DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama


Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih. (Foto: dok. media DPR)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi terus berulang setiap tahun. Menurut dia, persoalan ini seolah tak bisa dibereskan.
“Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah,” katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta dikutip Rabu (10/7).
Baca juga:
Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
Fikri menilai, persoalan PPDB malah menimbulkan sarang masalah setiap tahunnya. Dia lantas menyebut alasan masyarakat berebut sekolah favorit karena dua alasan. Pertama, kualitas SDM guru, tenaga dan fasilitas sarana prasarana sekolah.
“Namun, kami belum melihat upaya pemerataan kualitas guru, misalnya guru terbaik disebar ke berbagai sekolah,” ungkapnya.
Selain itu, jumlah sekolah yang unggul secara sarana dan prasarananya juga terbatas, sehingga daya tampung muridnya juga sangat sedikit dibanding kebutuhannya.
“Dulu ada program unit sekolah baru, sekarang sudah tidak ada lagi di Kemendikbudristek,” jelas Fikri.
Baca juga:
Kemendikbudristek: PPDB Sistem Zonasi Ubah Preferensi Pada Sekolah Elite
Dia menuturkan, pelaksanaan PPDB sistem zonasi selalu berakhir dengan banyak masalah.
“Kalau tak efektif ya diubah (sistemnya), berarti kita tidak mampu untuk meniadakan sekolah favorit,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.
Tujuan awal pemerintah mencetus PPDB berbasis zonasi adalah untuk meniadakan sekolah favorit atau istilah kasta dalam sistem Pendidikan, sehingga harapannya tercipta kualitas Pendidikan yang merata.
Baca juga:
Terima Banyak Laporan Kecurangan, Menko PMK Bentuk Satgas Pengendalian PPDB
Fikri menegaskan bahwa tujuan tersebut tidak selalu bisa dipaksakan karena berarti selalu ada sekolah favorit, sebagaimana Kemendikbudristek meluncurkan SMK pusat keunggulan.
“Jangan-jangan malah SMK pusat keunggulan adalah sekolah favorit,” tutup Legislator dapil Jawa Tengah IX itu. (knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman

Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik

DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas

BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian

DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim

KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN

DPR Dorong Santri Turun Gunung Jadi Agen Ekonomi Inovatif, Enggak Boleh Hanya Dengar Khotbah

Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
