DPR Sebut Isu SARA saat Pemilu sudah Tak Relevan dan Berpotensi Merusak


Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai
MerahPutih.com - Manuver politik jelang Pemilu 2024 mulai terlihat. Jika tak diredam, potensi adanya gesekan antar kelompok bisa terjadi.
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta semua pihak menghindari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:
Menurutnya, isu tersebut sudah tidak relevan. Karena itu, ia mengajak untuk fokus menjalankan tugas konstitusi dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
“Saya sudah tegaskan di awal bahwa proses atau dinamika pemilu itu tidak boleh merusak persatuan Indonesia kita,” tutur Johan di Jakarta, Jumat (17/2).
Ia juga menuturkan yang menjadi diskusi utama dalam masyarakat Indonesia pada saat ini adalah mengenai kesejahteraan ekonomi. Yakni terkait bahan-bahan sembako, pupuk, tingkat pendidikan, dan kesehatan
"Sehingga, diskusi terkait isu SARA lebih baik dihentikan,"sebut Johan.
Baca Juga:
Bawaslu Minta Jajarannya Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Pemilu 2024
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai lebih baik saat ini kembali fokus kepada tugas konstitusi, terutama bagaimana melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
"Kemudian bagaimana mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut di dalam forum internasional, menceritakan tentang Indonesia yang hebat, dan memasarkan produk-produk kita kemudian dapat berdaya saing,"ungkap Johan.
Hal ini agar Indonesia memiliki bargaining yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain.
“Mari kemudian kita mengambil isu-isu penting karena tugas kita sebagai anak bangsa ini adalah bagaimana sekali lagi, tugas konstitusi kita, kembali ke situ saja,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
PPATK Temukan Indikasi Pencucian Uang dalam Proses Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pakar Soroti Pentingnya Keseimbangan dalam RUU Perampasan Aset, Bisa Menutup Celah Hukum

Politikus PKS Usul Perampasan Aset Disatukan Dengan Revisi Undang-Undang KPK, Hindari Aparat Gunakan Sebagai Alat Pemerasan

Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR

6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju

Aksi Piknik Nasional untuk Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat Indonesia Berbenah di Gedung DPR

Pimpinan DPR Tanggapi Tuntutan Rakyat 17+8 Indonesia Berbenah di Jakarta

Mahasiswa Lanjutkan Demo di DPR, Minta Tuntutan 17+8 Indonesia Dipenuhi

[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR
![[HOAKS atau FAKTA]: Presiden Prabowo Bekukan DPR](https://img.merahputih.com/media/a0/ff/d7/a0ffd7ac2cb35dbb7a0dcb13d5aba36f_182x135.jpeg)
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif

DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
