PDIP Sebut akan Ajukan Pansus Terkait JIS Pekan Ini

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 17 Juli 2023
PDIP Sebut akan Ajukan Pansus Terkait JIS Pekan Ini

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta bakal mengirimkan surat pengajuan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) polemik Jakarta International Stadium (JIS) ke Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi pekan ini.

"Minggu minggu ini kita kirim ke pimpinan dewan supaya kita bisa tindak lanjuti," ucap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono di Jakarta, Senin (17/7).

Baca Juga:

PSI Dukung PDIP Gulirkan Pansus Polemik JIS

Gembong berharap, pimpinan Legislatif DKI bisa menyetujui keinginan fraksinya yang menggulirkan Pansus JIS. Sehingga Dewan Parlemen Kebon Sirih dapat bekerja menjalankan fungsinya dalam pengawasan.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini tegaskan, bila Pansus disetujui pimpinan, pihaknya langsung tancap gas mendalami polemik JIS, dengan nantinya mencetuskan rekomendasi untuk Pemprov DKI.

"Mudah mudahan ini bisa mencairkan polemik yang ada di warga masyarakat," tuturnya.

Gembong tegaskan, bila akhirnya Ketua DPRD tak mendukung Pansus JIS, lanjut dia, bisa di dalami lewat jalur lain yakni di komisi.

Jadi kata Gembong, Pansus itu bukan opsi paling akhir dalam menelusuri polemik JIS. Tegas dia, Fraksi PDI P memang berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan JIS, sampai ke akar-akarnya, sehingga nantinya tidak lagi menimbulkan kekhawatiran.

"Pengawasan dewan bukan hanya satu satunya di pansus, lewat komisi juga bisa. Misalkan anggota fraksi yang ada di lima komisi kita perintahkan coba minta kepada pimpinan masing masing komisi untuk dijadwalkan untuk melakukan evaluasi kepada SKPD yang terkait dengan JIS Jakpronya sendiri ada di komisi b dan c, dinas olahraga sendiri ada di komisi E," tuturnya.

Baca Juga:

Fraksi Gerindra Dukung Pembentukan Pansus JIS


Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsusi mengatakan, pihaknya belum menerima surat resmi dari anggotanya yang ingin menggulirkan pembentukan Pansu polemik JIS, Jakarta Utara.

Kata Prasetyo, Pansus tak bisa diusulkan hanya dari mulut ke mulut, tetapi melalui surat resmi. Maka, ia bakal menunggu apabila ada anggotanya yang mengajukan usulan Pansus untuk dalami pembangunan JIS.

"Silakan mana suratnya. Sampai sekarang saya di depan teman-teman media saya belum terima surat usulan itu," ujar Prasetyo di Jakarta, yang dikutip, Kamis (13/7).

Setelah diajukan surat tersebut, Prasetyo akan menanyakan urgensi pembentukan pansus untuk menelusuri pembangunan JIS. Maka ia pun mengaku heran mendengar ada anak buahnya usul membentuk Pansus JIS.

"Sekarang perlu dilihat unsur urgentnya untuk membentuk pansus karena syarat pembentukan pansus harus ada unsur kondisi darurat," urainya. (Asp)

Baca Juga:

Golkar Tolak Pansus JIS Usulan PDIP: Lebih Banyak Politiknya

#Gembong Warsono #PDIP #Pansus DPRD DKI #DPRD DKI Jakarta #Jakarta International Stadion (JIS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Belajar dari San Siro, Rano Karno Ingin JIS Jadi Destinasi Sport Tourism
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan San Siro Stadium. Nantinya, JIS akan menjadi destinasi sport tourism.
Soffi Amira - Kamis, 14 Mei 2026
Belajar dari San Siro, Rano Karno Ingin JIS Jadi Destinasi Sport Tourism
Indonesia
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Pemerintah DKI telah melakukan koordinasi internal untuk mendalami persoalan tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Pemprov DKI Dukung Penyegelan Parkir Ilegal di Blok M Square
Indonesia
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Dinkes DKI Jakarta mencatat empat kasus Hantavirus sepanjang 2026. DPRD DKI meminta Pemprov meningkatkan pengawasan dan langkah preventif agar tidak menyebar.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Mei 2026
4 Kasus Hantavirus Ditemukan di Jakarta, DPRD DKI Minta Pemprov Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Penyegelan dilakukan karena operator tersebut diduga mengelola parkir tanpa izin sejak 2023.
Dwi Astarini - Selasa, 12 Mei 2026
Operator Parkir Ilegal Bikin APBD Bocor, DPRD DKI Segel Best Parking di Blok M Square
Indonesia
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Penerapan CFD di koridor Rasuna Said menuntut persiapan matang, mulai dari kajian lalu lintas komprehensif, pengaturan titik parkir resmi, hingga penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan lansia
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
CFD Rasuna Said Jadi Etalase Jakarta Kota Global, DPRD DKI Harap Jangan Cuma Slogan Seremonial
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Program sekolah gratis di Jakarta menjadi perhatian setelah DPRD DKI menerima laporan adanya sekolah yang masih meminta pembayaran tertentu kepada murid.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Gubernur Pramono Tegaskan akan Tindak Sekolah Swasta Gratis yang masih Pungut Bayaran
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Bagikan