Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 09 Juli 2020
Gejolak RUU HIP Buat Rieke Diah Pitaloka Ditendang dari Baleg DPR

Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka. (MP/Fachrddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka diberhentikan dari posisi pimpinan badan legislasi DPR. Selanjutnya beredar nama anggota Fraksi PDI Perjuangan lainnya yang disebut-sebut bakal menggantikan Rieke.

Menurut analisa Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie pemberhentian Rieke yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja RUU Haluan Ideologi Pancasila ada kaitan erat dengan gejolak dalam perjalanan RUU itu di DPR.

Baca Juga

PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....

“Ini cenderung ke RUU HIP dimana Rieke sebagai ketuanya. Saya nilai PDIP perlahan-lahan mundur dari hasratnya. Lantaran ditolak tokoh agama, ormas dan juga masyarakat. Kalau dilanjutkan pasti gaduh,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/6).

Perkembangan ini, menurut Jerry, bisa saja bermakna PDI Perjuangan mengambil langkah mundur dari usulan terkait RUU HIP. Reaksi keras berbagai kelompok masyarakat untuk menentang RUU HIP dinilai Jerry telah menggoyahkan PDI Perjuangan untuk terus mendukung RUU HIP.

“Goyah juga dengan under preasure tekanan massa. Lantaran partai lain bakal tarik diri. Nah ini time bomb (bom waktu) bagi PDIP. Memang saya sempat usulkan di webinar juga harus Rieke diganti biar RUU HIP berhenti,” katanya.

Jerry memprediksi sikap tersebut berkaitan dengan kepentingan partai menjaga suara mereka di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020.

“Ini hanya sign atau tanda mereka akan mundur dari rencana semula,” kata Jerry.

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka usai menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di Gedung Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). (MP/Fadhli)

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Hendrawan Supratikno kepada wartawan mengatakan penggantian Rieke merupakan rotasi biasa.

“Saya dengar hal yang sama (pergantian Rieke dari pimpinan Baleg DPR). Bisa dicek kepada pimpinan Baleg DPR atau pimpinan Fraksi PDIP DPR,” kata Hendrawan.

Hendrawan mencontohkan dirinya dulu pernah dirotasi dari anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara menjadi anggota baleg.

Anggota Komisi XI DPR itu mengonfirmasi anggota Komisi III DPR dari PDI Perjuangan Nurdin yang akan menggantikan posisi Rieke di pimpinan baleg.

“Saya mendengar nama yang sama (Nurdin sebagai pengganti Rieke jadi pimpinan Baleg DPR RI),” ujarnya.

Fraksi PDIP DPR RI melakukan rotasi jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), yakni mengganti Rieke Diah Pitaloka selaku Wakil Ketua Baleg DPR.

"Ini rotasi biasa," kata anggota Baleg dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan saat dimintai konfirmasi, Rabu (8/7).

Arteria menjawab pertanyaan apakah Fraksi PDIP mencopot Rieke sebagai Wakil Ketua Baleg. Namun, Arteria tidak menjelaskan alasan rotasi tersebut. Dia meminta mengenai rotasi tersebut ditanyakan langsung ke pimpinan Fraksi PDIP.

"Untuk lebih jelasnya bisa ke pimpinan fraksi, bisa Mas Utut (Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto) atau Mas Pacul (Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto)," sebut Arteria.

Baca Juga

Sekjen PDIP Sebut RUU HIP tak Sesuai Jati Diri Bangsa

Pergantian Rieke dilakukan setelah polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) muncul. RUU HIP tersebut diketahui merupakan usulan DPR.

Pembahasan RUU tersebut memang dilakukan di Baleg DPR. Namun, karena banyak kritik dari masyarakat, akhirnya pemerintah memutuskan menunda pembahasan RUU tersebut. (Knu)

#Rieke Diah Pitaloka #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - 2 jam, 15 menit lalu
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Calon Manajer Koperasi Desa Meninggal saat Pelatihan, DPR Dorong Evaluasi Proses Rekrutmen
Indonesia
DPR Usul Perubahan Skema Seleksi Calon Manajer KDKMP, jangan Ada Korban Lagi
Diusulkan, sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
DPR Usul Perubahan Skema Seleksi Calon Manajer KDKMP, jangan Ada Korban Lagi
Indonesia
DPR Desak BGN Perbaiki Tata Kelola MBG
Keberhasilan program harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
DPR Desak BGN Perbaiki Tata Kelola MBG
Indonesia
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Bagikan