Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB


Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. (Dok. Media DPR)
MerahPutih.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tengah menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, PPDB dengan konsep zonasi tidak bisa mengatasi permasalahan sekolah saat ini.
“Hal tersebut dikarenakan jumlah sekolah jenjang per jenjang pendidikan kini tidak sama dengan jumlah siswa di jenjang sebelumnya,” kata Dede Yusuf di Jakarta, dikutip Jumat (5/7).
Dia mencontohkan sekolah dasar (SD) yang jumlah siswanya mencapai 5 juta. Namun sekolah menengah pertama (SMP) hanya sanggup menampung tiga juta siswa.
Maka ada dua juta lainnya yang akhirnya belum tentu mendapat sekolah. “Demikian juga SMP menuju kepada SMA jumlah sekolahnya kurang,” jelas Dede.
Baca juga:
Ini Alasan Ratusan Calon Peserta Didik Dianulir Dari PPDB Jalur Zonasi di Jabar
Politisi Partai Demokrat ini juga melihat, masih adanya anggapan ‘sekolah favorit’ yang jadi tujuan utama orang tua murid menandakan ketidakmampuan pemerintah memenuhi kualitas guru dan pendidikan secara merata.
“Apalagi penerimaan siswa di sekolah favorit dengan sistem nilai pun masih dianggap tidak adil, maka harus mengganti formula baru untuk sistem penerima,” jelas Dede.
Dia memaparkan masih banyak orang yang ingin mengejar ‘sekolah-sekolah favorit’ walaupun saat ini sudah dizonasikan. Realitanya ‘sekolah favorit’ masih tetap jadi sasaran siswa atau pun orang tua siswa.
"Padahal harapannya adalah dengan sistem PPDB dan zonasi ini sekolah-sekolah lain di-upgrade supaya kualitasnya sama dengan sekolah favorit tersebut. Sehingga sekolah lain pun juga menjadi tujuan daripada siswa-siswa," jelas Dede yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Raker Wamen Kebudayaan Giring Ganesha dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja

DPRD DKI Jakarta Bongkar Alasan Mengapa Anak-anak Gagal Masuk Sekolah Negeri Walau Rumah Sudah Sangat Dekat

Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil

KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah

Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Buntut Putusan MK soal Pendidikan Dasar 9 Tahun, Komisi X DPR Minta Revisi Kebijakan BOS
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan

Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Lagi Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
