DPR Sebut Isu SARA saat Pemilu sudah Tak Relevan dan Berpotensi Merusak
Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai
MerahPutih.com - Manuver politik jelang Pemilu 2024 mulai terlihat. Jika tak diredam, potensi adanya gesekan antar kelompok bisa terjadi.
Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta semua pihak menghindari penggunaan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam Pemilu 2024.
Baca Juga:
Menurutnya, isu tersebut sudah tidak relevan. Karena itu, ia mengajak untuk fokus menjalankan tugas konstitusi dalam melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
“Saya sudah tegaskan di awal bahwa proses atau dinamika pemilu itu tidak boleh merusak persatuan Indonesia kita,” tutur Johan di Jakarta, Jumat (17/2).
Ia juga menuturkan yang menjadi diskusi utama dalam masyarakat Indonesia pada saat ini adalah mengenai kesejahteraan ekonomi. Yakni terkait bahan-bahan sembako, pupuk, tingkat pendidikan, dan kesehatan
"Sehingga, diskusi terkait isu SARA lebih baik dihentikan,"sebut Johan.
Baca Juga:
Bawaslu Minta Jajarannya Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Pemilu 2024
Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menilai lebih baik saat ini kembali fokus kepada tugas konstitusi, terutama bagaimana melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.
"Kemudian bagaimana mengenai mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut di dalam forum internasional, menceritakan tentang Indonesia yang hebat, dan memasarkan produk-produk kita kemudian dapat berdaya saing,"ungkap Johan.
Hal ini agar Indonesia memiliki bargaining yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain.
“Mari kemudian kita mengambil isu-isu penting karena tugas kita sebagai anak bangsa ini adalah bagaimana sekali lagi, tugas konstitusi kita, kembali ke situ saja,” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
PPATK Temukan Indikasi Pencucian Uang dalam Proses Pemilu 2024
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak