DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB

Sejumlah orang tua murid demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6), protes perihal sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Menurut dia, PPDB di DKI Jakarta yang berisi persyaratan usia calon siswa lebih diutamakan ketimbang persyaratan lainnya mesti ditinjau lagi.
Baca Juga
Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota
“Kemendikbud itu harus mengatur lebih detail, lebih rinci dan transparansi mengenai PPDB ini,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).
Dasco menduga PPDB yang banyak menimbulkan masalah ini akibat sosialisasi yang kurang dari Kemendikbud terkait persyaratan PPDB.
Serta, banyak orang tua yang mengaku bingung dan beranggapan bahwa PPDB ini lebih mementingkan usia dari pada prestasi siswa.
Dasco meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatur lebih detail aturan PPDB. Dia menilai transparansi kebijakan kepada publik sangat penting.
Sebab ada anggapan PPDB lebih mementingkan umur daripada prestasi siswa. Selain itu beberapa daerah diberikan otonomi untuk melakukan PPDB.
“Kemendikbud harus lebih mengatur detail dan memberi solusi,” tutur politikus Partai Gerindra itu.
Baca Juga
Seperti diketahui, sejumlah orang tua murid tidak sepakat dengan sistem PPDB di DKI Jakarta berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2020.
Beberapa orang tua murid juga menggeruduk Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020. Mereka turut menyuarakan keberatan soal PPDB DKI Jakarta berdasarkan usia. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil

Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan

Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus

DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama

Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024

Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
