Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB

Frengky AruanFrengky Aruan - Jumat, 05 Juli 2024
Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. (Dok. Media DPR)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tengah menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai, PPDB dengan konsep zonasi tidak bisa mengatasi permasalahan sekolah saat ini.

“Hal tersebut dikarenakan jumlah sekolah jenjang per jenjang pendidikan kini tidak sama dengan jumlah siswa di jenjang sebelumnya,” kata Dede Yusuf di Jakarta, dikutip Jumat (5/7).

Dia mencontohkan sekolah dasar (SD) yang jumlah siswanya mencapai 5 juta. Namun sekolah menengah pertama (SMP) hanya sanggup menampung tiga juta siswa.

Maka ada dua juta lainnya yang akhirnya belum tentu mendapat sekolah. “Demikian juga SMP menuju kepada SMA jumlah sekolahnya kurang,” jelas Dede.

Baca juga:

Ini Alasan Ratusan Calon Peserta Didik Dianulir Dari PPDB Jalur Zonasi di Jabar

Politisi Partai Demokrat ini juga melihat, masih adanya anggapan ‘sekolah favorit’ yang jadi tujuan utama orang tua murid menandakan ketidakmampuan pemerintah memenuhi kualitas guru dan pendidikan secara merata.

“Apalagi penerimaan siswa di sekolah favorit dengan sistem nilai pun masih dianggap tidak adil, maka harus mengganti formula baru untuk sistem penerima,” jelas Dede.

Dia memaparkan masih banyak orang yang ingin mengejar ‘sekolah-sekolah favorit’ walaupun saat ini sudah dizonasikan. Realitanya ‘sekolah favorit’ masih tetap jadi sasaran siswa atau pun orang tua siswa.

"Padahal harapannya adalah dengan sistem PPDB dan zonasi ini sekolah-sekolah lain di-upgrade supaya kualitasnya sama dengan sekolah favorit tersebut. Sehingga sekolah lain pun juga menjadi tujuan daripada siswa-siswa," jelas Dede yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini. (Knu)

#PPDB #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) #Komisi X DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Wamen Kebudayaan Giring Ganesha dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha saat rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 27 Agustus 2025
Raker Wamen Kebudayaan Giring Ganesha dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Bongkar Alasan Mengapa Anak-anak Gagal Masuk Sekolah Negeri Walau Rumah Sudah Sangat Dekat
Ia mempertanyakan kebijakan PPDB yang menetapkan zonasi berdasarkan RT atau RW, yang dinilainya tidak efektif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
DPRD DKI Jakarta Bongkar Alasan Mengapa Anak-anak Gagal Masuk Sekolah Negeri Walau Rumah Sudah Sangat Dekat
Indonesia
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Segera evaluasi dan perbaiki kekurangan yang masih ada dalam proses SPMB
Angga Yudha Pratama - Selasa, 24 Juni 2025
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Indonesia
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
PPDB harus transparan, termasuk agar pendaftar dapat memeriksa setiap aspek
Angga Yudha Pratama - Senin, 23 Juni 2025
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar
Indonesia
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Puan menyayangkan tidak adanya pembenahan menyeluruh dari pemerintah pusat dan daerah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Juni 2025
Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil
Indonesia
KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah
KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi mendorong setiap kepala daerah untuk menerbitkan peraturan atau surat edaran terkait dengan PPDB untuk tahun ajaran 2025-2026.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 14 Juni 2025
KPK Temukan Ada Pungutan Liar dalam Proses PPDB di Level Dasar dan Menengah
Indonesia
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Untuk peserta didik di jenjang Sekolah Dasar dimulai dari usia 7 tahun pada bulan Juli tahun berjalan, atau usia 6 tahun jika punya kecerdasan istimewa dan psikis uang direkomendasikan medis.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Mei 2025
Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
Indonesia
Buntut Putusan MK soal Pendidikan Dasar 9 Tahun, Komisi X DPR Minta Revisi Kebijakan BOS
Wakil Ketua Komisi X DPR RI menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Mei 2025
Buntut Putusan MK soal Pendidikan Dasar 9 Tahun, Komisi X DPR Minta Revisi Kebijakan BOS
Lifestyle
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di wilayah DKI Jakarta, berikut daftar dokumen penting yang harus disiapkan sesuai jenjang pendidikan
ImanK - Senin, 26 Mei 2025
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
Indonesia
Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Lagi Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
Perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai wacana ini lantaran mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.
Frengky Aruan - Rabu, 30 April 2025
Komisi X DPR Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Pertimbangkan Lagi Rencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer
Bagikan