPR atau pimpinan Fraksi PDIP DPR,” kata Hendrawan.

Hendrawan mencontohkan dirinya dulu pernah dirotasi dari anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi anggota baleg.

Anggota Komisi XI DPR itu mengonfirmasi anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan Nurdin yang akan menggantikan posisi Rieke di pimpinan baleg.

“Saya mendengar nama yang sama (Nurdin sebagai pengganti Rieke jadi pimpinan Baleg DPR RI),” ujarnya.

Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), yakni mengganti Rieke Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Baleg DPR.

"Ini rotasi biasa," kata anggota Baleg dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/7).

Arteria menjawab pertanyaan apakah Fraksi PDIP mencopot Rieke sebagai Wakil Ketua Baleg. Namun, Arteria tidak menjelaskan alasan rotasi tersebut. Dia meminta mengenai rotasi tersebut ditanyakan langsung ke pimpinan Fraksi PDIP.

"Untuk lebih jelasnya bisa ke pimpinan fraksi, bisa Mas Utut (Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto) atau Mas Pacul (Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto)," sebut Arteria.

Baca Juga

Sekjen PDIP Sebut RUU HIP tak Sesuai Jati Diri Bangsa

Pergantian Rieke dilakukan setelah polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) muncul. RUU HIP tersebut diketahui merupakan usulan DPR.

Pembahasan RUU tersebut memang dilakukan di Baleg DPR. Namun, karena banyak kritik dari masyarakat, akhirnya pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut. (Knu)

#Rieke Diah Pitaloka #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
DPR meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli, membuka nama 12 perusahaan yang menjadi penyebab banjir bandang di Sumatra.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Indonesia
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Terdapat 64 rancangan undang-undang (RUU) yang siap menjadi fokus pembahasan pada tahun legislatif mendatang. ?
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
DPR RI resmi mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 dan perubahan kedua Prolegnas 2025–2029, termasuk enam RUU baru seperti KUHAP dan Patriot Bond.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Desember 2025
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Bagikan