DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 01 Juli 2020
DPR Minta Mendikbud Evaluasi PPDB

Sejumlah orang tua murid demo di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6), protes perihal sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga menyoroti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurut dia, PPDB di DKI Jakarta yang berisi persyaratan usia calon siswa lebih diutamakan ketimbang persyaratan lainnya mesti ditinjau lagi.

Baca Juga

Pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jateng Tembus 80 Persen dari Kuota

“Kemendikbud itu harus mengatur lebih detail, lebih rinci dan transparansi mengenai PPDB ini,” ujar Dasco kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6).

Dasco menduga PPDB yang banyak menimbulkan masalah ini akibat sosialisasi yang kurang dari Kemendikbud terkait persyaratan PPDB.

Serta, banyak orang tua yang mengaku bingung dan beranggapan bahwa PPDB ini lebih mementingkan usia dari pada prestasi siswa.

GEPRAK
Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan (GEPRAK) menggeruduk kantor Gubernur Anies Baswedan di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, pada Selasa (23/6). Foto: Istimewa

Dasco meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatur lebih detail aturan PPDB. Dia menilai transparansi kebijakan kepada publik sangat penting.

Sebab ada anggapan PPDB lebih mementingkan umur daripada prestasi siswa. Selain itu beberapa daerah diberikan otonomi untuk melakukan PPDB.

“Kemendikbud harus lebih mengatur detail dan memberi solusi,” tutur politikus Partai Gerindra itu.

Baca Juga

Sistem PPDB Online Bikin Bingung Orang Tua Murid

Seperti diketahui, sejumlah orang tua murid tidak sepakat dengan sistem PPDB di DKI Jakarta berunjuk rasa di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2020.

Beberapa orang tua murid juga menggeruduk Kantor Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2020. Mereka turut menyuarakan keberatan soal PPDB DKI Jakarta berdasarkan usia. (Knu)

#Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Indonesia
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Indonesia
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Puan menyayangkan tidak adanya pembenahan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Indonesia
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Untuk peserta didik di jenjang Sekolah Dasar dimulai dari usia 7 tahun pada bulan Juli tahun berjalan, atau usia 6 tahun jika punya kecerdasan istimewa dan psikis uang direkomendasikan medis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Lifestyle
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di wilayah DKI Jakarta, berikut daftar dokumen penting yang harus disiapkan sesuai jenjang pendidikan
ImanK - Senin, 26 Mei 2025
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Indonesia
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Keempat jalur pada sistem SPMB dikembangkan berdasarkan landasan konstitusional serta evaluasi terhadap permasalahan dalam praktik pelaksanaan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) periode 2017-2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Maret 2025
Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Indonesia
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Ombudsman menyarankan pemerintah fokus menyelesaikan akar masalah pendidikan nasional dibanding mengganti sistem PPDB.
Frengky Aruan - Minggu, 24 November 2024
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus
Indonesia
DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyebur persoalan PPDB seolah tidak bisa dibereskan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juli 2024
DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama
Indonesia
Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024
Untuk PPDB bersama jumlah CPDB yang diterima sebanyak 9.002
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juli 2024
Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024
Indonesia
Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, PPDB dengan konsep zonasi tidak bisa menga
Frengky Aruan - Jumat, 05 Juli 2024
Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
Bagikan