Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Juli 2020
Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR

Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. (MP/Fachrddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka diberhentikan dari posisi pimpinan badan legislasi DPR. Selanjutnya beredar nama anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya yang disebut-sebut bakal menggantikan Rieke.

Menurut analisa Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie pemberhentian Rieke yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja RUU Haluan Ideologi Pancasila ada kaitan erat dengan gejolak dalam perjalanan RUU itu di DPR.

Baca Juga

PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....

“Ini cenderung ke RUU HIP dimana Rieke sebagai ketuanya. Saya nilai PDIP perlahan-lahan mundur dari hasratnya. Lantaran ditolak tokoh agama, ormas dan juga masyarakat. Kalau dilanjutkan pasti gaduh,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6).

Perkembangan ini, menurut Jerry, bisa saja bermakna PDI Perjuangan mengambil langkah mundur dari usulan terkait RUU HIP. Reaksi keras berbagai kelompok masyarakat untuk menentang RUU HIP dinilai Jerry telah menggoyahkan PDI Perjuangan untuk terus mendukung RUU HIP.

“Goyah juga dengan under preasure tekanan massa. Lantaran partai lain bakal tarik diri. Nah ini time bomb (bom waktu) bagi PDIP. Memang saya sempat usulkan di webinar juga harus Rieke diganti biar RUU HIP berhenti,” katanya.

Jerry memprediksi sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan partai menjaga suara mereka di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“Ini hanya sign atau tanda mereka akan mundur dari rencana semula,” kata Jerry.

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka usai menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di Gedung Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). (MP/Fadhli)

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno kepada wartawan mengatakan penggantian Rieke merupakan rotasi biasa.

“Saya dengar hal yang sama (pergantian Rieke dari pimpinan Baleg DPR). Bisa dicek kepada pimpinan Baleg DPR atau pimpinan Fraksi PDIP DPR,” kata Hendrawan.

Hendrawan mencontohkan dirinya dulu pernah dirotasi dari anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi anggota baleg.

Anggota Komisi XI DPR itu mengonfirmasi anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan Nurdin yang akan menggantikan posisi Rieke di pimpinan baleg.

“Saya mendengar nama yang sama (Nurdin sebagai pengganti Rieke jadi pimpinan Baleg DPR RI),” ujarnya.

Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), yakni mengganti Rieke Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Baleg DPR.

"Ini rotasi biasa," kata anggota Baleg dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/7).

Arteria menjawab pertanyaan apakah Fraksi PDIP mencopot Rieke sebagai Wakil Ketua Baleg. Namun, Arteria tidak menjelaskan alasan rotasi tersebut. Dia meminta mengenai rotasi tersebut ditanyakan langsung ke pimpinan Fraksi PDIP.

"Untuk lebih jelasnya bisa ke pimpinan fraksi, bisa Mas Utut (Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto) atau Mas Pacul (Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto)," sebut Arteria.

Baca Juga

Sekjen PDIP Sebut RUU HIP tak Sesuai Jati Diri Bangsa

Pergantian Rieke dilakukan setelah polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) muncul. RUU HIP tersebut diketahui merupakan usulan DPR.

Pembahasan RUU tersebut memang dilakukan di Baleg DPR. Namun, karena banyak kritik dari masyarakat, akhirnya pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut. (Knu)

#Rieke Diah Pitaloka #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan