Dispora DKI Jakarta Diminta Ambil Alih Pengelolaan JIS


Petugas melakukan perawatan rumput Jakarta International Stadium (JIS) di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (4/7/2023). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
MerahPutih.com - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta diharapkan bisa mengambil alih Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara. Sebab, selama ini JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (JakPro).
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, Jakpro sebagai BUMD berorientasi kepada keuntungan untuk menjalankan bisnis sehingga kurang cocok untuk mengelola stadium olahraga. Lantaran JIS dianggap belum mampu menguntungkan JakPro.
Baca Juga
"Jakpro sebagai perusahaan daerah yang kita tugaskan untuk mencari profit. Apakah dengan sekarang mengelola JIS dan TIM akan menguntungkan bagi Jakpro? itu hanya menggerogoti keuangan Jakpro sendiri," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (17/7).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai, mestinya JakPro hanya ditugasi untuk membangun, bukan mengelola JIS.
Sekretariat DPD PDIP DKI Jakarta itu mengklaim bahwa dirinya sempat meminta Kepala Dispora untuk berani mengajukan permintaan mengelola JIS.
Baca Juga
"Justru ini harusnya pola penugasan yang diberikan Pemprov harus diubah. Katakan lah Jakpro kita tugaskan untuk bangun, ketika sudah dibangun balikan lagi kepada Pemprov DKI. Harusnya begitu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, pihaknya telah berdiskusi untuk mendorong Pemprov DKI agar meringankan beban Jakpro. Sebab, bisnis Jakpro tak sesuai dengan kegiatan di JIS.
"Saya sudah mendiskusikan di internal Fraksi PDIP supaya pola penugasan berubah. Pertama, pola penugasan BUMD tidak boleh keluar dari core bisnis. Bicara Jakpro bicara untung rugi. Maka, ketika Jakpro mengelola JIS ini bicara minyak dan air yang tidak akan ketemu," tutupnya. (Asp).
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

Kecewa Tidak Bisa Gunakan JIS Usai Jamu Bali United, Mauricio Souza: Persija Harus Siap Kondisi Apa Pun

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
