Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 15 Januari 2021
Fraksi Demokrat Tolak RUU BPIP Masuk Prolegnas 2021

Bendera partai Demokrat (ANTARA FOTO/Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi Partai Demokrat menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Santoso menegaskan, usulan RUU dalam Prolegnas 2021 seharusnya diprioritaskan untuk menjawab berbagai persoalan nyata yang dihadapi bangsa dan negara saat ini.

"RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan RUU Larangan Minuman Beralkohol, serta RUU Ibu Kota Negara yang dirasa masih belum perlu mengingat beban anggaran negara yang cukup besar," kata Santoso dalam keterangannya, Jumat (15/1).

Baca Juga:

Supres RUU BPIP Diterima DPR, Puan Jelaskan Bedanya dengan RUU HIP

Menurut Santoso, ketiga RUU tersebut tidak ada urgensinya dan justru akan menimbulkan kegaduhan serta kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

"Fokus kita adalah untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi dari krisis ini. Sebaiknya fokus utama pemerintah dan DPR saat ini ialah mengutamakan penanganan dampak pandemi COVID-19," ujarnya.

Menkopolhukam Mahfud MD berama Ketua DPR Puan Maharani, saat penyerahan Surat Presiden terkait RUU BPIP di Kompleks Parlemen, DPR, Kamis. (16/7/2020) (Puspen Kemendagri).
Menkopolhukam Mahfud MD berama Ketua DPR Puan Maharani, saat penyerahan Surat Presiden terkait RUU BPIP di Kompleks Parlemen, DPR, Kamis. (16/7/2020) (Puspen Kemendagri)


Santoso mengatakan, berkaca pada proses pembentukan UU Cipta Kerja, yang pembahasannya terburu-buru bahkan sampai tergopoh-gopoh.

Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan agar segala putusan dan pembahasan UU di DPR agar dibuat dengan kehati-hatian

"Dan pembahasan yang mendalam agar RUU yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah jangan sampai merugikan rakyat," tegas dia.

Baca Juga:

RUU BPIP Diserahkan, DPR Pastikan Beda Dengan RUU HIP

Fraksi Partai Demokrat juga mengingatkan kepada semua pihak agar setiap pembahasan RUU harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan membuka ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat.

"Selain itu DPR RI tentunya harus mendengarkan setiap aspirasi dari seluruh fraksi-fraksi," kata Santoso. (Pon)

Baca Juga:

BPIP Sebut Gerakan Intoleran di Indonesia Makin Meningkat

#Partai Demokrat #Prolegnas #RUU BPIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
DPR Mulai Cari Masukan dan Pandangan Buat Bahas RUU BPIP
Baleg DPR RI akan mempercepat jalannya pembahasan RUU BPIP dalam beberapa hari ke depan agar dapat segera rampung pada pembahasan Tingkat I.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Juli 2025
DPR Mulai Cari Masukan dan Pandangan Buat Bahas RUU BPIP
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Bagikan